Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Saat ini iklim penegakan hukum tengah dilanda eforia reformasi yang mengunggulkan transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas tanpa menghiraukan masalah etika dan sopan santun, baik secara personal maupun secara institusional.
"Kita sangat heterogen, baik dari aspek ras, agama maupun budaya. Zaman Rasul juga begitu. Kita ada sepakatan dalam Pancasila. Orang Islam setuju, dan diulas jalan tengah. Lalu semuanya menerima itu. Karena sudah menjadi komitmen bersama, kita berkewajiban memenuhinya," kata Prof Dr Roem Rowi dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia.
Oleh Daoed Joesoef | Demonstrasi besar-besaran yang direncanakan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia batal. Hal itu dimaksudkan oleh perencananya sekadar untuk mengingatkan secara damai pemerintahan SBY agar pada tahun terakhir mandat kekuasaannya berkonsentrasi pada penyelesaian aneka ragam masalah negara bangsa yang sedikit-banyak ikut dia ciptakan selama menjalankan kekuasaan selaku rezim berpretensi reformis.
Oleh Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo | Reformasi bukan mengurangi kesenjangan, malah sebaliknya. Selama kepemimpinan Presiden Yudhoyono, ekonomi Indonesia lebih diarahkan ke sistem ekonomi neoliberal sehingga kurang perhatian kepada perbaikan distribusi penghasilan. Kesenjangan lebar tak hanya berakibat pada ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologi bangsa. Maka, boleh dikatakan, kesenjangan adalah kerawanan besar.
WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.
Laksamana Agus Suhartono memang ditakdirkan menjadi Panglima TNI. Sebab pas dia menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, saatnya giliran pelaut (Angkatan Laut) jadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI).
WAWANCARA PROF. DR. HARYONO SUYONO: Ingat Haryono, pasti ingat kabe (keluarga berencana). Sebaliknya, ingat kabe, pasti ingat Haryono. Ini cerminan betapa melekatnya nama Haryono Suyono bagi keberhasilan program KB di Indonesia. Bahkan, keberhasilannya memimpin gerakan KB di Indonesia sangat monumental.
WAWANCARA SYAMSUL MU'ARIF: Indonesia sangat tertinggal dalam hal telematika. Padahal sebagaimana dicanangkan ITU dan UNESCO, dunia sedang berlomba menuju terbentuknya information society dan knowledge society tahun 2015. Syamsul Mu'arif pun membangunkan mimpi Indonesia menuju masyarakat informasi itu. Walaupun hal itu disadari sangat berat, tetapi harus dimulai.
WAWANCARA SYAYKH AS PANJI GUMILANG: Indonesia harus masuk dalam 'zone of peace and democracy' kalau ingin menjadi negara yang beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain. Di situlah baru ketahuan bahwa Indonesia akan strong. Pernyataan ini dikemukakan Syaykh l-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, dalam percakapan dengan Tim Wartawan TokohIndonesia.Com.
WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.
WAWANCARA PROBOSUTEJO: Apa yang telah dilakukan oleh lima Presiden RI? Bandingkan dengan apa yang telah dilakukan Pak Harto! Probosutedjo juga bicara keseharian Pak Harto sesudah meletakkan jabatan sebagai presiden 21 Mei 1998. Juga mengenai keberanian Pak Harto, sebagai pemimpin, melaksanakan berbagai proyek pembangunan kendati pada mulanya ditentang oleh para demonstran. Seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Satelit Palapa, Tol Jagorawi dan sebagainya.
Oleh Jeffrie Geovanie Anggota Komisi I DPR RI Selama ini, harus diakui, sebagian besar pengamat meragukan kemampuan Megawati Soekarnoputri sebagai sosok yang bisa mewarisi semangat politik sang ayah yang menyandang nama besar sebagai proklamator dan Putra sang Fajar.
WAWANCARA PROBOSUTEDJO: Selama 32 tahun menjabat Presiden, Pak Harto dituding telah menumpuk kekayaan sampai 9 milyar dolar di Swiss dan menimbun triliunan rupiah di bunker-bunker rumahnya. Beliau juga disebut sebagai penguasa yang otoriter dan telah memberi fasilitas kepada anak-anak dan saudaranya sehingga semuanya menjadi kaya raya. Apa dan bagaimana hal ini sesungguhnya?
WAWANCARA: Partai Golkar bakal pemenang lagi. Kenapa? Karena keberadaan dan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu sudah menjadi kebutuhan nasional (national need). Menurut Slamet Effendy Yusuf, bangsa ini sangat memerlukan suatu kekuatan yang bisa membangun kembali stabilitas politik dan keamanan, sebagai prasyarat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia.
Oleh: Ir Rauf Purnama, Ketua Umum PII Jakarta, 01/09/2004: Indonesia adalah negara kaya namun relatif masih belum makmur dan sejahtera. Hal itu terlihat dari masih rendahnya angka GDP (Gross Domestic Product), penerimaan pemerintah dari Pajak (PPn dan PPh), Non Pajak, cadangan devisa, serta masih sempitnya lapangan pekerjaan.
WAWANCARA | Indonesia kini mengembangkan demokrasi konsensus. Sebuah demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa. Sekarang sudah dalam tahap konsolidasi, diperbaiki sampil berjalan. Bukan transisi lagi. Sejalan dengan itu, Indonesia kini juga tengah memasuki proses penegakan supremasi hukum. Maka, makelar kasus itu suatu hal yang sangat buruk.
Oleh Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH, LLM | Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat bersama dengan kehidupan masyarakat maju.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.