02 | I’m Not a Dreamer

Perihal kesediaannya dicalonkan menjadi presiden lewat Pemilu Presiden 2004, dia menegaskan bahwa dia bukan seorang pemimpi. ” I’m not a dreamer,” ujarnya dalam wawancara dengan TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) pada 14 Maret 2004, yang juga telah menerbitkan di Majalah Tokoh Indonesia Edisi 11. Tiga puluh tahun lebih dia menjadi pengusaha, 10 tahun menjadi menteri dan 20 tahun di MPR, telah membentuknya menjadi seorang yang selalu penuh perhitungan. “Saya tidak akan bersedia dicalonkan menjadi presiden bila saya tidak memiliki peluang,” kata pengusaha sukses ini.

Sebagai seorang pengusaha dia sudah terbiasa melakukan perhitungan matang untuk memperoleh keberhasilan. Tampaknya dia mendalami pesan Sun Tzu, saat setiap kali hendak maju bertempur ke medan perang ‘kenali dirimu dan kenali musuhmu’. Siswono adalah seorang eksakta lulusan ITB Bandung tahun 1968, sehingga perhitungannya sebagai pejuang petani Indonesia begitu eksak dan akurat untuk menentukan pilihan bersedia dicalonkan mengikuti Pemilu Presiden 2004.

Dalam perhitungannya, kandidat paling populer masih Ibu Megawati Soekarnoputeri, karena posisinya sebagai presiden sehingga paling dikenal rakyat. Dia perkirakan Megawati akan menang di putaran pertama, tetapi dengan suara sekitar 30-35 persen saja. Siswono sendiri menargetkan pemenang kedua dengan meraih 18-22 persen suara pada putaran pertama itu. Pada putaran kedua, baru dia bertarung untuk bisa meraih suara lebih dari 50 persen. Dia optimis terutama dengan mengandalkan basis dukungan petani yang jumlahnya 52 persen dari seluruh rakyat Indonesia ditambah dukungan dari berbagai lapisan masyarakat lainnya.

Siswono telah memasuki cakrawala baru mencari pemimpin tertinggi di sebuah republik. Cakrawala yang diidam-idamkan penjiwa dan pendamba demokrasi. Pemimpin sebuah negara besar haruslah orang yang memiliki kebesaran. Dari sejumlah banyak tokoh besar, seperti dirinya, haruslah ada seorang menjadi yang terbesar. Primus Inter Pares, atau calon yang terbaik di antara yang baik-baik. Dan supaya menjadi terbesar perlu diuji dan diikutkan dalam sebuah kontes. Kontes itulah yang kini diikutinya.

Dana Kampanye
Sadar memasuki cakrawala baru, Siswono membawa cara baru pula untuk menjadi yang terbesar. Memiliki kekayaan bersih Rp 330 miliar namun mengagendakan biaya pencalonan hanya Rp 127 miliar saja. Kendati, soal biaya ini sesungguhnya dia masih ragu. Sekalipun memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 330 miliar, jika itu semua digunakan untuk dana kampanye, dia masih ragu apakah dana sejumlah itu sudah memadai atau belum untuk mengusungnya ke Istana Negara. Sebab, dia sendiri mendengar ada kandidat calon presiden lain yang sudah menganggarkan dana kampanye sampai Rp 700 miliar.

Untuk mengisi kebutuhan dana kampanye yang Rp 127 miliar itu, dia hanya menyiapkan Rp 85 milyar dari kantong kekayaan pribadinya. Sisanya akan diusahakan dari para sponsor yang mau mendukungnya sebagai calon presiden, serta dari kelompok badan usaha miliknya Bangun Tjipta Sarana Group.

Sementara, sisa Rp 42 miliar sengaja dia sediakan untuk menampung antusiasme para pendukung. Sebab Siswono sadar bahwa yang menginginkannya menjadi presiden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Maka dia berkeyakinan akan semaksimal mungkin mendapat dukungan partisipasi masyarakat luas, termasuk dalam pembiayaan pencalonannya. Masyarakat luas itulah yang diharapkannya mengisi kekurangan dana kampanye Rp 42 miliar itu.

Wacana baru yang ingin dia tawarkan dalam konteks ini adalah bahwa menjadi presiden harus memperoleh dukungan luas dari segenap lapisan terutama pengusaha dan masyarakat kelas menengah atas. Mereka ini pula yang sangat bisa dia kedepankan menggerakkan roda ekonomi dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berdemokrasi jika kelak sudah terpilih. “Membentuk pemerintahan bersih harus melibatkan masyarakat. Saya berjanji transparan,” tegas Siswono kepada para pendukungnya.

Sementara, komitmennya akan masyarakat kecil sungguh tidak perlu diragukan. Sebab hal itu sudah mendarah daging dalam dirinya sebagai seorang nasionalis tulen yang sangat mengagumi Bung Karno, sebagaimana dia juga sangat menghormati Pak Harto. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah visi dia sebagai seorang negarawan untuk mengangkat harkat masyarakat kecil.

Dalam hal, balasan terhadap segala partisipasi dan dukungan politik terutama dana dari segenap lapisan pengusaha dan masyarakat kelas menengah atas itu, Siswono menjamin tidak ada kompensasi atau imbalan politik apapun. Dia menyebutkan, dana kampanye yang diperoleh akan dipakai untuk berbagai keperluan memperkenalkan dirinya kepada rakyat di seluruh Indonesia, tanpa ada kompensasi.

Wacana lain lagi adalah, bahwa untuk memperoleh dukungan luas dari segenap lapisan masyarakat, tidak hanya petani, nelayan dan buruh, tetapi juga pengusaha dan kelas menengah atas, dia mengedepankan transparan dalam segala hal. Bukan hanya transparan tentang penggunaan dana kampanye, melainkan yang terutama transparan dalam mengusung agenda kepresidenan kelak.

Siswono sangat serius menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Saat menggelar sebuah hajatan “Wujud Temu Tokoh-tokoh Peduli”, Februari lalu, di Jakarta, dia mengumpulkan ratusan pengusaha pendukung termasuk James T Riyadi dari Lippo Group yang mengirim utusannya. James, namanya dahulu sempat menghebohkan di tingkat internasional sebab turut menyumbang dana kampanye kepresidenan Bill Clinton, dari Amerika Serikat.

Tokoh politik yang hadir malam itu, adalah Ketua DPP PDI-P Arifin Panigoro, mantan Ketua Fraksi PDI-P MPR Sophan Sophiaan, Penasehat DPP Partai Golkar Cosmas Batubara, mantan Menko Kesra Azwar Anas, serta ketua-ketua partai yang mencalonkannya seperti Ketua Partai Sarekat Indonesia Rahardjo Tjakraningrat dan Ketua Umum Partai Penegak Demokrasi Indonesia Dimmy Haryanto. Malam itu saja terkumpul dana kampanye untuk Siswono Rp 15,355 miliar.

Jika dia menjadi presiden, tidak akan membawa agenda mengubah negara republik menjadi negara federasi, misalnya, atau memberi kebebasan memisahkan diri kepada sekelompok masyarakat dan teritori tertentu, atau agenda memaksakan dasar negara baru di luar Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.

Agenda kepresidenannya adalah Trilogi Modernisasi yang merupakan Percepatan Kemajuan Peradaban Bangsa, yaitu: (1) menciptakan ketertiban sosial, politik, ekonomi, dan keamanan; (2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tidak bertumpu pada APBN; dan (3) percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berpenghasilan rendah. Ch. Robin Simanullang,wawancara (Minggu, 14 Maret 2004).