Catatan Kilas

Gagasan besar versus implementasi konkrit, normatif versus aplikatif (solutif), pendekatan deduktif versus induktif dan prosedural versus dialogis (kontekstual), tampak nyata dalam debat dua pasangan Capres-Cawapres yang bertema ’Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Capres Gerindra Prabowo Subianto berhasil melewati situasi galau (di ujung tanduk) dalam proses penggalangan koalisi pencapresannya. Tragedi kegagalan Golkar dan Demokrat membawa berkah melimpah dukungan kepadanya. Dia pun berhasil menghimpun koalisi tenda besar yang membuka peluang menang baginya bersama pasangan Cawapres Hatta Rajasa.

Catatan Ch. Robin Simanullang | Calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih belum mendapatkan boarding pass Pilpres 9 Juli 2014. Bahkan saat ini berada pada titik kritis, di ujung tanduk, setelah dukungan Suryadharma Ali yang mengatasnamakan PPP dianulir (dibatalkan) dalam Mukernas III PPP. Ditambah lagi dengan sinyal yang dikirimkan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusung Capres dengan basis mitra koalisi KIB.

Catatan: Ch. Robin Simanullang | Pada Pemilu 2014, akankah muncul pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang negarawan? Dari sederet nama tokoh yang telah digadang-gadang dan ditimang-timang bakal menjadi Capres dan Cawapres oleh berbagai elemen, terutama oleh partai politik peserta Pemilu 2014, siapakah di antara mereka yang memiliki integritas negarawan?

Memasuki tahun pergantian kepemim­pinan nasional saat ini, kita merindu­kan munculnya para negarawan di atas panggung politik Pemilu 2014. Pada Pemilu Legislatif (9 April 2014) sebanyak 6.608 Caleg akan memperebutkan 560 kursi DPR. Dan puluhan tokoh telah mengambil ancang-ancang untuk merebut kursi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden (9 Juli 2014).

Bekerja untuk Rakyat, itulah prinsip Letjen TNI Purn. Dr.HC. H. Sutiyoso, SH, baik semasa aktif dalam dinas militer (1968-1997), saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-2007), maupun sebagai Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).

KPK menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi. Sebuah prestasi besar KPK, namun di sisi lain sebuah pertanda bangsa ini sudah semakin dekat lampu merah. Dahsyat sekaligus amat berbahaya! Bayangkan sebuah lembaga tinggi negara (satu-satunya) yang berwenang menafsirkan konstitusi dan putusannya bersifat final. Tetapi kini, terdelegitimasi secara masif karena ulah ketuanya sendiri.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 3 dari 3 | Puluhan nama telah disebut-sebut, terutama dari sisi popularitas dan elektabilitas, memiliki potensi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Dari puluhan nama itu, menurut Anda, siapa di antara mereka yang kemungkinan berani menegakkan supremasi hukum?

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi calon presiden untuk siap bertarung dalam Pemilu 2014. Konvensi yang digagas langsung SBY itu suatu langkah cerdas terakhir (setelah BLSM) untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat setelah terpuruk akibat beberapa kader elitnya ketahuan korupsi.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Tajuk Rencana SIB, Kamis 12 Januari 1989 | Utopia, suatu negara tanpa pajak. Namun citra pajak dalam sejarahnya tidak pernah popular. Bahkan rakyat sudah terlanjur melihat dan merasakan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan secara sewenang-wenang.