Catatan Kilas

Populer (All Time)

Sesakit Apapun, Tetap Kawal Jokowi

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Surat Kepada Presiden

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

Menikmati Sholat Id di Al-Zaytun

Sudah duapuluh tahun saya selalu menghadiri, mengikuti dan menikmati...

Syaykh Al-Zaytun: Cek Kosong, Negara Tanpa GBHN

Saat ini, Presiden Republik Indonesia memimpin negara laksana seorang...

Kampus Kecerdasan Iman

Al-Zaytun menggelar kuliah umum bertajuk: “The Protestant Reformation: What...

Populer Minggu ini

Surat Terbuka Kepada Ephorus HKBP

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Supranalar, Sebuah Gagasan Diksi

Oleh Ch. Robin Simanullang || Melampaui Batas Logika: Mengapa Kita...

Jokowi dan Cengkeraman Kecanduan Kekuasaan

Koran Tempo dalam beberapa hari terakhir (Oktober 2023) menampilkan...

Filsafat Supranalar, Iman dan Ateis

Sebuah Catatan Reflektif mengenai Filsafat Supranalar (Suprareason), dalam kaitannya...

Presiden SBY Lecehkan DPR

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (05/03/2010): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis malam 4 Maret 2010, terasa sangat melecehkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil akhir Pansus Hak Angket Bank Century. Pidato itu disampaikan dengan bahasa yang terkesan halus dan sopan tetapi sesungguhnya secara substantif sangat kasar dan melecehkan.

Trending Hari Ini

Surat Terbuka Kepada Ephorus HKBP

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Framing Proses Hukum dan Media Mainstream

Catatan Ch. Robin Simanullang Sejumlah wartawan media publik mainstream (cetak,...

Pengusaha Negarawan

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

NII Sempalan Bentukan CIA-BAKIN dan Golkar

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Tapi anehnya (menariknya), di lain...

Omdo WBK Kementan

Sejak 2008, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan diri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekaligus melakukan Aksi Pakta Integritas. KPK pun mendukung dan bahkan memberi 'penghargaan' sebagai peringkat pertama kementerian berintegritas terbaik pada 2009-2010. Ternyata, WBK dan pakta integritas itu bodong, alias Omdo (Omong Doang). Oleh Ch. Robin Simanullang

DAFTAR ARTIKEL

Dekadensi Politik Elit Golkar

Catatan Ch. Robin Simanullang | Para elit Partai Golkar yang sudah berpengalaman dan dikenal piawai dalam kegiatan politik tampaknya sedang mengalami dekadensi politik. Layaknya orang dewasa yang terperosok dekadensi ‘moral’. Terbukti, para elit Golkar gagal total mengatasi konflik internalnya, sehingga membuka ruang bagi eksternal menungganginya.

Ingat, Zero Tolerance bagi KPK

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Arogansi Jerumuskan KPK

Birahi politik dan arogansi oknum komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menjerumuskan lembaga negara independen dan super body itu ke titik paling lemah sejak kelahirannya 2004. Pelajaran yang amat mahal untuk mensterilkan KPK dari arogansi dan birahi politik.

JK Percaya Amien Rais

Salah satu kelebihan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah bisa dengan gampang percaya kepada Amien Rais, yang bagi sebagian orang bukan hal mudah. Gampangnya JK percaya kepada Amien tersebut terkesan dari temu pers seusai pertemuan JK dengan Amien, Rabu (29/10/2014).

Hitung Cepat Paling Akurat

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa 22/7/2014 malam, telah menetapkan rekapitulasi perhitungan suara resmi Pilpres 2014 dan menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 dengan meraih 70.997.883 atau 53,15 persen suara nasional. Mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memeroleh 62.576.444 atau 46,85 persen suara.

9 Program Aksi Jokowi-JK

Pasangan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla menyampaikan sembilan program nyata jika keduanya terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden RI. Jokowi-JK mempertegas program ini dalam konfrensi pers di Bandung, Kamis 3 Juli 2014 pagi.

Memalukan, Hatta Percaya Survei Abal-abal

Abdillah Toha, salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN yang calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo dalam Pilpres 9 Juli 2014. Toha menyatakan keprihatinan atas sikap Hatta Rajasa yang tidak mau mengakui kekalahan dalam Pemilu Presiden 2014 kendati hasil quick count delapan lembaga survey yang kredibel telah mengindikasikan kemenangan pasangan Jokowi-JK. Toha menyesalkan sikap Hatta yang mau percaya kepada surveyor abal-abal.

Ekonomi Berdikari Jokowi

Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) saat acara Debat Capres II di Jakarta, Minggu 15 Juni 2014 malam. Bagi saya, kata Jokowi, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemajuan rakyat. Menurutnya, itulah inti ekonomi berdikari. Dia juga menegaskan sikapnya yang selama ini hanya tunduk pada konstitusi dan aspirasi rakyat.

Ekonomi Kerakyatan Prabowo

Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, menegaskan visi ekonomi yang diusungnya adalah ekonomi kerakyatan. Dia pun berjanji akan memberantas korupsi APBN dan menutup kebocoran uang negara Rp.1000 trilyun per tahun, mencetak sawah dua juta hektar, lahan bio etanol dua juta hektar, menaikkan pendapatan rata-rata penduduk dari tiga juta menjadi enam juta rupiah per bulan, pendidikan gratis 12 tahun dan jaminan kesehatan. Prabowo menegaskan hal itu dalam debat calon presiden, Minggu malam, 15 Juni 2014.

Prinsip Keberagaman Capres-Cawapres

Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?

Emosional versus Kalem

Capres Prabowo Subianto terpancing emosional saat ditanya tentang HAM oleh Cawapres Jusuf Kalla (yang mendampingi Capres Joko Widodo) saat Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6/2014). Sementara, Jokowi terlihat selalu kalem menjawab pertanyaan normatif dari Prabowo. Inilah salah satu pembeda yang terekam dari penampilan kedua pasangan Capres-Cawapres kontestan Pilpres 9 Juli 2014 tersebut.

Gagasan Besar Versus Implementasi Solutif

Gagasan besar versus implementasi konkrit, normatif versus aplikatif (solutif), pendekatan deduktif versus induktif dan prosedural versus dialogis (kontekstual), tampak nyata dalam debat dua pasangan Capres-Cawapres yang bertema ’Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Advertisement

spot_img