Role Playing NII dan Islam Garis Keras

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang

Disimpulkan pula (poin 6): “Munculnya wacana pro dan kontra Ma’had Al-Zaytun berasal dari wacana yang diangkat oleh sekolompok orang yang pernah dan bahkan sampai sekarang masih aktif di NII seperti Al Chaidar dan Amin Jamaluddin, atau orang yang pernah berteman dengan anggota-anggota NII seperti Umar Abduh. Wacana yang diangkat adalah gerakan sesat yang oleh mereka dialamatkan kepada Ma’had Al-Zaytun. Selanjutnya, wacana gerakan sesat itu menjadi publik opini, salah satunya lewat media massa, di kalangan masyarakat. Wacana ini bisa dilihat tidak lebih dari sebagai role playing (permainan di antara mereka).[1]

Statement di atas bukan kata saya, melainkan kesimpulan dari Tim Peneliti INSEP (Indonesian Institute for Society Empowerment) Jakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004 (Ma’had Al-Zaytun Sebuah Gerakan Keagamaan Dalam Perspektif Hermeneutika).

@tokoh.id

Ma’had Al-Zaytun: Menyanyi Indonesia Raya 3 Stanza #mahadalzaytun #indonesiaraya #indonesiaraya3stanza #indonesiaraya🇲🇨 #pesantrenalzaytun #alzaytunviral #azzaytun

♬ original sound – Tokoh Indonesia – Tokoh Indonesia

Kemudian dalam rekomendasi disebut: 1. Proses metamorfosis yang dilakukan Ma’had Al-Zaytun perlu mendapat dorongan guna penguatan sistem pendidikan di Indonesia; 2. Unsur-unsur yang kontra produktif terhadap proses demokratisasi dan wawasan kebangsaan harus dihilangkan dari proses belajar mengajar di Ma’had Al-Zaytun; 3. MAZ sebagai center of excellent dan keberadaan Ma’had Asas Al-Zaytun di berbagai daerah sebagai pheriperal adalah sama dengan konsep kejamaahan. Oleh karenanya dengan keberadaan Ma’had Asas tersebut masyarakat diharapkan melakukan penelitian-penelitian lanjutan terhadap Ma’had Asas tersebut.

Kendati hasil penelitian ini masih mendua (ambivalen), namun bagi saya tetap sangat berguna untuk melihat perspektif pihak lain terhadap Al-Zaytun. Suatu hasil penelitian yang patut dihargai. Walaupun hasilnya masih memungkinkan untuk ditafsirkan berbeda sesuai perpektif dan kepentingan masing-masing.

Bahkan para petinggi Kementerian Agama juga memandangnya dari perspektif berbeda. Belakangan (Rabu 11 Mei 2011), Menteri Agama Suryadharma Ali sendiri memandang hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya kaitan kurikulum Al-Zaytun dengan NII. Suryadharma Ali menegaskan, sangat susah mengaitkan bahwa Al-Zaytun memiliki kaitan dengan paham Islam radikal. “Ada merah putih, nyanyi lagu kebangsaan. Tidak ada fanatisme sempit di sini, tidak ada. Saya tidak melihat ada fanatisme sempit di sini! Apa yang saya lihat, itu yang saya sampaikan, kemudian itu menjadi kesan bagi saya. Itu harus saya katakan. Sekarang apakah Anda menginginkan saya membuat statement bahwa Al-Zaytun ada terkait dengan NII, mau begitu? Saya tidak melihat adanya tanda-tanda itu. Di sini tidak ada fanatisme sempit.”[2]

Demikian pula Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. HAM Hendropriyono mengatakan, “Al-Zaytun mengajarkan toleransi dan perdamaian, mengajarkan Pancasila dan mendidik santrinya supaya menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik, sesuai kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu kebenarannya. Tapi oleh orang-orang lain, Al-Zaytun masih dituding NII (Negara Islam Indonesia). Bagaimana mungkin NII mengajarkan Pancasila? Bukankah NII menentang dan mengkafir­kan Pancasila dan NKRI?”

Menurut Hendropriyono, mereka yang mengisukan Panji Gumilang dan Al-Zaytun itu NII dan Islam garis keras, sesungguhnya merekalah NII dan/atau Islam garis keras; Mereka kecewa karena Panji Gumilang dan Al-Zaytun tidak bisa digiring menjadi NII dan/atau Islam garis keras. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu bercerita bahwa semasa dia menjabat Kepala BIN, Syaykh Panji Gumilang mengundang Presiden Megawati Soekarnoputri ke AL-Zayitun; lalu untuk menyikapi undangan itu dalam sidang Kabinet diputuskan menugaskan BIN meneliti kebenaran isu NII dan Islam garis keras tersebut. Ternyata isu itu tidak benar. Kemudian, pada 14 Mei 2003, saya diutus ke pondok pesantren Al-Zaytun melakukan pemancangan patok pertama Gedung Pembelajaran Dr. Ir. H. Ahmad Soekarno, Presiden RI Pertama, mewakili Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejak itu sebagai seorang muslim, saya telah tekadkan dalam hati untuk selalu membela kebenaran. Demikian halnya, saya akan bela Ma’had Al-Zaytun karena saya anggap benar.”[3]

Sementara, mantan Panglima TNI dan Pangdam Siliwangi Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko mengatakan, “saya pastikan dengan 1000 persen di Al-Zaytun tidak ada yang berfikir radikal, karena memang di sini karakter anak-anak telah dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah upaya yang kuat bukan sekedarnya. Moeldoko menegaskan, saat di luaran sibuk berbicara tentang Pancasila, masih bersifat doktrin dan kata-kata, tetapi di Al-Zaytun Pancasila telah diinternalisasikan. Di luar orang-orang tidak disiplin, tetapi di Al Zaytun, semuanya disiplin, sudah ditanamkan dengan sungguh-sungguh. Demikian pula yang berkaitan dengan karakter, Moeldoko memastikan di Al-Zaytun tidak ada yang berfikir radikal.”[4]

Bersambung: Tapi di tengah kontroversi itu, bagi saya sejak awal menjejakkan kaki di Al-Zaytun (Februari 2004), serangkaian kata di gapura pintu masuk Kampus Al-Zaytun itu sudah sangat tegas dan terang benderang menghadirkan inspirasi tentang kehidupan yang penuh toleransi dan damai.

Footnote:

[1] Ma’had Al-Zaytun Sebuah Gerakan Keagamaan Dalam Perspektif Hermeneutika, Op.Cit, Kesimpulan 6.

[2] Al-Zaytun Tidak Terkait NII, Konfrensi Pers Menteri Agama Suryadharma Ali dan Syaykh AS Panji Gumilang, Rabu 11 Mei 2011, Berita Utama Majalah Berita Indonesia Edisi 84, hlm.17-25.

[3] Jenderal TNI (Purn) Dr. HAM Hendropriyono, 2015: Kata Sambutan buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, h.ix-x

[4] Jenderal (Purn) TNI Moeldoko: Orasi Silaturahim Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1439 Hijriah (21 September 2017) di Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin, Ma’had Al-Zaytun; Majalah Berita Indonesia Edisi 96, h. 39.