Publikasi

Oleh Prof. Dr. Muladi, SH | Secara sinis atau olok-olok sering dikatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana—dan peraturan hukum pidana lainnya —sebenarnya merupakan "Magna Carta" yang memberikan pedoman bagi pelaku tindak pidana untuk dapat meloloskan diri dari proses peradilan pidana.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Keluarbiasaan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terletak pada, tidak ada batas waktu untuk pengajuannya selama terpidana menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Keluarbiasaan lain, PK hanya dapat diajukan oleh Terpidana, bukan oleh pihak lain termasuk penuntut umum.

Oleh: Dr. Frans Hendra Winarta | Ada fenomena baru sekarang ini dalam menilai penegakan hukum di negeri kita, yaitu munculnya istilah baru 'perselingkuhan hukum-politik'.

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Islam Wahabi. Istilah yang belakangan ini sering dikaitkan sejumlah kalangan, tidak hanya dengan puritanisme, tapi juga radikalisme. Saya juga sering ditanya wartawan asing terutama tentang pengaruh Wahabisme (Wahabiyah) yang menurut asumsi mereka kian berkembang di Indonesia.

Oleh Marsekal (Purn) Chappy Hakim | Terminologi demokrasi telah menjadi pertanyaan besar, bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini terhadap cita-cita yang diinginkan dalam proses reformasi. Banyak yang mengatakan bahwa persoalannya adalah telah menjadi sekadar pada dua hal yang sangat prinsip, yaitu leadership dan manajemen.

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Oleh Soegeng Sarjadi | Bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat, sekarang adalah the beginning of the end of an era. Dengan semua skandal yang informasinya digelontorkan oleh Nazaruddin, ibarat serangan virus Guillain-Barre syndrome yang ganas, tidak tertutup kemungkinan Yudhoyono dan Partai Demokrat secara perlahan akan lumpuh. Kalau masih mau selamat, amputasi perlu segera dilakukan.

Oleh Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo | Reformasi bukan mengurangi kesenjangan, malah sebaliknya. Selama kepemimpinan Presiden Yudhoyono, ekonomi Indonesia lebih diarahkan ke sistem ekonomi neoliberal sehingga kurang perhatian kepada perbaikan distribusi penghasilan. Kesenjangan lebar tak hanya berakibat pada ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologi bangsa. Maka, boleh dikatakan, kesenjangan adalah kerawanan besar.

Oleh Gun Gun Heryanto , MSi | Tak dimungkiri, Partai Demokrat (PD) saat ini ibarat sang juara yang kehilangan mahkota. Setelah memenangi Pemilu 2009 dengan meraih 20,85 persen suara pemilih, PD ternyata tak mampu mentransformasikan kemenangannya untuk membuat perubahan nyata.

Oleh Yudi Latif, Ph.D | Dengan kepemimpinan yang bermental kecil, sulit membayangkan bangsa besar ini bisa meraih keagungan. Bahasa politik menjadi siasat untuk membuat kebohongan terkesan benar, kelambanan terkesan hati-hati, ketidakbertanggungjawaban terkesan ketidakintervensian, ketidakseriusan terkesan kesabaran, ketidakmampuan terkesan ketergangguan, dan pengkhianatan terkesan sebagai korban.

Oleh Benny Susetyo Pr | Hukum dan moralitas ada, tapi sering dianggap tiada. Berpuluh-puluh undang-undang dan ketetapan dilahirkan untuk bisa dicari-cari sisi lemahnya, lalu diperdaya. Masyarakat diajari hidup di alam yang amat buas bahwa yang kuat selalu menang dan yang kecil harus kalah.

Oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH | Apakah pemerintah siap melindungi rakyat dari kebangkrutan rumah tangga?  Yang jelas, tim Pak Beye belum berhasil menjalankan amanat Inpres No 1/2010 tentang BPJS. Sebaliknya, pemerintah cepat melindungi bank bermasalah dari kebangkrutan.