BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    28.2 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 4 menit
    Lama Membaca: 4 menit
    Lama Membaca: 4 menit
    Lama Membaca: 4 menit

    Nasional

    Isi Kontrak Koalisi Parpol dengan SBY

    Enam partai politik (parpol) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Mereka mengikatkan diri dengan kesepakatan kontrak dan tata etika yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 dan diperbarui pada 23 Mei 2011.

    Chandra Hamzah Akan Diperiksa

    Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang diduga menerima suap kasus pengadaan baju hansip untuk Pemilu akan diperiksa tim pengawas internal KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (22/7/2011) mengatakan telah membentuk tim pengawas internal untuk memeriksa komisioner Chandra Hamzah terkait tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu.

    Terimakasih Jokowi, Mudik Lebaran 2023 Makin Lancar

    Mudik Lebaran 2023 semakin lancar dengan terbangunnya dan operasional...

    Presiden SBY Keluhkan Media

    Jakarta TI 11/7/2011 | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengeluhkan situasi politik dan berita media perihal dugaan korupsi kader Partai Demokrat yang dinilai tak sehat, karena bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger). Menurutnya, ada pihak-pihak yang telah menjalankan politik yang tak kesatria.

    Calon dari Intelijen Dipersoalkan

    Saut berpendapat bahwa kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah kalangan terhadap dirinya berlebihan. Ia masih percaya diri bahwa apabila terpilih, kapasitas yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi KPK. Terutama, untuk menengahi ego-sektoral yang dibawa oleh elemen dari Kejaksaan dan Kepolisian yang justru menghambat pelaksanaan tugas KPK itu sendiri.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Ormas Pelanggar Pancasila, Bubarkan!

    Jakarta TI (9/2/2011) | Bubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila. Sikap tegas ini dikemukakan Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim dalam keterangan pers bersama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011). Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

    Jakarta Menyala

    Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih Pramono...

    Meluruskan Persepsi Beragama

    Adanya larangan penutupan gereja di sejumlah tempat di Indonesia akibat masih adanya perbedaan persepsi.

    Populer

    Calon dari Intelijen Dipersoalkan

    Saut berpendapat bahwa kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah kalangan terhadap dirinya berlebihan. Ia masih percaya diri bahwa apabila terpilih, kapasitas yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi KPK. Terutama, untuk menengahi ego-sektoral yang dibawa oleh elemen dari Kejaksaan dan Kepolisian yang justru menghambat pelaksanaan tugas KPK itu sendiri.

    Hendra Effendi SH, MH Dkk: Panji Gumilang, Pelapor dan MUI Sudah Berdamai dan Saling Memaafkan

    Kuasa Hukum Syaykh Abdussalam Panji Gumilang, Hendra Effendi SH,...

    Wisuda Ketiga IAI AL-AZIZ

    Laporan Yenita Tangdialla “Mewujudkan Masyarakat Sehat Cerdas dan Manusiawi dalam...

    Artikel Lainnya

    Susunan KIB II ‘Obesitas’ Reshuffle

    TI 18/10/2011 | Setelah lelah menyaksikan drama politik wacana dan pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor dan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selama hampir satu bulan, publik akhirnya disuguhi pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshufle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodi Istana Merdeka, Jakarta, pukul 20.00, Selasa (18/10/2011).

    20 Akademisi Muda Top Indonesia

    Jakarta, 19 Agustus 2011 | Majalah CAMPUS Indonesia Edisi Agustus 2011 menyajikan 20 Akademisi Top Indonesia yang semuanya berusia di bawah 50 tahun dan berprestasi di sejumlah universitas dan lembaga. Berikut ini nama-nama akademisi top tersebut.

    Chandra Hamzah Akan Diperiksa

    Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang diduga menerima suap kasus pengadaan baju hansip untuk Pemilu akan diperiksa tim pengawas internal KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (22/7/2011) mengatakan telah membentuk tim pengawas internal untuk memeriksa komisioner Chandra Hamzah terkait tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu.

    Dewan Pers Sesalkan SBY

    Jakarta TI 12/7/2011 | Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, di Jakarta, Selasa (12/7/2011) menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam Partai Demokrat. Bagir berharap agar Presiden SBY jangan mengalihkan isu dan persoalan.

    Presiden SBY Keluhkan Media

    Jakarta TI 11/7/2011 | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengeluhkan situasi politik dan berita media perihal dugaan korupsi kader Partai Demokrat yang dinilai tak sehat, karena bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger). Menurutnya, ada pihak-pihak yang telah menjalankan politik yang tak kesatria.

    Kapolri Bisa Dipidana

    Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Parpol Pemilu 2009 Tidak Perlu Verifikasi

    Jakarta, TI, 05 Juli 2011 | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, ketentuan verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2009 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bisa langsung mengikuti Pemilu 2014 tanpa harus diverifikasi seperti dipersyaratkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keputusan itu diambil dalam sidang MK di Jakarta, Senin (4/7/2011), yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD.

    Peringatan Lahirnya Pancasila di Al-Zaytun

    TI, Jakarta 25/5/2011: Menteri Agama Suryadharma Ali akan menghadiri peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 2011 di Ma'had Al-Zaytun. "Peringatan ini juga akan dihadiri Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mendagri," kata Menag kepada wartawan, Rabu (25/5/2011) seusai menerima Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang di ruang kerjanya. "Insya Allah saya akan hadir, kegiatan ini inisiatif dari Panji Gumilang," ujar Suryadharma Ali sebagaimana dilansir situs Kementerian Agama (kemenag.go.id).

    Komite Normalisasi PSSI Gagal

    TI Jakarta, 20/5/2011: Kongres PSSI deadlock! Komite Normalisasi bentukan FIFA gagal menyelenggarakan Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2011-2015. Pemimpin sidang yang juga Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menutup kongres secara sepihak dengan alasan jalannya sidang sudah tak kondusif. Suasana tidak kondusif itu terjadi karena Komite Normalisasi (KN) dan Kelompok 78 pemilik suara PSSI sama-sama ngotot.

    Ormas Pelanggar Pancasila, Bubarkan!

    Jakarta TI (9/2/2011) | Bubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila. Sikap tegas ini dikemukakan Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim dalam keterangan pers bersama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011). Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

    Calon dari Intelijen Dipersoalkan

    Saut berpendapat bahwa kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah kalangan terhadap dirinya berlebihan. Ia masih percaya diri bahwa apabila terpilih, kapasitas yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi KPK. Terutama, untuk menengahi ego-sektoral yang dibawa oleh elemen dari Kejaksaan dan Kepolisian yang justru menghambat pelaksanaan tugas KPK itu sendiri.

    Advertisement

    spot_img