Janjikan Perlindungan HAM

[ Wiranto ]
 
0
108
Wiranto
Wiranto | Tokoh.ID

[ENSIKLOPEDI] Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Salahuddin Wahid dideklarasikan sebagai calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya. Pasangan ini menawarkan lima agenda penyelamatan bangsa. Wiranto yang diterpa tuduhan terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus kerusuhan Mei 1998 dan Timor Timur berjanji akan menegakkan hukum dan perlindungan HAM.

Wiranto berkeyakinan bahwa sinergi yang saat ini mereka bangun akan menjadi modal untuk mencapai sukses pemerintahan 2004-2009 yang akan datang, yaitu pemerintah yang kuat dan efektif guna memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia yang tenteram, aman, dan sejahtera.

Dalam pidato yang disampaikan pada acara “Permohonan Doa Restu” di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa 11 Mei 2004, Wiranto menegaskan kembali tekadnya untuk memimpin pemerintahan hanya selama satu periode. Ia percaya banyak generasi muda di bawahnya yang lebih cerdas, muda, berani, dan berpotensi untuk meneruskan segala upaya yang ia lakukan selama satu periode.

Kelima agenda penyelamatan bangsa yang mereka tawarkan itu adalah: Pertama, penegakan hukum dan perlindungan HAM serta menjamin keamanan nasional. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang baik. Ketiga, melaksanakan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya, pelayanan kesehatan pada masyarakat kecil. Keempat, mengajak pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama-sama memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kelima, melakukan langkah rekonsiliasi nasional.

***

Namanya cukup fenomenal dalam derap awal langkah reformasi di negeri ini. Kini, setelah mencermati perjalanan reformasi dalam lima tahun terakhir, mantan Panglima ABRI ini sungguh merasa terpanggil dan siap menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 untuk meluruskan dan mewujudkan tujuan reformasi yakni Indonesia Baru yang lebih demokratis, lebih aman, adil dan sejahtera. Ia seorang putera bangsa yang diyakini mampu mewujudkan ‘mimpi’ reformasi negeri ini.

Ia pun resmi menjadi Calon Presiden Partai Golkar setelah memenangkan Konvensi Nasional Calon Presiden partai beringin, itu Selasa 20 April 2004. Mantan Panglima TNI ini menang melalui dua putaran pemungutan suara. Di putaran kedua, ia mengalahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yang semula diunggulkan dengan skor 315 -227 suara, dengan abstain 1 dan tidak sah 4 suara.

Pada putaran pertama ia masih diungguli Akbar Tandjung dengan perolehan suara 147-137. Disusul Aburizal Bakrie 118, Surya Paloh 77 dan Prabowo Subianto 39 suara, dengan 28 suara tidak sah dan 1 suara abstein. Namun pada putaran kedua limpahan suara dari kandidat lain lebih banyak beralih ke Wiranto. Diduga berkat kuatnya loby tim sukses Wiranto. Selepas putaran pertama Wiranto sempat bertemu Aburizal Bakrie dan Prabowo. Sementara Surya Paloh dan Wiranto sejak awal sudah menyatakan saling mengalihkan suara jika salah satu masuk putaran kedua.

Keikutsertaannya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar merupakan langkah awal untuk mewujudkan keterpanggilannya membalas budi kepada bangsa dan negaranya. Sebab ia berkeyakinan untuk dapat berbakti secara optimal, haruslah dalam jabatan presiden sebagai posisi kunci sesuai sistem ketatanegaraan.

Maka ia dengan tekad bulat mempersiapkan diri untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2004–2009, satu periode saja. Ia yakin akan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini sekaligus meluruskan dan mewujudkan tujuan reformasi yang belakangan makin salah arah.

“Inilah saatnya saya membalas budi kepada bangsa dan negara yang telah memberikan kesempatan, kehormatan, dan kepercayaan kepada saya yang bukan apa-apa menjadi orang berguna,” ujar putera bangsa kelahiran Yogyakarta 4 April 1947, itu kepada TokohIndonesia DotCom, mengulangi pernyataan yang sering dikemukakannya pada beberapa kesempatan. Ia mengatakan tatkala bangsa ini sedang terluka dan terlunta- lunta, sangat berdosa kalau kita tidak berbuat apa-apa.

Jabatannya selaku Panglima ABRI, saat reformasi mulai digulirkan, telah menempatkannya pada posisi strategis dan sangat berpengaruh pada setiap gerak reformasi itu. Namanya cukup kontroversial sekaligus fenomenal pada awal reformasi digulirkan itu. Saat itu, ia dihadapkan pada situasi yang sungguh sulit.

Ketika itu, ada kasus penculikan aktivis. Demonstrasi mahasiswa yang setiap hari makin membesar. Terjadi Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Semanggi. Opini yang berkembang bahwa institusi dan oknum TNI terlibat di dalamnya, bahkan TNI dituduh sebagai pihak yang merancang dan meledakkan beberapa peristiwa itu. Sehingga kemudian para oknum dan pemimpin TNI/Polri dituduh telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Suatu rentetan tuduhan yang amat menyakitkan baginya dan bagi jajaran TNI/Polri. Tapi dengan tabah dan cerdas, ia menangani masalah itu dan berulangkali memberi penjelasan bahwa hal itu jelas tidak mungkin dilakukan TNI/Polri. Ketika itu, ia berulangkali mengimbau mahasiswa agar untuk sementara tidak berdemonstrasi di luar kampus karena terbukti dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat kekacauan.

Pada saat Presiden Soeharto menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie, tanggal 21 Mei 1998, Wiranto menunjukkan kemampuan kearifan secara benar dan konstitusional. Ketika itu, ia mengambil-alih mikrofon serta mengumumkan pernyataan politik ABRI yang antara lain berbunyi: “Menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga kehormatan dan keselamatan para mantan presiden termasuk Presiden Soeharto.”

Keberanian dan kearifan Wiranto mengeluarkan pernyataan tersebut telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari kemungkinan menjadi bangsa barbar. Sebab jika tidak, sangat mungkin ribuan massa yang emosional bergerak dari gedung DPR/MPR-RI untuk melakukan apa yang disebut pengadilan rakyat terhadap mantan Presiden Soeharto dan keluarganya.

Di samping itu, pernyataannya itu, telah berhasil menciptakan suatu kondisi sehingga pelaksanaan peralihan kepemimpinan berlangsung dengan tertib dan selalu berpijak kepada konstitusi. Padahal, sesuai kewenangan yang ada padanya, ia berpeluang untuk mengambil-alih kekuasaan.

Konon, menjelang Presiden Soeharto berhenti sebagai Presiden, ia selaku Menhankam/Pangab mendapat semacam “Super Semar”, yakni Instruksi Presiden No 16/1998 tertanggal 18 Mei 1998, yang mengangkatnya sebagai Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Instruksi Presiden itu memberikan wewenang untuk menentukan kebijaksanaan tingkat nasional, menetralisir sumber kerusuhan. Serta semua menteri dan para pejabat tingkat pusat/daerah diinstruksikan oleh Presiden untuk membantu tugas pokok Panglima tersebut.

Tetapi ia tidak memanfaatkan instruksi tersebut untuk membuka kesempatan baginya mengambil-alih kekuasaan. Ketika itu, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Kasospol menanyakan kepadanya, “Apakah Panglima akan mengambil-alih kekuasaan?” Dengan tegas ia jawab, “Tidak, kita akan menghantar pergantian kekuasaan secara konstitusional!”

Ia lebih mengutamakan kepentingan bangsanya daripada menuruti ambisi pribadi. Ia memahami bahwa dengan mengambil-alih kekuasaan masalah kebangsaan tidak akan terselesaikan, bahkan mungkin lebih buruk lagi.

Secara konsisten sikap yang sama diambil tatkala dicalonkan sebagai wakil presiden. Ia dua kali dicalonkan sebagai wakil presiden dan kedua kesempatan itu dilepaskannya dengan pertimbangan tanggungjawabnya sebagai penjaga keamanan negerinya.

Pertama, saat diminta mendampingi pencalonan kembali Presiden B.J. Habibie (sebelum Laporan Pertanggungjawabannya ditolak MPR), ia mundur karena menyadari bahwa tidak mungkin ikut dalam proses rivalitas kepemimpinan nasional sambil bersamaan memimpin pengamanan proses itu sendiri. Ibaratnya wasit sepak bola ikut sebagai pemain pada salah satu kesebelasan.

Kedua, saat bersaing dengan kandidat lainnya termasuk Megawati Soekarnoputri, ia justru memutuskan mundur karena kuatir akan adanya amuk massa apabila pesaingnya dikalahkan sebagaimana pada saat pemilihan presiden saat itu. Bali dan Solo sudah terbakar akibat kekecewaan massa pendukung yang fanatik atas kekalahan Megawati dalam pemilihan presiden. “Saya tak ingin mendapatkan kekuasaan di atas korban dan puing-puing bangsa saya,” tegas mantan Ajudan Presiden Soeharto ini.

Maka tak heran bila Anthony Spaeth, dalam “General Wiranto is The Man to Watch,” Time, edisi 1 Juni 1998, menuturkan: “Fakta yang menunjukkan bahwa ia tidak mau mengambil jabatan nomor satu memperlihatkan jiwa besar dan loyalitasnya. Dengan mendukung suksesi yang tertib dan konstitusional, Wiranto yang berpembawaan sangat tenang itu, telah menempatkan posisinya pada posisi kuat.”

Secara lebih rinci dan jelas, Wiranto menguraikan berbagai pengalaman dan peristiwa yang dilaluinya pada setiap situasi itu dalam buku ‘Bersaksi di Tengah Badai’ dan ‘Mengenal Wiranto Calon Presiden RI 2004-2009’. Kedua buku ini diterbitkan oleh Institute for Democracy of Indonesia, 2003.

Reformis
Jika ditelusuri secara cermat, beberapa tindakan nyata yang dilakukannya pada awal bergulirnya reformasi itu, sesunggunya ia adalah pelaku reformasi menuju tujuan yang benar yakni mewujudkan Indonesia Baru yang demokratis, adil dan sejahtera. Ia malah sangat kecewa melihat cara berpikir dan tindakan beberapa orang yang menamakan diri reformis yang justeru benar-benar berwatak status quo, tidak bisa melihat dan mengakui berbagai perubahan di sekeliling karena takut kehilangan retorika.

Sementara, ia selaku Panglima TNI bersama segenap jajarannya, telah melakukan banyak hal untuk mendukung proses reformasi agar berjalan secara konstitusional, konseptual, dan pada arah yang benar. Pertama, ia menyetujui pendapat akhir Fraksi ABRI pada persidangan SU-MPR Maret 1998, yang menyatakan bahwa reformasi merupakan keharusan yang tak terelakkan.

Menjelang Presiden Soeharto berhenti sebagai presiden, ia mengusulkan dibentuk suatu komite reformasi guna membantu Presiden memenuhi tuntutan rakyat. Pada Juni 1998, ia membentuk tim yang menyusun pokok-pokok pikiran ABRI tentang reformasi menuju pencapaian cita-cita nasional yang hasilnya kemudian diserahkan secara resmi kepada pemerintah dan pimpinan DPR/MPR-RI.

Pada April 1999, Polri dipisahkan dari ABRI dan selanjutnya ABRI kembali menjadi TNI. Selanjutnya, pada Juni 1999, ia melakukan reformasi internal ABRI melalui suatu seminar di Bandung yang menghadirkan pakar-pakar dari sipil dan militer, dalam dan luar negeri, yang hasilnya dinamakan Peran ABRI abad 21.

Rumusan tersebut merupakan langkah-langkah ABRI untuk memastikan posisi yang tepat dalam menyongsong Indonesia masa depan, yang antara lain berisi penghapusan kekaryaan ABRI, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan menempatkan TNI pada posisi netral dalam percaturan politik nasional. Kemudian diikuti pengurangan jumlah fraksi TNI/Polri di DPR-RI dari 75 menjadi 38 saja.

Maka tak berlebihan kesaksian Hamzah Haz, Wakil Presiden RI, dalam ‘Orang Berkata Tentang Wiranto, 2001″ yang menyatakan: “Dari seorang Wiranto, saya menemukan sosok tentara yang reformis, sederhana dan mau mendengar pendapat orang.”

Tekun dan Gigih

Ia kini menjadi seorang kandidat Presiden 2004-2009. Seorang prajurit pejuang yang tidak mengenal akhir dalam pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia seorang putera bangsa yang mempunyai track record dan pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah kebangsaan. Ia menjadi pesaing yang sangat memungkinkan dapat mengalahkan calon-calon presiden dari partai lain.

Disiplin, kejujuran, ketekunan dan kegigihan yang telah mendarah-daging sejak kecil dalam dirinya, telah menempanya menjadi pemimpin yang andal. Ia meniti karir dengan tekun dan gigih hingga mencapai jabatan puncak di institusi TNI (ABRI). Padahal, ia datang dari sebuah keluarga sederhana dengan ekonomi pas-pasan. Ayahnya RS Wirowijoto, yang sering dipanggil Pak Mantri, hanya seorang guru Sekolah Rakyat. Namun Sang Ayah telah membimbingnya untuk tekun dan gigih. Begitu pula ibunya Suwarsijah telah mengasuhnya penuh kasih dan menjadi seorang muslim yang bersahaja.

Ia dilahirkan di Yogyakarta pada 4 April 1947. Di tengah serbuan Belanda ke Yogyakarta, orang tuanya harus membawa Wiranto kecil, yang baru berumur satu bulan, pindah ke Solo dengan naik andong. Kuda yang menarik andong (dokar) itu mati dalam perjalanan. Di kota Solo inilah dia mengisi masa kanak-kanak dan remajanya. Di situ ia menempuh pendidikan formalnya dari sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Saat kecil ia sering dipanggil Ento. Nama Wiranto sendiri diberikan oleh ibunya yang diambil dari kata Jawa wira dan anto yang artinya anak yang berani atau anak yang kelak diharapkan selalu mengedepankan kebenaran. Pengasuhan Sang Ibu sangat banyak mempengaruhi pembentukan jati dirinya.

Ia putera keenam dari sembilan bersaudara. Mereka hidup sederhana. Meski demikian keluarga ini tidak pernah menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan meraih harapannya. Mereka hidup rukun dan penuh kekeluargaan. Kesulitan hidup yang dihadapi, mendorong mereka untuk saling mendukung dan saling berbagi. Daya tahan dan pengendalian diri yang terbina dalam keluarga ini telah pula menempanya menjadi seorang yang jujur, tekun dan gigih.

Sejak kecil ia sudah terbiasa mengendalikan keinginan dan pengaruh lingkungannya. Ia sudah terdidik untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan hal-hal yang di luar kemampuannya. Orangtuanya senantiasa menasihati agar ia memiliki keyakinan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi.

Sejak masa kanak-kanak ia sudah terdididik untuk selalu hidup berdisiplin. Ia, misalnya, sudah harus bangun sepagi mungkin untuk membantu tugas tugas keluarga. Watak, sifat, dan kedisiplinannya mewarisi karakter dan kedisiplinan ayahnya yang berprofesi sebagai guru yang juga mendalami kebatinan Jawa. Begitu pula ibunya, yang dikenal sangat ketat dan tegas paling berperan dalam membentuk kepribadian Wiranto.

Ia termasuk anak yang sangat peduli dengan kewajiban dalam keluarga. Selepas pulang sekolah, misalnya, ia selalu menawarkan diri kepada ibunya tentang pekerjaan yang harus dilakukannya. Bahkan, tak jarang ia juga menawarkan diri untuk berbelanja urusan rumah tangga di pasar.

Ia tergolong seorang pendiam, hanya berbicara seperlunya. Tapi ia seorang yang disenangi teman-temannya. Sebab sejak kecil ia tergolong orang yang kaya ide dan pemikiran yang cukup kritis dan inovatif. Ia sering membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya baru. Sehingga, teman yang lain menjadi sangat senang.

Ia juga orang yang sejak kecil telah terlatih untuk madiri. Saat di TK saja ia tidak pernah lagi diantar. Saat SD dan SMP pun ia berjalan kaki menempuh jarak sekolahnya cukup jauh. Dan, sejak TK, SD, SMP, dan SMA, ia tergolong anak yang pandai. Di kalangan teman-teman sepermainan, ia menjadi pemimpin dan panutan.

Kondisi keluarga ini sangat berpengaruh dalam menyalakan cita-citanya. Sejak kecil ia sudah bercita-cita menjadi tentara. Pada saat remaja, cita-citanya sempat berubah ingin menjadi arsitek. Namun, cita-cita itu tidak kesampaian karena faktor ekonomi. Akhirnya, ia masuk AMN yang dibiyai negara.

Biarpun semasa kecil ia sudah bercita-cita menjadi tentara, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan menjadi orang nomor satu di lingkungan ABRI, apalagi menjadi calon nomor satu di negeri ini. Tapi berkat ketekunan dan kegigihannya, lulusan AMN 1968 ini telah menjabat Panglima ABRI pada tahun 1998 menggantikan pendahulunya Jenderal Feisal Tanjung lulusan AMN 1961.

Kesederhanaan hidup keluarga ini tetap tidak berobah manakala Wiranto telah mencapai puncak karir di TNI. Mereka tak mau memanfaatkan kedudukan dan posisi Jenderal Wiranto untuk keuntungan maupun fasilitas keluarga. Keluarganya tetap memilih hidup sederhana.

Watak yang tumbuh pada pribadi Wiranto dan saudara-saudaranya tampaknya tidak lepas dari didikan kuat ibunya. Hal ini bisa tercermin dari sikap ibunya yang sudah sepuh, menolak keinginan Wiranto untuk mengiriminya sebuah mobil. “Bagaimana nanti nasib tukang becak langganan saya yang mangkal di ujung gang jalan sana?” kata ibunya menolak.

Bahkan memperbaiki rumah tinggal keluarganya, ibunya pun keberatan, khawatir kalau para tetangga justru tidak datang lagi. Akhirnya, rumah tempat tinggal mereka di Solo hingga ibunya wafat, dibiarkan sampai keropos. Barulah setelah ibunya meninggal rumah tempat tinggal keluarga itu diperbesar dan dibangun dalam bentuk rumah padepokan yang terbuka dan digunakan untuk kepentingan kegiatan kampung seperti pengajian, arisan atau bahkan pengantenan.

Jejak Karir
Banyak orang yang sudah lama mengenal sudah memperkirakan karier Wiranto akan terus menanjak. Karena ia dinilai sebagai perwira berusia muda yang tampil cemerlang dengan ide-ide segarnya di setiap bidang tugas yang dipercayakan kepadanya.

Ia memang menjejaki jenjang pendidikan dan karirnya dengan catatan prestasi yang baik, bahkan sebagian besar dengan predikat terbaik. Misalnya Kursus Intelijen di Bogor 1972, Kursus Pembinaan Latihan Satuan di Bandung 1974, Kursus Lanjutan Perwira di Bandung 1975, Seskoad di Bandung 1982, dan Lemhannas di Jakarta 1995.

Kata kuncinya adalah disiplin, kejujuran, ketekunan dan kegigihan. Saat orang lain belajar, ia pun belajar. Saat orang lain isterahat, ia masih tetap belajar. Maka, tidak mustahil kalau ia lebih menguasai persoalan dari yang lain. Kiat yang sangat sederhana dan realistis.

Ketekunan dan kegigihan yang berorientasi prestasi, bukan berorientasi jabatan, itu telah membuahkan jenjang karirnya terus menanjak. Selepas menyelesaikan pendidikan (dilantik) di Akademi Militer Nasional, Magelang (lulus 1968), ia mengawali penugasannya sebagai Perwira Pertama di Korps Kecabangan Infantri (1968). Kemudian menjadi Komandan Peleton Yonif 713 Gorontalo, di sana ia bertugas selama tujuh tahun. Di situ pula ia menemukan jodoh, Rugaiya Usman, SH, puteri Gorontalo, yang dinikahinya tanggal 22 Februari 1975, menjadi keluarga bahagia dan dikaruniai tiga orang anak (dua orang puteri dan satu putera

Kemudian ia menjabat Komandan Yonif 712 (1982), Karo Teknik Dirbang (1983), Kadep Milnik Pusif (1984), Kepala Staf Brigade Infanteri IX, Jawa Timur (1985), Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, Jakarta (1987) dan Asisten Operasi Divisi II Kostrad, Jawa Timur (1988).

Selain menekuni dengan gigih setiap jenjang jabatan yang dipercayakan padanya, ia juga tekun mengikuti berbagai pendidikan, latihan dan kursus yang bersifat pengembangan umum dan spesialisasi. Antara lain Sussar Para (1968), Sussarcab Infantri (1969), Susjur Dasar Perwira Intelijen (1972), Suslapa Infantri (1976), Suspa Binsatlat (1977), Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984) dan Lemhanas (1995) sebagai Peserta Terbaik.

Dengan dedikasi dan kemampuan yang dimilikinya, ia pun kemudian diangkat menjadi Ajudan Presiden selama empat tahun (1989-1993) dengan pangkat kolonel. Untuk jabatan itu, ia menyisihkan 14 calon terbaik dari seluruh satuan TNI-AD. Setelah itu, ia dipercaya menjabat Kasdam Jaya selama 18 bulan (1993-1994), jabatan yang menghantarnya memasuki jenjang pangkat perwira tinggi (Brigjen). Kemudian selama 15 bulan (1994-1996) ia menjabat Pangdam Jaya dengan pangkat Mayjen. Pada saat memangku jabatan ini dia melakukan gebrakan dengan menggalakkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).

Karirnya terus menanjak, pada tahun 1996-1997 ia dipercaya menjabat Panglima Kostrad dengan pangkat Letjen. Pada saat itu, sekali lagi dia menunjukkan keberhasilan dalam penggelaran latihan gabungan ABRI di pulau Natuna, suatu latihan terbesar dan terjauh yang pernah dilakukan ABRI.

Setelah satu tahun lebih menjabat Pangkostrad, ia pun diangkat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (1997-1998) dengan pangkat Jenderal. Jabatan yang dipangkunya selama 8 bulan itu antara lain digunakan untuk menggalakkan program ABRI Manunggal Pertanian tatkala Indonesia sangat terpukul dengan krisis pangan pada tahun 1997. Sampai akhirnya, pada usianya 50 tahun, ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Panglima ABRI yang satu bulan kemudian dirangkap dengan jabatan Menhankam Kabinet Pembangunan VII (1998). Jabatan ini tetap dipercayakan padanya pada Kabinet Reformasi Pembangunan – BJ Habibie (1998-1999).

Pada saat menjabat Menhankam/ Pangab inilah dia mengambil keputusan berani dan arif mengawal proses reformasi menuju tujuan yang tepat. Antara lain ia melakukan reformasi internal ABRI, memisahkan Polri dari ABRI, serta memisahkan ABRI dari Golkar agar dapat bersikap netral dan tidak masuk dalam politik praktis.

Kariernya belum terhenti sampai pada pemerintahan Presiden BJ Habibie. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia pun diajak untuk menyusun kabinet dan sekaligus dipercaya menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

 

 

02 | Pengalaman Bersama Tiga Presiden

Terus Difitnah: Keadaan politik dan keamanan di negeri ini sangat panas, menjelang dan sesudah Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya. Setiap saat bisa saja meledak menjadi kerusuhan massal secara meluas di seluruh wilayah. Pada saat itu Jenderal Wiranto memegang jabatan penting sebagai Menhankam/Pangab. Ia tidak pernah kelihatan panik dalam upaya mengatasi semua masalah. Dengan tenang dan sabar ia terus mengajak dialog dengan siapa saja, khususnya dengan para civitas academica di perguruan tinggi agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan.

Begitu pula pada saat masyarakat Aceh merasa kehormatannya tercemar dengan selalu dijaga oleh Pemerintah Pusat dengan operasi militer yang tak kunjung usai, maka atas permintaan rakyat Aceh pada Agustus 1998 Wiranto datang ke Aceh untuk menarik seluruh pasukan yang bukan organik di Aceh, atau lebih dikenal dengan pencabutan DOM (Daerah Operasi Militer).

Ketika di Sambas terjadi perkelahian antar saudara, demikian pula ketika Maluku mengalami hal yang sama, ia selalu datang ke wilayah konflik tersebut untuk berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Bahkan untuk Timor Timur yang telah bertikai selama 23 tahun, ia berhasil mengajak mereka melakukan perdamaian pada 21 Apri11999.

Semua itu dilakukannya karena kendatipun dia seorang petinggi militer yang dikenal sangal keras dalam bersikap, berdisiplin tinggi, dan menjunjung tinggi aturan hukum, namun sangat mencintai perdamaian. Hal itu dilakukan karena sebagai seorang militer yang berpengalaman, ia sangat memahami bahwa tindakan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, bahkan akan menimbulkan luka-luka yang sulit untuk disembuhkan.

Tiga Presiden

Dalam setiap jenjang karirnya, ia selalu berupaya menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Ia pun menimba pengalaman dari tiga presiden. Dengan Presiden Soeharto, ia menjalin hubungan sebagai ajudan Presiden selama hampir empat tahun dan sebagai Kasad serta Menhankam /Pangab selama tiga bulan.

Jabatan inilah yang secara politis sering dijadikan dalih untuk terus memojokkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rezim Orde Baru, sebagai putera mahkota yang sangat dekat dengan Pak Harto, kental militerismenya dan sebagainya.

Menghadapi tuduhan itu, ia tidak pernah mengelak dengan cara-cara pengecut. Ia justru berpendapat, bahwa Orde Lama, Orde Baru atau orde pasca Orde Baru hanyalah pemberian nama dari penggalan sejarah republik ini. “Tetapi, yang pasti kita semua tidak boleh lari dari kenyataan bahwa kita ada di dalamnya dengan memerankan bagian kita masing-masing. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya kita pasti mendapat manfaat dari setiap orde itu,” katanya dalam buku “Mengenal Wiranto Calon Presiden RI 2004-2009” yang diterbitkan IDe Indonesia (2003).

Oleh karenanya, ia heran dan menyesalkan sebagian dari elit politik yang lari ke sana ke mari hanya karena takut dicap sebagai bagian dari suatu orde tertentu. Baginya, selama mendampingi Presiden Soeharto justru memberikan manfaat dapat memahami secara sungguh-sungguh pikiran, keinginan, dan tindakan seorang presiden yang telah berpengalaman memimpin satu negeri selama 30 tahun lebih. Ibaratnya masuk dalam sebuah kursus tentang bagaimana mengatur suatu negara lengkap mulai teori hingga mengikuti prakteknya.

Begitu pula selama dua puluh dua bulan bersama Presiden B.J. Habibie, ia menduduki posisi sebagai Menhankam/Pangab. Saat itu, dengan basis seorang teknokrat, Presiden B.J. Habibie melakukan pembaharuan-pembaharuan yang diharapkan memenuhi tuntutan demokratisasi. Sebagai Menhankam/Pangab dan menjadi bagian dari satu tim yang meletakkan dasar-dasar reformasi secara konseptual dan konstitusional, ia mempunyai posisi yang sangat penting dari proses reformasi itu.

Sidang Istimewa 1999 dapat berlangsung dan sukses berkat pengamanan TNI/Polri. Begitu pula Pemilu 1999 terselenggara dengan baik berkat netralitas TNI/Polri. Sidang Umum MPR 1999 dapat berjalan dengan baik antara lain berkat kesediaan Wiranto untuk mundur dari rivalitas memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden.

Dalam Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia juga ikut serta menyusun kabinet dan selanjutnya dipercaya menjadi Menko Polkam. Pada periode ini memang seringkali ia berbeda pendapat dengan presiden. Bukan untuk membantah keinginan presiden, melainkan lebih tepat sebagai upaya memberi saran yang baik sehubungan pengalamannya selama mendampingi dua presiden sebelumnya.

Sering terjadinya perbedaan pendapat ini menyebabkan Wiranto tidak dapat bertahan lama pada pemerintahan Gus Dur. Ia dinonaktifkan dengan alasan yang tidak jelas. Logikanya kalau dicopot berarti ada kesalahan dan kalau ada kesalahan berarti harus diberitahukan dan dijelaskan ke publik. Namun, pada kenyataannya tidak pernah ada penjelasan sama sekali. Memang serba tidak jelas, seperti ruwetnya Gus Dur naik dan turun dari kursi kepresidenan.

Ketika itu, akhir tahun 2000, sambil berkeliling dunia Gus Dur minta agar Wiranto mundur saja dari jabatan sebagai Menko Polkam. Apa alasannya tidak jelas. Pada saat Gus Dur memerintahkan berturut-turut dua pejabat negara Bondan Gunawan dan Juwono Soedarsono untuk memintanya mundur, juga tidak diperoleh alasan yang jelas.

Awal Januari 2001, pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB, sepulang dari luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Megawati, Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan Jenderal Wiranto di Istana Merdeka. Ketika itu, keputusan yang diambil, Jenderal Wiranto tidak perlu mundur.

Namun, tiga belas jam kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, secara sepihak Gus Dur menyatakan Wiranto nonaktif dari Menko Polkam. Suatau tindakan Presiden yang benar-benar aneh, tapi nyata. Hal seperti itu ternyata dapat terjadi pada pemerintahan yang katanya demokratis.

Beberapa bulan kemudian Wiranto dengan pertimbangan yang matang, memastikan bahwa pada posisi nonaktif sebagai Menko Polkam jelas akan mengganggu kinerja Kabinet. Dalam konteks pengabdian kepada bangsa dan negara, jabatan nonaktif itu tak ada artinya lagi, bagaikan slogan kosong, hanya atribut formal yang tak bernilai apa- apa bagi seseorang yang memandang jabatan sebagai wahana pengabdian. Atas dasar pertimbangan itulah Jenderal Wiranto resmi minta berhenti dari Menko Polkam.

Walaupun hanya tiga bulan dijalani bersama Gus Dur, namun sudah cukup baginya untuk lebih meyakini bahwa untuk mengatur negara sebesar Indonesia ini tidaklah mungkin berhasil tanpa kepemimpinan yang kuat, strategi yang jitu, program yang jelas serta pelaksanaan yang konsisten.

Dari pengalamannya mendampingi tiga Presiden RI, ia memetik pelajaran berharga bahwa menjadi pemimpin itu mudah, namun untuk menjadi pemimpin yang berhasil tidak semua orang dapat melakukannya. Diperlukan banyak kelebihan untuk menjadi pemimpin yang berhasil yang berarti mampu mengaktualisasikan visi menjadi kenyataan.

Ia tidak hanya belajar dari keberhasilan ketiga presiden yang didampinginya, tetapi lebih lagi belajar dari kegagalan mereka. Menurutnya, kegagalan itu sebenarnya hanya ada dua penyebabnya. Pertama, pemimpin yang mampu berpikir tetapi tak pernah mampu melaksanakannya. Dan, kedua, pemimpin yang terus melaksanakan niatnya namun tanpa berpikir. Sementara yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang mampu berpikir sekaligus mahir dalam melaksanakannya.

Untuk bisa berpikir, dibutuhkan kualitas intelektual yang memadai agar dapat memahami permasalahan. Sedangkan dalam pelaksanaan pengamalan visinya diperlukan pengalaman memimpin yang cukup, terutama pada tingkat negara. Tanpa itu seorang pemimpin hanya akan menjadi sumber permasalahan di negeri sendiri.

Tak heran bila Prof. Dr. Taufik Abdullah, dalam ‘Orang Berkata Tentang Wiranto, 2001’ menyatakan rasa simpatiknya pada Wiranto. Menurut sejarawan senior LlPI ini, Wiranto memiliki kemampuan artikulasi yang tinggi dan bisa mengkategorikan masalah secara tuntas dan tepat.

Dari semua pengalamannya itu terlihat jelas bahwa Wiranto sangat memahami tuntutan reformasi, ikut mengawal berkembangnya reformasi, dan ikut meletakkan dasar-dasar reformasi. Dan kini ikut menyaksikan tatkala reformasi mulai kehilangan arah dan menyimpang dari tujuannya yang mendorongnya untuk mencalonkan diri menjabat Presiden 2004-2009.

Ia merasa yakin akan mampu mewujudkan reformasi sesuai dengan tujuannya semula. Keyakinan ini tidaklah berlebihan bila mencermati pengalaman dan track record-nya selama ini. Dari pendekatan kepemimpinan (presiden), ia telah menyerap kepemimpinan dari tiga presiden dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dari pendekatan manajemen krisis, ia telah melakukan langkah-langkah nyata dan berhasil membawa bangsa ini melewati masa-masa krisis yang sangat berbahaya bagi eksistensi negara.

Merakyat

Sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga bersahaja, Wiranto tak pernah melupakan bahwa ia berasal dari rakyat, bersama rakyat, dan kembali untuk rakyat. Terbukti dalam setiap poisisi yang digumulinya ia selalu berupaya dekat dengan rakyat.

Apalagi setelah ia benar-benar kembali sebagai masyarakat biasa dalam beberapa tahun terakhir ini, ia banyak mengunjungi berbagai daerah, berbicara dan bergaul dengan rakyat setempat, merasakan apa yang mereka rasakan dan menampung apa yang mereka harapkan, menyerap aspirasi rakyat. Menurutnya, di tengah masyarakat itu ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan, di mana suasana itu aman, tenteram, dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya.

Di tengah masyarakat itu ia menemukan suatu istilah bahwa masyarakat butuh KTA. KTA bukan kartu anggota, melainkan Kenyang, Tenang dan Aman. Sutau kebutuhan dan permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan.

Kedekatannya dengan rakyat, antara lain terlihat dari penobatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Pengusaha Warung regal (Warteg) se-Jabotabek dan Pantura. Penobatan ini dilakukan berdasar hasil pengamatan para pengusaha Warteg. Bahwa Wiranto paling sering dijumpai makan di Warteg menyatu dengan masyarakat bawah lainnya.

Beberapa waktu lalu, mantan Pangab ini terlihat tidak canggung bekumpul bersama rakyat dan pengusaha Warteg di Gunung Putri. Ia dengan santainya berjoged di panggung sambil melantunkan lagu dangdut berjudul Jatuh Bangun. Tampaknya, di situ ia sungguh menemukan kembali ‘habitatnya’ yang oleh alasan protekoler dan lain sebagainya selama ini agak berjarak pada saat dia masih aktif sebagai pejabat.

Keakrabannya dengan segala lapisan masyarakat juga didukung beberapa kelebihannya, di antaranya penguasaannya terhadap kesenian dan terutama seni olah vokal. Dengan kemampuannya yang lumayan itulah maka dengan mudah dan cepat ia mampu berbaur dan tidak canggung berada di antara para seniman, selebriti, pejabat, pengusaha hingga masyarakat kecil.

Kegemarannya itu jualah yang memberi kesempatan kepadanya dapat mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada para pengungsi akibat kerusuhan dengan cara menjual album perdananya yang diberi judul Untukmu Indonesiaku.

Selain itu, ia juga tokoh yang menyatu dengan kalangan olahraga. Selain gemar berolahraga, ia memang terjun mengurusi beberapa bidang olahraga. Di bidang ini, bahkan ia dijuluki sebagai manusia bertangan dingin.

Beberapa jenis olah raga yang ditanganinya selalu saja maju dan meraih prestasi yang dapat dibanggakan. Pada saat memimpin olahraga Taekwondo maupun sebagai Ketua Umum PB FORKI (Federasi Karatedo Indonesia), prestasi Indonesia seakan tak terbendung di kawasan ASEAN. Pernah KONI Pusat menargetkan 7 dari 20 medali yang diperebutkan, tak tanggung-tanggung FORKI mempersembahkan 14 medali emas untuk Indonesia.

Begitu pula sebagai Ketua Umum PB GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), jenis olahraga otak yang tak begitu dipahaminya pada saat pertama menjabat, namun dengan kegigihannya pasukan Bridge Indonesia dibawanya berjuang selama 8 tahun dan akhirnya menjadi juara dunia pada tahun 2000 di Swiss. Tim terkuat dunia AS, Perancis Itali, Polandia, Belanda, China, satu persatu dibabat oleh tim yang dibinanya.

“Saya buktikan, kalau kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh, kita bisa lebih cerdas dan unggul dari bangsa barat yang seakan tak terkalahkan,” ujar peraih predikat sebagai Pembina Olahraga Terbaik, baik dari Menteri Pemuda dan Olahraga maupun dari KONI Pusat ketika itu.

Kiatnya, sama seperti setiap ia dipercayakan memegang jabatan tertentu, adalah keikhlasan, pengabdian, dan pengorbanan. “Jangan sekali-kali untuk cari makan atau digunakan sebagai alat politik!” ujarnya.

Kini dia sudah siap kembali berjuang untuk negerinya pasti bukan karena mengejar jabatan, tetapi semata-mata untuk menyelamatkan bangsanya. Seperti yang sering diucapkannya, “Bangsa ini telah banyak kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran hanya untuk bertengkar satu dengan lainnya. Yang kita dapatkan bukan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun justru suasana yang penuh dengan disharmoni, disorientasi, dan disintegrasi di antara kita. Maka seharusnya semua anak bangsa merasa terpanggil untuk berpikir dan bertindak dalam satu sinergi yang kuat demi penyelamatan bangsanya.”

Dalam buku Mengenal Wiranto, ditegaskan bahwa dengan kembalinya ke gelanggang politik, Wiranto pasti sudah memperhitungkan akan ada berbagai upaya untuk mencegat, menghantam, menfitnah, dan berbagai upaya lainnya. Semua itu kelihatannya tidak menyurutkan niatnya untuk ikut melanjutkan darma baktinya. Dengan pengalamannya di medan tempur, memimpin ABRI pada saat yang sulit, dan mengatasi berbagai permasalahan bangsa selama mendampingi tiga Presiden, Wiranto telah membangun dirinya menjadi sosok pemimpin yang lebih kuat dan matang.

“Kalau saya mendapat kepercayaan memimpin negeri ini, saya hanya minta satu periode saja, banyak generasi muda yang lebih cakap yang akan menggantikan nanti.” Itulah janjinya yang sekaligus menunjukkan sekali lagi bahwa jabatan bukan tujuan utamanya.

Akhirnya, ia berkata semua itu terpulang kepada masyarakat. Biarlah masyarakat memilih pemimpinnya secara bebas sesuai dengan kebutuhan dan hati nuraninya.

 

 

03 | Rakyat Butuh KTA

Apa yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini? Menurut bakal calon presiden dari Partai Golkar ini, dari hasil dialognya dengan rakyat kecil di berbagai daerah, kelihatannya ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan di masa lalu, di mana suasana itu aman, tenteram dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya. Rakyat butuh KTA. Bukan Kartu Tanda Anggota, melainkan Kenyang, Tenang dan Aman.

Suatu permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Para pemimpin politik belum dapat mewujudkan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat tatkala reformasi ini mulai digulirkan. “Oleh karena itu kalau kemudian, rakyat merindukan kembali suasana masa lalu yang penuh ketenangan, ketentraman, kita tidak boleh menolaknya,” kata Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam percakapan dengan TokohIndonesia DotCom.

Pernyataan ini sudah berulangkali dikemukakannya, tatkala menyampaikan visi dan misinya di hadapan kader Partai Golkar juga dihadapan publik dalam berbagai kesempatan seminar maupun diskusi. Pernyataan yang sangat sederhana tetapi menyentuh substansi kebutuhan rakyat banyak.

Kondisi ini pula yang mendorongnya untuk bertekad bulat ikut mencalonkan diri menjabat Presiden yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004 nanti. Ia merasa terpanggil untuk mewujudkan kebutuhan rakyat itu, yang hanya mungkin dapat dilakukannya secara optimal jika ia terpilih jadi presiden. Berikut beberapa petikan pendapatnya:

Apa yang mendorong Anda untuk ikut menjadi Calon Presiden Republik Indonesia 2004-2009 melalui Konvensi Partai Golkar?

Setiap saat saya mengikuti perkembangan proses reformasi dengan seksama, dengan terus berharap dan berdoa semoga keadaan akan menjadi lebih baik, seperti halnya keinginan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu adanya Indonesia Baru yang lebih demokratis, lebih aman, adil dan menyejahterakan masyarakatnya.

Namun pada kenyataannya, setelah saya melakukan perjalanan ke hampir seluruh propinsi untuk melihat, mendengarkan dan memahami secara langsung apa yang dirasakan oleh rakyat, saya mendapati adanya ekspresi dari kegundahan dan kegelisahan di tengah masyarakat. Mereka belum melihat adanya kesungguhan para pemimpin bangsa untuk memperjuangkan nasib mereka, terbukti dengan janji-janji para tokoh politik yang hingga saat ini belum juga dapat mereka rasakan.

Sebenarnya, apa yang mereka sangat rindukan adalah sesuatu yang sederhana dan tidak terlalu muluk, yaitu keadaan yang aman, tenteram, mudah mencari makan, tersedia papan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kita seharusnya berani mengakui bahwa bangsa ini telah kehilangan banyak waktu, pikiran dan tenaga hanya untuk bertengkar satu sama lain, mempersoalkan masa lalu dan hanya bereaksi seadanya terhadap masalah terkini. Kita menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun sinergi, berpikir jauh ke depan, menangkap peluang guna memenangkan persaingan dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa.

Reformasi yang dilakukan secara tambal sulam dan tidak jelas konsepnya, ditambah dengan praktek hukum yang sangat lemah, telah membawa bangsa ini ke dalam suasana yang sangat berbahaya yakni disharmoni, disorientasi dan terbukanya jalan menuju disintegrasi bangsa.

Setelah merasakan perkembangan kondisi dan situasi negara yang memprihatinkan itu, maka saya merasa berkewajiban untuk ikut secara proaktif membela kepentingan bangsa. Untuk kepentingan itulah, maka saya mengambil sikap sebagai berikut:

Pertama, mencermati bahwa posisi kunci untuk menyelesaikan masalah kebangsaan pada sistim ketatanegaraan kita ada pada Presiden, maka saya mempersiapkan diri untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6, tahun 2004 – 2009.

Kedua, memahami bahwa ke depan nanti seorang Presiden sangat membutuhkan sinergi yang kuat, konsentrasi sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang sangat berat dan kompleks, maka saya bersedia menjadi Presiden hanya untuk satu periode saja, selanjutnya akan banyak generasi muda yang lebih cerdas dan berpotensi untuk meneruskannya.

Ketiga, untuk memastikan bahwa tujuan utama bukanlah sekadar mengejar jabatan, namun benar-benar upaya guna menyelesaikan masalah bangsa, maka saya tidak mencalonkan diri ataupun bersedia sebagai Wakil Presiden.

Keempat, dengan didasarkan pada hubungan historis dan emosional antara TNI dan Golkar serta dilandasi oleh kepercayaan dan harapan yang sangat kuat bahwa, Konvensi Partai Golkar akan dilaksanakan dengan jujur, terbuka serta mengedepankan nilai moral dan demokrasi, maka saya siap mengikuti Konvensi tersebut dalam rangka penjaringan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2004 -2009.

Bagaimana keluarga, terutama isteri dan anak-anak Anda, menyikapi pencalonan Anda tersebut?

Saya sangat bersyukur atas kesediaan isteri,anak-anak dan cucu untuk mendukung saya masuk ke dalam kancah politik demi sebuah cita-cita mulia bagi masa depan bangsa tercinta ini. Padahal baru saja mereka menikmati kebersamaan sebagaimana layaknya suatu keluarga, setelah saya pensiun dari masa tugas 30 tahun lebih pada lingkungan TNI yang acap kali membuat saya dengan mereka saling berjauhan.

Perjuangan ke depan memang berat dan barangkali sangat panjang, melelahkan, mengandung risiko dan perlu kerelaan untuk berkorban. Namun inilah saatnya untuk membalas budi baik negeri ini yang telah memberikan kesempatan, kedudukan dan kepercayaan kepada saya pada masa-masa sebelumnya.

Sudah lima tahun reformasi bergulir, tapi kepastian hukum dan kondisi keamanan belum kondusif untuk merangsang penanam modal. Bagaimana pendapat Anda?

Sama dengan apa yang sudah saya ungkapkan berulang-ulang bahwa pada akhirnya para investor, termasuk orang-orang Indonesia yang punya modal yang sekarang modalnya diparkir di luar negeri, mereka masih menunggu, kapan Indonesia kondusif untuk berusaha tanpa ada kekhawatiran modal mereka akan hilang begitu saja. Kapan Indonesia mempunyai kepastian hukum yang dapat diperhitungkan, baik jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Dalam hal ini saya melihat bahwa kepercayaan investor terhadap keamanan domestik dan kepastian hukum, masih dalam suatu kualitas yang memprihatinkan. Maka kita harus membangun kembali suatu kepastian hukum di negeri ini. Kita hadirkan kembali keamanan di tengah-tengah masyarakat kita.

Tanpa ada suatu penegakan hukum yang konsisten, konsekuen, tanpa pandang bulu, maka sangat sulit bagi kita bisa menghadirkan kepastian hukum di negeri kita. Tatkala hukum saat ini sudah bisa dijadikan komoditas, hukum bisa ditawar. Apalagi tatkala hukum dapat dijadikan instrumen politik untuk saling memukul satu dengan yang lainnya.

Dampaknya menyentuh dan sangat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan yang lain. Orang bisa menjadi tidak tenang dan merasa tidak aman. Kondisi ini terbaca pula oleh dunia internasional. Itulah yang harus kita benahi.

Untuk membenahi hal ini diperlukan figur yang memiliki kepemimpinan yang kuat?

Tentu! Dan yang pertama hal ini sangat terpulang kepada publik, tingkat kepercayaan kepada figur. Yang tentu tingkat kepercayaan kepada figur ini sangat ditentukan dari ‘track record’ figur itu sendiri. Kalau figur itu bolak-balik hanya bohong kepada publik, dan bolak balik hanya membangun wacana tanpa bertindak dan berbuat, tentu masyarakat kehilangan kepercayaan. Tetapi kalau yang diucapkan oleh figur yang ‘track record’-nya bisa menunjukkan bahwa dia selalu konsisten terhadap apa yang diucapkannya, apa yang pernah dijanjikannya, maka tentu berbeda keadaannya.

Saya sendiri masuk ke kategori mana itu terpulang kepada masyarakat untuk menilainya. Tapi paling tidak, harus ada suatu penyikapan yang sangat kuat dari sang pemimpin. Di samping dia benar-benar secara konsisten dan konsekwen tanpa pandang bulu menegakkan hukum di negerinya, dia juga harus mampu memberikan keteladanan.

Pemimpin yang kuat itu tidak identik dengan ‘otoriter’. Pemimpin yang tegas dan keras tidak identik dengan tindakan ‘represif total’. Dan saya kira, keberhasilan suatu kepemimpinan di masa lalu tidak menjadi otomatis jadi jaminan keberhasilan juga jika kita ulangi di masa yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, masyarakatnya berbeda, lingkungan globalnya juga berbeda. Barangkali yang kita serap adalah suasana yan dihasilkan masa lalu. Mari kita bangun sekarang dengan cara-cara yang lebih cerdas, yang lebih demokratis.

Saya kira masih banyak cara-cara antara lain, kita belum mencoba untuk melakukan suatu penegakan hukum yang keras , tegas, tetap mengacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Juga kita belum melakukan suatu langkah-langkah dimana para pemimpin di Ibu Pertiwi ini dapat diteladani oleh masyarakatnya. Kita harus berani, berangkat dari bagaimana kita mulai mendisplinkan atau mematuhi hukum pada tingkat-tingkat yang dapat dilihat publik dulu. Dan saya kira, saya mempunyai keyakinan, dengan cara itu, kita masih bisa masuk kembali kepada suasana tertib hukum di negeri ini.

Untuk membangun negeri ini tidak mungkin kita lakukan dengan sambil berkelahi satu dengan yang lain. Membangun negeri ini harus dengan suatu kebersamaan, semangat, dimana seluruh potensi dan kecerdasan bangsa, kita satu padukan dalam satu sinergi positif yang kuat. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu memobilisasi semua kekuatan bangsa dalam satu sinergi tadi.

Menurut Anda apa yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini?

Di berbagai daerah, saya bertemu dengan rakyat kecil, berbincang-bincang dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan dan menampung apa yang mereka harapkan. Kelihatannya, ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan, di mana suasana itu aman, tenteram, dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya.

Di tengah masyarakat itu saya menemukan suatu istilah: “Kita butuh KTA.” Saya berpikir, KTA itu Kartu Tanda Anggota. Saya bilang “Loh… kan sudah ada kartu anggotanya, juga KTP-KTP”. “Bukan Pak! KTA itu Kenyang, Tenang dan Aman,” kata mereka. Jadi sederhana sekali. Kebutuhan masyarakat itu sederhana sekali: kenyang, tenang dan aman.

Dan saya pikir-pikir, memang itu merupakan suatu permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Para pemimpin politik belum dapat mewujudkan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat tatkala reformasi ini mulai digulirkan. Oleh karena itu kalau kemudian, rakyat merindukan kembali suasana masa lalu yang penuh ketenangan, ketentraman, kita tidak boleh menolaknya.

Anda menyatakan tujuan utama bukanlah sekadar mengejar jabatan, namun benar-benar upaya guna menyelesaikan masalah bangsa, maka Anda hanya mencalonkan diri menjadi Presiden dan itu pun untuk satu periode saja. Menurut Anda, apa makna jabatan itu?

Bagi saya jabatan adalah wahana pengabdian. Dengan jabatan yang saya emban, saya dapat melakukan hal-hal yang terbaik demi kemaslahatan manusia. Maka, sangatlah tidak tepat apabila jabatan itu digunakan secara sewenang-wenang guna kepuasan pribadi.

Mengacu pada pemahaman jabatan seperti itu, sangat memprihatinkan proses seleksi jabatan yang saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sehingga menyingkirkan persyaratan kualitas. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan kalau hal itu terus berlangsung, maka uang, tekanan, dan kedekatan akan sangat mempengaruhi pemilihan pejabat secara tidak fair. Dan bila ini terus terjadi, maka pada akhirnya bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas justru pada saat bangsa lain telah mampu menghadirkan pemimpin kelas satu mereka dalam persaingan global.

Saya melihat budaya tanggung jawab dalam jabatan di negeri ini masih sangat kurang. Buktinya banyak pemimpin di negeri kita yang gagal tetapi enggan untuk mundur bahkan dengan gigih mempertahankannya dengan berbagai cara. Rupanya dalam hal ini kita harus banyak berguru dari bangsa Jepang yang memiliki budaya tanggung jawab yang tinggi dan berani mundur manakala merasa gagal dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya.

Oleh sebab itu, pada saat saya hendak dinonaktifkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan yang tidak jelas, atas kesadaran saya mengenai makna dari jabatan tersebut, saya memilih untuk berhenti ketimbang bertahan pada jabatan yang tak dapat saya amalkan sebagai wahana pengabdian.

Kemudian saya juga berpikir, dari pengalaman mendampingi tiga presiden dari lima presiden yang pernah memerintah di negeri ini, saya melihat bahwa kalau seorang presiden yang sedang memimpin akan maju lagi menjadi presiden, maka sulit sekali dia untuk menghimpun kekuatan-kekuatan diantara komponen bangsanya. Karena apa? Bagaimana mungkin dalam satu saat yang bersamaan dia membangun suatu sinergi sambil bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain itu.

Oleh karena itu saya putuskan bawa saya siap menjadi Presiden hanya satu periode, dengan harapan, saya tidak membangun konflik dengan pihak lain tetapi bahkan dengan lebih leluasa bisa mengundang kekuatan-kekuatan lain untuk bersatu padu membangun visi yang saya emban sebagai presiden itu.

Siapapun yang menjadi presiden tidak mungkin 5 tahun bisa kemudian memulihkan keadaan ini, tapi paling tidak kita bisa kembali meluruskan arah dan tujuan bangsa ini, untuk menjamin cita-citanya bisa terwujud.

Dan kalau itu sudah bisa dibangun kembali, platform ketatanegeraan kita, platform politik yang benar, platform hukum yang benar selama lima tahun. Walaupun belum selesai, paling tidak harapan itu sudah bisa kita bayangkan bisa terwujud. Disanalah barangkali harus ada ‘kelegawaan’, bahwa seorang pemimpin tidak harus menyelesaikan semua misinya sampai tuntas, tentu masih banyak generasi penerus yang lebih cerdas, yang lebih arif, dan juga tidak kalah potensialnya untuk melanjutkan kepemimpinan dari sang pemimpin yang berhasil mematok langkah-langkah ke depan yang lebih baik.

Pada berbagai kesempatan Anda mengingatkan, bahwa masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah persaingan global – suatu persaingan antar negara untuk kesejahteraan bangsanya masing-masing. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan dan bersiap mengahadapi persaingan global itu?

Segenap potensi dan kecerdasan bangsa kita harus disatupadukan dalam suatu sinergi yang kuat untuk memenangkan persaingan itu. Hanya bangsa-bangsa yang berhasil menetralisir masalah domestiknya yang akan eksis dalam persaingan itu. Sebaliknya bangsa-bangsa yang terus terjebak pada persoalan dalam negerinya akan terus terpuruk dan kalah tidak mampu bangkit lagi.

Oleh karena itu, saya selalu mengajak kepada sesama bangsa Indonesia agar mengedepankan kemitraan, kebersamaan, saling menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Semua masalah dapat diselesaikan dengan arif tanpa melecehkan dan mempermalukan pihak lain dengan acuan hukum positif yang telah disepakati bersama.

Bangsa kita telah kehilangan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya hanya untuk mempersoalkan masa lalu, bukan berpikir jauh ke depan guna menangkap peluang dalam memperjuangkan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakatnya.

Sekarang terpulang kepada kita sendiri, apakah akan terus bertengkar, berselisih, dan saling menyalahkan yang berarti akan lebih jauh terpuruk dan akhirnya hancur, atau kembali bersatu padu membangun kembali persaudaraan kebangsaan Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam hal ini, kita butuh pemimpin-pemimpin yang andal, yang kelas satu, bukan pemimpin yang coba-coba memimpin, bukan pula yang menjadi pemimpin melalui rekayasa kotor. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang demokratis, visioner, dan memiliki ketegasan. Artinya, kita perlu pemimpin yang bermoral, kualitas intelektual yang memadai, acceptable, yang berarti dipercaya publik, serta berpengalaman memimpin dengan bukti-bukti nyata.

 

 

04 | Ingin Selesaikan Masalah Bangsa

Apa yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini? Menurut bakal calon presiden dari Partai Golkar ini, dari hasil dialognya dengan rakyat kecil di berbagai daerah, kelihatannya ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan di masa lalu, di mana suasana itu aman, tenteram dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya. Rakyat butuh KTA. Bukan Kartu Tanda Anggota, melainkan Kenyang, Tenang dan Aman.

Suatu permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Para pemimpin politik belum dapat mewujudkan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat tatkala reformasi ini mulai digulirkan. “Oleh karena itu kalau kemudian, rakyat merindukan kembali suasana masa lalu yang penuh ketenangan, ketentraman, kita tidak boleh menolaknya,” kata Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam percakapan dengan TokohIndonesia DotCom.

Pernyataan ini sudah berulangkali dikemukakannya, tatkala menyampaikan visi dan misinya di hadapan kader Partai Golkar juga dihadapan publik dalam berbagai kesempatan seminar maupun diskusi. Pernyataan yang sangat sederhana tetapi menyentuh substansi kebutuhan rakyat banyak.

Kondisi ini pula yang mendorongnya untuk bertekad bulat ikut mencalonkan diri menjabat Presiden yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004 nanti. Ia merasa terpanggil untuk mewujudkan kebutuhan rakyat itu, yang hanya mungkin dapat dilakukannya secara optimal jika ia terpilih jadi presiden. Berikut beberapa petikan pendapatnya:

Apa yang mendorong Anda untuk ikut menjadi Calon Presiden Republik Indonesia 2004-2009 melalui Konvensi Partai Golkar?

Setiap saat saya mengikuti perkembangan proses reformasi dengan seksama, dengan terus berharap dan berdoa semoga keadaan akan menjadi lebih baik, seperti halnya keinginan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu adanya Indonesia Baru yang lebih demokratis, lebih aman, adil dan menyejahterakan masyarakatnya.

Namun pada kenyataannya, setelah saya melakukan perjalanan ke hampir seluruh propinsi untuk melihat, mendengarkan dan memahami secara langsung apa yang dirasakan oleh rakyat, saya mendapati adanya ekspresi dari kegundahan dan kegelisahan di tengah masyarakat. Mereka belum melihat adanya kesungguhan para pemimpin bangsa untuk memperjuangkan nasib mereka, terbukti dengan janji-janji para tokoh politik yang hingga saat ini belum juga dapat mereka rasakan.

Sebenarnya, apa yang mereka sangat rindukan adalah sesuatu yang sederhana dan tidak terlalu muluk, yaitu keadaan yang aman, tenteram, mudah mencari makan, tersedia papan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kita seharusnya berani mengakui bahwa bangsa ini telah kehilangan banyak waktu, pikiran dan tenaga hanya untuk bertengkar satu sama lain, mempersoalkan masa lalu dan hanya bereaksi seadanya terhadap masalah terkini. Kita menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun sinergi, berpikir jauh ke depan, menangkap peluang guna memenangkan persaingan dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa.

Reformasi yang dilakukan secara tambal sulam dan tidak jelas konsepnya, ditambah dengan praktek hukum yang sangat lemah, telah membawa bangsa ini ke dalam suasana yang sangat berbahaya yakni disharmoni, disorientasi dan terbukanya jalan menuju disintegrasi bangsa.

Setelah merasakan perkembangan kondisi dan situasi negara yang memprihatinkan itu, maka saya merasa berkewajiban untuk ikut secara proaktif membela kepentingan bangsa. Untuk kepentingan itulah, maka saya mengambil sikap sebagai berikut:

Pertama, mencermati bahwa posisi kunci untuk menyelesaikan masalah kebangsaan pada sistim ketatanegaraan kita ada pada Presiden, maka saya mempersiapkan diri untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6, tahun 2004 – 2009.

Kedua, memahami bahwa ke depan nanti seorang Presiden sangat membutuhkan sinergi yang kuat, konsentrasi sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang sangat berat dan kompleks, maka saya bersedia menjadi Presiden hanya untuk satu periode saja, selanjutnya akan banyak generasi muda yang lebih cerdas dan berpotensi untuk meneruskannya.

Ketiga, untuk memastikan bahwa tujuan utama bukanlah sekadar mengejar jabatan, namun benar-benar upaya guna menyelesaikan masalah bangsa, maka saya tidak mencalonkan diri ataupun bersedia sebagai Wakil Presiden.

Keempat, dengan didasarkan pada hubungan historis dan emosional antara TNI dan Golkar serta dilandasi oleh kepercayaan dan harapan yang sangat kuat bahwa, Konvensi Partai Golkar akan dilaksanakan dengan jujur, terbuka serta mengedepankan nilai moral dan demokrasi, maka saya siap mengikuti Konvensi tersebut dalam rangka penjaringan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2004 -2009.

Bagaimana keluarga, terutama isteri dan anak-anak Anda, menyikapi pencalonan Anda tersebut?

Saya sangat bersyukur atas kesediaan isteri,anak-anak dan cucu untuk mendukung saya masuk ke dalam kancah politik demi sebuah cita-cita mulia bagi masa depan bangsa tercinta ini. Padahal baru saja mereka menikmati kebersamaan sebagaimana layaknya suatu keluarga, setelah saya pensiun dari masa tugas 30 tahun lebih pada lingkungan TNI yang acap kali membuat saya dengan mereka saling berjauhan.

Perjuangan ke depan memang berat dan barangkali sangat panjang, melelahkan, mengandung risiko dan perlu kerelaan untuk berkorban. Namun inilah saatnya untuk membalas budi baik negeri ini yang telah memberikan kesempatan, kedudukan dan kepercayaan kepada saya pada masa-masa sebelumnya.

Sudah lima tahun reformasi bergulir, tapi kepastian hukum dan kondisi keamanan belum kondusif untuk merangsang penanam modal. Bagaimana pendapat Anda?

Sama dengan apa yang sudah saya ungkapkan berulang-ulang bahwa pada akhirnya para investor, termasuk orang-orang Indonesia yang punya modal yang sekarang modalnya diparkir di luar negeri, mereka masih menunggu, kapan Indonesia kondusif untuk berusaha tanpa ada kekhawatiran modal mereka akan hilang begitu saja. Kapan Indonesia mempunyai kepastian hukum yang dapat diperhitungkan, baik jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Dalam hal ini saya melihat bahwa kepercayaan investor terhadap keamanan domestik dan kepastian hukum, masih dalam suatu kualitas yang memprihatinkan. Maka kita harus membangun kembali suatu kepastian hukum di negeri ini. Kita hadirkan kembali keamanan di tengah-tengah masyarakat kita.

Tanpa ada suatu penegakan hukum yang konsisten, konsekuen, tanpa pandang bulu, maka sangat sulit bagi kita bisa menghadirkan kepastian hukum di negeri kita. Tatkala hukum saat ini sudah bisa dijadikan komoditas, hukum bisa ditawar. Apalagi tatkala hukum dapat dijadikan instrumen politik untuk saling memukul satu dengan yang lainnya.

Dampaknya menyentuh dan sangat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan yang lain. Orang bisa menjadi tidak tenang dan merasa tidak aman. Kondisi ini terbaca pula oleh dunia internasional. Itulah yang harus kita benahi.

Untuk membenahi hal ini diperlukan figur yang memiliki kepemimpinan yang kuat?

Tentu! Dan yang pertama hal ini sangat terpulang kepada publik, tingkat kepercayaan kepada figur. Yang tentu tingkat kepercayaan kepada figur ini sangat ditentukan dari ‘track record’ figur itu sendiri. Kalau figur itu bolak-balik hanya bohong kepada publik, dan bolak balik hanya membangun wacana tanpa bertindak dan berbuat, tentu masyarakat kehilangan kepercayaan. Tetapi kalau yang diucapkan oleh figur yang ‘track record’-nya bisa menunjukkan bahwa dia selalu konsisten terhadap apa yang diucapkannya, apa yang pernah dijanjikannya, maka tentu berbeda keadaannya.

Saya sendiri masuk ke kategori mana itu terpulang kepada masyarakat untuk menilainya. Tapi paling tidak, harus ada suatu penyikapan yang sangat kuat dari sang pemimpin. Di samping dia benar-benar secara konsisten dan konsekwen tanpa pandang bulu menegakkan hukum di negerinya, dia juga harus mampu memberikan keteladanan.

Pemimpin yang kuat itu tidak identik dengan ‘otoriter’. Pemimpin yang tegas dan keras tidak identik dengan tindakan ‘represif total’. Dan saya kira, keberhasilan suatu kepemimpinan di masa lalu tidak menjadi otomatis jadi jaminan keberhasilan juga jika kita ulangi di masa yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, masyarakatnya berbeda, lingkungan globalnya juga berbeda. Barangkali yang kita serap adalah suasana yan dihasilkan masa lalu. Mari kita bangun sekarang dengan cara-cara yang lebih cerdas, yang lebih demokratis.

Saya kira masih banyak cara-cara antara lain, kita belum mencoba untuk melakukan suatu penegakan hukum yang keras , tegas, tetap mengacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Juga kita belum melakukan suatu langkah-langkah dimana para pemimpin di Ibu Pertiwi ini dapat diteladani oleh masyarakatnya. Kita harus berani, berangkat dari bagaimana kita mulai mendisplinkan atau mematuhi hukum pada tingkat-tingkat yang dapat dilihat publik dulu. Dan saya kira, saya mempunyai keyakinan, dengan cara itu, kita masih bisa masuk kembali kepada suasana tertib hukum di negeri ini.

Untuk membangun negeri ini tidak mungkin kita lakukan dengan sambil berkelahi satu dengan yang lain. Membangun negeri ini harus dengan suatu kebersamaan, semangat, dimana seluruh potensi dan kecerdasan bangsa, kita satu padukan dalam satu sinergi positif yang kuat. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu memobilisasi semua kekuatan bangsa dalam satu sinergi tadi.

Menurut Anda apa yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini?

Di berbagai daerah, saya bertemu dengan rakyat kecil, berbincang-bincang dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan dan menampung apa yang mereka harapkan. Kelihatannya, ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan, di mana suasana itu aman, tenteram, dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya.

Di tengah masyarakat itu saya menemukan suatu istilah: “Kita butuh KTA.” Saya berpikir, KTA itu Kartu Tanda Anggota. Saya bilang “Loh… kan sudah ada kartu anggotanya, juga KTP-KTP”. “Bukan Pak! KTA itu Kenyang, Tenang dan Aman,” kata mereka. Jadi sederhana sekali. Kebutuhan masyarakat itu sederhana sekali: kenyang, tenang dan aman.

Dan saya pikir-pikir, memang itu merupakan suatu permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Para pemimpin politik belum dapat mewujudkan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat tatkala reformasi ini mulai digulirkan. Oleh karena itu kalau kemudian, rakyat merindukan kembali suasana masa lalu yang penuh ketenangan, ketentraman, kita tidak boleh menolaknya.

Anda menyatakan tujuan utama bukanlah sekadar mengejar jabatan, namun benar-benar upaya guna menyelesaikan masalah bangsa, maka Anda hanya mencalonkan diri menjadi Presiden dan itu pun untuk satu periode saja. Menurut Anda, apa makna jabatan itu?

Bagi saya jabatan adalah wahana pengabdian. Dengan jabatan yang saya emban, saya dapat melakukan hal-hal yang terbaik demi kemaslahatan manusia. Maka, sangatlah tidak tepat apabila jabatan itu digunakan secara sewenang-wenang guna kepuasan pribadi.

Mengacu pada pemahaman jabatan seperti itu, sangat memprihatinkan proses seleksi jabatan yang saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sehingga menyingkirkan persyaratan kualitas. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan kalau hal itu terus berlangsung, maka uang, tekanan, dan kedekatan akan sangat mempengaruhi pemilihan pejabat secara tidak fair. Dan bila ini terus terjadi, maka pada akhirnya bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas justru pada saat bangsa lain telah mampu menghadirkan pemimpin kelas satu mereka dalam persaingan global.

Saya melihat budaya tanggung jawab dalam jabatan di negeri ini masih sangat kurang. Buktinya banyak pemimpin di negeri kita yang gagal tetapi enggan untuk mundur bahkan dengan gigih mempertahankannya dengan berbagai cara. Rupanya dalam hal ini kita harus banyak berguru dari bangsa Jepang yang memiliki budaya tanggung jawab yang tinggi dan berani mundur manakala merasa gagal dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya.

Oleh sebab itu, pada saat saya hendak dinonaktifkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan yang tidak jelas, atas kesadaran saya mengenai makna dari jabatan tersebut, saya memilih untuk berhenti ketimbang bertahan pada jabatan yang tak dapat saya amalkan sebagai wahana pengabdian.

Kemudian saya juga berpikir, dari pengalaman mendampingi tiga presiden dari lima presiden yang pernah memerintah di negeri ini, saya melihat bahwa kalau seorang presiden yang sedang memimpin akan maju lagi menjadi presiden, maka sulit sekali dia untuk menghimpun kekuatan-kekuatan diantara komponen bangsanya. Karena apa? Bagaimana mungkin dalam satu saat yang bersamaan dia membangun suatu sinergi sambil bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain itu.

Oleh karena itu saya putuskan bawa saya siap menjadi Presiden hanya satu periode, dengan harapan, saya tidak membangun konflik dengan pihak lain tetapi bahkan dengan lebih leluasa bisa mengundang kekuatan-kekuatan lain untuk bersatu padu membangun visi yang saya emban sebagai presiden itu.

Siapapun yang menjadi presiden tidak mungkin 5 tahun bisa kemudian memulihkan keadaan ini, tapi paling tidak kita bisa kembali meluruskan arah dan tujuan bangsa ini, untuk menjamin cita-citanya bisa terwujud.

Dan kalau itu sudah bisa dibangun kembali, platform ketatanegeraan kita, platform politik yang benar, platform hukum yang benar selama lima tahun. Walaupun belum selesai, paling tidak harapan itu sudah bisa kita bayangkan bisa terwujud. Disanalah barangkali harus ada ‘kelegawaan’, bahwa seorang pemimpin tidak harus menyelesaikan semua misinya sampai tuntas, tentu masih banyak generasi penerus yang lebih cerdas, yang lebih arif, dan juga tidak kalah potensialnya untuk melanjutkan kepemimpinan dari sang pemimpin yang berhasil mematok langkah-langkah ke depan yang lebih baik.

Pada berbagai kesempatan Anda mengingatkan, bahwa masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah persaingan global – suatu persaingan antar negara untuk kesejahteraan bangsanya masing-masing. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan dan bersiap mengahadapi persaingan global itu?

Segenap potensi dan kecerdasan bangsa kita harus disatupadukan dalam suatu sinergi yang kuat untuk memenangkan persaingan itu. Hanya bangsa-bangsa yang berhasil menetralisir masalah domestiknya yang akan eksis dalam persaingan itu. Sebaliknya bangsa-bangsa yang terus terjebak pada persoalan dalam negerinya akan terus terpuruk dan kalah tidak mampu bangkit lagi.

Oleh karena itu, saya selalu mengajak kepada sesama bangsa Indonesia agar mengedepankan kemitraan, kebersamaan, saling menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Semua masalah dapat diselesaikan dengan arif tanpa melecehkan dan mempermalukan pihak lain dengan acuan hukum positif yang telah disepakati bersama.

Bangsa kita telah kehilangan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya hanya untuk mempersoalkan masa lalu, bukan berpikir jauh ke depan guna menangkap peluang dalam memperjuangkan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakatnya.

Sekarang terpulang kepada kita sendiri, apakah akan terus bertengkar, berselisih, dan saling menyalahkan yang berarti akan lebih jauh terpuruk dan akhirnya hancur, atau kembali bersatu padu membangun kembali persaudaraan kebangsaan Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam hal ini, kita butuh pemimpin-pemimpin yang andal, yang kelas satu, bukan pemimpin yang coba-coba memimpin, bukan pula yang menjadi pemimpin melalui rekayasa kotor. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang demokratis, visioner, dan memiliki ketegasan. Artinya, kita perlu pemimpin yang bermoral, kualitas intelektual yang memadai, acceptable, yang berarti dipercaya publik, serta berpengalaman memimpin dengan bukti-bukti nyata.

Data Singkat
Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura / Janjikan Perlindungan HAM | Ensiklopedi | Jenderal, TNI, Panglima, ABRI, Hanura

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here