BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    27.9 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit

    Wawancara

    Jangan Hilangkan Jati Diri TNI

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lahir secara tiba-tiba di saat negara ini sudah mapan. Secara historis, cikal-bakal TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya mengusir penjajah. Keniscayaan sejarah TNI itu yang tidak boleh hilang. Sebab, itulah jati diri TNI.

    Hentikan Korupsi

    Tokoh Indonesia DotCom, yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Online Tokoh Indonesia, mendapat banyak surat, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengapresiasi kehadiran media ini. Sangat banyak yang berharap agar secepatnya semakin banyak profil (biografi) tokoh Indonesia terpublikasikan di media ini. Tidak hanya profil para pahlawan, pejabat, elit politik dan pengusaha besar, tetapi juga tokoh muda dan para calon pemimpin masa depan.

    Seolah Saya Ini Orang Paling Jahat

    Menteri anggota kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri yang paling banyak dipergunjingkan adalah Laksamana Sukardi. Di "tangan" menteri ini terdapat 160 badan usaha milik negara dengan ekuitas (2003) senilai Rp 270 triliun. Reformasi BUMN yang dijalankannya menuai kontroversi, nyaris tiada henti dengan bumbu cerita yang kurang sedap. Berikut wawancara Kompas dengan Laksamana beberapa waktu lalu.

    Saya Didukung PKS, PAN dan PKB

    TokohIndonesia Dotcom mewawancarai Ir. Marwan Batubara, M.Sc Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta di sebuah sore hari, Minggu 10 Oktober 2004, mengambil sedikit saja waktu jeda di sela-sela shalat ashar saat berlangsung rapat DPD di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI Senayan, Jakarta. Berikut petikannya.

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    ‘Saya Tidak Mengejar Jabatan’

    Sarjana ekonomi yang kini menjabat Menteri Sosial ini telah makan asam garam dalam dunia politik. Kepiawaiannya memimpin Pansus Bulog (2000-2001) telah mengantarkannya ke jenjang karir politik sebagai nakhoda Departemen Sosial yang sarat dengan berbagai masalah.

    TNI Mampu dan Tak Pernah Gentar

    Postur Alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih jauh dari ideal. Namun, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, SE menegaskan bahwa TNI tidak pernah takut atau gentar menghadapi siapapun untuk menunaikan tugas pokoknya sebagai garda terdepan dan sekaligus sebagai benteng terakhir bangsa. TNI siap berkorban demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemampuan yang dimiliki TNI cukup mampu untuk menunaikan tugas pokok tersebut. tersebut.

    Populer

    Visi & Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

    Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

    Segera Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

    Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

    Aceh Laboratorium Dunia

    Muhammad Nazar ingin memperkuat kualitas SDM masyarakat dan memelihara perdamaian di Aceh sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang lebih luas. Pendiri Partai SIRA ini juga ingin membawa Aceh menjadi laboratorium dunia untuk studi kebencanaan, gempa, dan studi perdamaian.

    Artikel Lainnya

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan pengalaman di bidang hukum, tetap menaruh harapan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    PPP, Demi Kejayaan Islam

    Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Segera Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

    Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Menciptakan Masyarakat Butuh Koperasi

    Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

    Visi & Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

    Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

    Bibit Permasalahan Papua

    Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.

    Evaluasi TNI tentang Kondisi Bangsa

    Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    Begini Postur TNI Ideal

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

    Advertisement

    spot_img