Catatan Kilas

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

PENGANTAR: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Ir. Hatta Rajasa dalam pidato kebangsaannya pada temu kader PAN tingkat nasional di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (17/2/2013) mengemukakan delapan pandangan PAN untuk mewujudkan partai bernomor delapan itu memenangkan pertarungan politik 2014, baik Pemilu legislatif maupun presiden.

Setiap kali terjadi banjir besar dan kemacetan parah di Jakarta, selalu timbul berbagai pendapat reaktif tentang beban Jakarta yang sudah tidak layak lagi sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Lalu, setelah banjir surut berbagai pendapat itu pun surut pula tanpa bekas, tanpa tindak lanjut.

Surat Terbuka Buat Kapolri | Kisruh antara Kepolisian RI (Polri) versus Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) telah mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima poin solusi untuk mengatasinya. Kelima poin pidato Presiden di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam tersebut lebih menekankan agar Polri berlapang dada ‘mengalah’.

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Pertanyaan ini muncul dalam benak ketika membaca keluh-kesah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mewabah, semakin sistemik dan brutal. Semakin menggurita hingga ke generasi muda. Pergerakannya juga semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Harga BBM diturunkan tiga kali! Pertama kali sepanjang sejarah. Harga BBM diturunkan! Terimakasih Pak SBY" (Een, petani). Agar beban rakyat jadi lebih ringan. Begitu bunyi iklan tentang jasa besar Presiden SBY yang ditayangkan di televisi-televisi oleh Partai Demokrat dalam kampanye Pemilu 2009.

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Ancaman Mendagri Gamawan Fauzi bisa memecat kepala daerah yang ikut berdemo menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM, menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan koordinasi Kemendagri (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah.

Dalam waktu dekat akan ada beberapa kepala daerah yang dipecat karena ikut demo bersama warganya menolak kenaikan harga BBM. Pemecatan ini bisa terjadi jika omongan Mendagri Gamawan Fauzi bisa dipegang alias tidak asbun.