[WAWANCARA] Wawancara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (3 dari 8) – Postur Alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih jauh dari ideal. Namun, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, SE menegaskan bahwa TNI tidak pernah takut atau gentar menghadapi siapapun untuk menunaikan tugas pokoknya sebagai garda terdepan dan sekaligus sebagai benteng terakhir bangsa. TNI siap berkorban demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemampuan yang dimiliki TNI cukup mampu untuk menunaikan tugas pokok tersebut. tersebut.
Panglima TNI menegaskan hal itu menjawab pertanyaan Wartawan TokohIndonesia.com Ch. Robin Simanullang: “Dalam beberapa kasus perbatasan, terkesan bahwa TNI “takut” bila menghadapi tentara Malaysia, kenapa?”
Panglima menjelaskan TNI adalah garda terdepan dan sekaligus sebagai benteng terakhir bangsa. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dlikerahkan dan dligunakan untuk perang harus mendapatkan direktif dari Presiden RI, dengan mendapat persetujuan dari DPR. Demikian pula aturan internasional mengamanatkan bahwasanya untuk memerangi suatu bangsa (negara lain) harus didahului oleh adanya pernyataan perang.
Berlandaskan pada penjelasan tersebut, TNI selalu siap sedia menjaga setiap jengkal wilayah NKRI, namun tentunya harus mendapat persetujuan dari pemangku kebijakan negara dan rakyat Indonesia yang berdaulat. Jadi tidak benar bahwa TNI terkesan takut atau gentar, TNI siap berkorban demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemampuan yang dimiliki TNI cukup mampu untuk menunaikan tugas pokok tersebut,” tegas Agus Suhartono dengan suara bertekanan tinggi.
Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI mempunyai peran yang sangat penting dalam mengamankan kepentingan nasional guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu peningkatan kemampuan TNI harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa dalam membangun dan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki dihadapkan dengan luas wilayah, spektrum ancaman serta kemampuan negara.
Selain kesiapan dan kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan global dan regional, Panglima menegaskan bahwa TNI juga selalu siap mencegah dan menghadapi apa saja potensi ancaman dalam lingkup nasional. “TNI akan memerangi setiap upaya dari kelompok manapun yang ingin memisahkan diri dari bingkai NKRI,” tegas Agus.
Panglima TNI juga menegaskan bahwa Reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual telah berproses untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Dia menekankan untuk merombak total karakter TNI, penting untuk segera mengimplementasikan prinsip-prinsip supremasi sipil dan menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan politik dan teritorial negara di bawah kendali otoritas politik sipil yang sah.
Laksaamana Agus Suhartono menegaskan, politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis, namun TNI sebagai perpanjangan tangan dari politik negara akan selalu siap melaksanakan tugas manakala dibutuhkan negara sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Panglima dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia.com di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu 11 April 2012.
Panglima TNI Agus Suhartono didamping Kapuspen TNI Laksda Iskandar Sitompul dan Kadispenum Puspen TNI Kolonel Cpl. Minulyo Suprapto. Petikan wawancara tersebut kami terbitkan dalam delapan bagian. Berikut bagian ketiga bertajuk “TNI Mampu dan Tak Pernah Gentar”:
TI: Dalam menjabat sebagai Panglima TNI, Anda memiliki peranan yang sangat penting untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional. Apa prioritas Anda dalam mewujudkan peran yang sangat penting dan strategis tersebut?
AS: Tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan negara adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap Bangsa dan Negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka sistem pertahanan NKRI pada hakekatnya merupakan pertahanan yang bersifat semesta, suatu sistem pertahanan yang mengerahkan, mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan nasional secara proporsional antara komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI mempunyai peran yang sangat penting dalam mengamankan kepentingan nasional guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu peningkatan kemampuan TNI harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa dalam membangun dan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki dihadapkan dengan luas wilayah, spektrum ancaman serta kemampuan negara. Untuk itu prioritas yang perlu dilakukan dalam mewujudkan peran TNI yang sangat strategis tersebut dengan membangun, menjaga dan memelihara kekuatan, kemampuan TNI baik di bidang organisasi, sistem/metode, Alutsista maupun sumber daya manusia.
TI: Sebagai Panglima TNI, Anda ingin mewujudkan TNI yang tangguh. Apa upaya yang telah dan akan Anda lakukan untuk mewujudkannya?
AS: Program pembangunan TNI harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah dicanangkan. Dengan menyadari kondisi perekonomian negara yang belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dan kesejahteraan prajurit dalam tingkat ideal, maka Pimpinan TNI ke depan ingin menjadikan sosok TNI yang profesional dan dedikatif, memiliki kemampuan tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, serta kelangsungan pembangunan nasional.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan konsep definitif Tentara Nasional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal yang tangguh maka upaya penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan melalui pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan seluruh kemampuan dan kekuatan komponen utama secara terencana, terarah dan proporsional.
TI: Dalam rangka sasaran kebijakan nasional di bidang pertahanan sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Anda pernah menyatakan akan menerapkan strategi dengan pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF). Apa saja indikator pencapaian Kekuatan Pokok Minimum tersebut?
AS: Rumusan MEF yang dirancang dalam 3 Renstra (2010-2024) diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyusunan rumusan perencanaan strategis pembangunan TNI pada semua tataran, yang diarahkan pada sasaran terwujudnya susunan kekuatan yang mampu menggelar kekuatan untuk penangkalan khususnya pada titik-titik rawan ancaman dan wilayah-wilayah vital serta daerah perbatasan serta paling mungkin munculnya konflik.
Menghadapi kompleksitas permasalahan, intensitas penugasan yang sangat tinggi sementara dukungan anggaran sangat terbatas, maka pembangunan MEF TNI diharapkan dapat mencapai sasaran antara lain terlaksananya pendidikan dan rekruitmen prajurit dan PNS untuk pengisian kekuatan sesuai dengan TOP/DSPP, serta meningkatnya profesionalisme TNI melalui pembinaan dan latihan.
Jumlah dan kondisi peralatan Alutsista TNI meningkat ke arah modernisasi Alutsista dan kesiapan operasional, peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pangkalan militer dan terwujud suatu susunan kekuatan, yang mampu melaksanakan proyeksi kekuatan yang bersifat tempur maupun administrasi. Mampu mengerahkan kekuatan reaksi cepat sebagai respon awal serta mampu mengerahkan kekuatan untuk melaksanakan peperangan asimetris.
Prioritas pertama perwujudan kekuatan pokok minimum adalah peningkatan mobilitas TNI untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI di seluruh wilayah nasional. Prioritas selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta penyiapan pasukan siaga (standby force) terutama untuk penanganan bencana alam serta untuk tugas-tugas mini: perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.
Kebutuhan-kebutuhan pendukung lain dalam rangka mewujudkan MEF akan dipenuhi secara bertahap sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju Postur TNI yang ideal.
TI: Anda pernah menyebut bahwa dinamika perkembangan lingkungan global masih akan diwarnai isu aksi terutama internasional, kelangkaan energi, pemanasan global, pembangunan kekuatan militer negara-negara besar dan perkembangan peperangan yang bersifat asimetris (asymmetric warfare). Dalam kepemimpinan Bapak sebagai Panglima TNI, bagaimana strategi TNI dalam menyikapi dinamika perkembangan lingkungan global tersebut?
AS: Kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian, menuntut bangsa Indonesia untuk mengutamakan penangkalan. Konsepsi penangkalan Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan sistem pertahanan semesta yang memadukan pertahanan militer dan nonmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
Kekuatan penangkalan Indonesia diwujudkan dalam pembangunan pertahanan serta kesiapan sumber daya nasional untuk didayagunakan sebagai kekuatan pertahanan negara yang disegani baik oleh lawan maupun kawan.
Perkembangan lingkungan strategis selalu berubah-ubah, sehingga memerlukan antisipasi dini, oleh karena itu strategi TNI dalam menyikapi perkembangan lingkungan global adalah dengan membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi hingga terbentuk postur dan struktur pertahanan pada tingkatan Minimum Essential Force atau Postur TNI yang ideal.
TI: Secara regional, Anda juga menyebut dinamika perkembangan masih diwarnai permasalahan perbatasan antarnegara, dimana Indonesia masih memiliki masalah penetapan batas wilayah laut (maritime broadway delimitation) dalam 10 negara tetangga yakni India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste serta 3 (tiga) perbatasan darat yakni Papua Nugini, Timor Leste dan Malaysia; Juga kejahatan lintas negara (transnational crime), perompakan (piracy), penyelundupan manusia (people smuggling), kegiatan ilegal lainnya seperti: illegal migrant, illegal fishing, illegal logging, pelanggaran wilayah, jaminan keamanan jalur perhubungan laut internasional (Sea Lanes of Communication/SLOC) dan jalur perdagangan laut internasional (Sea Lanes of Trade/SLOT) yang berada di perairan Indonesia. Dalam kepemimpinan Bapak sebagai Panglima TNI, bagaimana strategi TNI dalam menyikapi dinamika perkembangan lingkungan regional tersebut?
AS: Indonesia merupakan salah satu anggota dari perkumpulan Negara ASEAN yang pada tahun 2011 lalu bertindak sebagai ketua. Sesuai dengan ASEAN Charter dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat ASEAN (Asian Community) tahun 2015, maka TNI sebagai komponen bangsa turut serta dalam mewujudkan terciptanya situasi yang kondusif di kawasan regional.
Terwujudnya Confidence Building Measure (CBM) adalah salah satu indikator terciptanya keamanan kawasan yang menjadi keinginan negara-negara di kawasan ASEAN. Berkaitan dengan situasi keamanan di laut kawasan regional dihadapkan dengan kejahatan transnational yang kerap terjadi, langkah strategis yang ditempuh oleh TNI guna meminimalisir pelanggaran diantaranya:
Pertama, jumlah penggelaran operasi pengamanan perbatasan dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI serta membela harkat, martabat dan kepentingan nasional; Kedua, jumlah penggelaran operasi bersama antar negara dalam rangka meningkatkan CBM (Confidence Building Measure) pada tataran regional; Ketiga, jumlah partisipasi dalam forum pertemuan tahunan antar Panglima Tentara dari Negara-Negara yang berada di kawasan Asia Pasifik (Annual Chief Of Defense JCHOD) Conference) yang setiap tahunnya diselenggarakan secara bergiliran; Keempat, jumlah partisipasi dalam forum pertemuan tahunan antar Panglima Tentara dari Negara-Negara yang berada di kawasan Asean (ACDFIM Asean Chief Of Defense Forum Informal Meeting) yang setiap tahunnya diselenggarakan secara bergiliran; Kelima, jumlah pengiriman personel/pasukan perdamaian di bawah naungan PBB untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia.
TI: Dalam beberapa kasus perbatasan, terkesan bahwa TNI “takut” bila menghadapi tentara Malaysia, kenapa?
AS: TNI adalah garda terdepan dan sekaligus sebagai benteng terakhir bangsa. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dlikerahkan dan dligunakan untuk perang harus mendapatkan direktif dari Presiden RI, dengan mendapat persetujuan dari DPR. Demikian pula aturan internasional mengamanatkan bahwasanya untuk memerangi suatu bangsa (negara lain) harus didahului oleh adanya pernyataan perang.
Berlandaskan pada penjelasan tersebut, TNI selalu siap sedia menjaga setiap jengkal wilayah NKRI, namun tentunya harus mendapat persetujuan dari pemangku kebijakan negara dan rakyat Indonesia yang berdaulat. Jadi tidak benar bahwa TNI terkesan takut atau gentar, TNI siap berkorban demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemampuan yang dimiliki TNI cukup mampu untuk menunaikan tugas pokok tersebut.
TI: Dalam lingkup nasional, apa saja potensi ancaman yang harus kita (bangsa dan negara) hadapi dan apa langkah-langkah TNI untuk mencegah dan mengatasinya?
AS: Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran nasional juga dapat menimbulkan berbagai bentuk ancaman, baik secara potensial maupun faktual. Ancaman yang bersifat potensial dan faktual yang kemungkinan akan terjadi diantaranya: Pertama: Pelanggaran Wilayah dan Gangguan Keamanan Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia;
Kedua, Gerakan Separatis, diantaranya Gerakan Separatis Papua (GSP) yang secara intens Gerakan Separatis Papua selain melakukan aksi-aksi bersenjata yang masih bersifat kriminal dan Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan kelompok Separatis yang terus memperjuangkan ide separatisnya melalui front politik di luar negeri (Belanda);
Ketiga, Aksi Terorisme yang berkembang saat ini berafiliasi dengan teroris internasional maupun dengan kelompok radikal internasional yang hingga saat ini masih berlangsung dan memiliki bentuk yang bervariasi;
Keempat, Aksi Radikal secara nyata terus meningkat yang dilakukan oleh kelompok radikal dengan cara menyusup ke berbagai organisasi pemerintah, melakukan dakwah, pemutarbalikan fakta dan cipta opini serta tindak kekerasan;
Kelima, Kejahatan Transnasional akan semakin meningkat, terutama penyelundupan narkoba, illegal migrant dan penyelundupan senjata yang makin terorganisir dengan rapi dan kuat dengan didukung kartel perdagangan narkoba internasional di Asia Selatan, Indochina, Pasifik Selatan dan Amerika Latin;
Keenam, Konflik Komunal dan Kerusuhan Massa. Konflik berlatar belakang SARA dan sengketa tanah yang berpotensi memicu terjadinya bentrokan antar kelompok. Sedangkan kerusuhan massa disebabkan adanya konflik antar Ormas, konflik kepentingan politik praktis dan lain-lain, sehingga dapat mengancam dan mengganggu keutuhan bangsa dan negara serta membahayakan keselamatan bangsa.
Ketujuh, Bencana Alam dan Kecelakaan. Bencana alam di Indonesia akhir- akhir ini sering terjadi berupa gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor dan kebakaran hutan.
Untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat ancaman yang kemungkinan terjadi tersebut, maka TNI telah menyiapkan langkah-langkah antisipasif dalam wujud rencana kontijensi yang dapat dilaksanakan setiap saat jika eskalasi ancaman meningkat.
TI: Benarkah TNI terlibat dalam kasus Mesuji, bisa Anda jelaskan?
AS: TNI tidak terlibat kasus Mesuji. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jika ditengarai adanya keterlibatan TNI di luar tugas pokok tersebut, maka hal tersebut bukanlah institusi TNI. Jika dalam kejadian Mesuji ditemukan fakta-fakta adanya keterlibatan oknum TNI dalam “melindungi” perusahaan dan berhadapan dengan rakyat dalam sengketa lahan tersebut, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
TI: Secara khusus, menurut Anda, apa langkah yang harus dilakukan oleh negara dan TNI untuk menyelesaikan masalah OPM?
AS: Secara eksplisit TNI tidak mengakui adanya OPM, yang ada adalah Gerakan Pengacau Keamanan atau GPK di Papua, yang mencari legalitas keberadaannya di nasional dan internasional, ini penting untuk kita pahami bersama. Namun demikian, langkah pokok dan paling penting yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah adalah pendekatan untuk mengajak semua komponen di Papua, guna duduk bersama dengan Pemda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh GPK. Untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik dalam bingkai NKRI dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat setempat, dengan prioritas percepatan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bagi masyarakat Papua, agar tertanam pada setiap pribadi masyarakat Papua bahwa Papua tetap menjadi bagian integral dari NKRI dalam situasi apapun.
Kemudian langkah berikutnya adalah penegakan hukum terhadap tindak kriminal, termasuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh GPK. Terkait dengan tugas perbantuan, TNI membantu Polri dan Pemda Papua untuk kegiatan pengamanan Papua dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh GPK. Sedangkan dalam kaitan tugas pokok TNI sesuai UU No. 34 Tahun 2004, dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia, maka TNI akan memerangi setiap upaya dari kelompok manapun yang ingin memisahkan diri dari bingkai NKRI. (Bersambung 4 dari 8) Wawancara TokohIndonesia.com | Ch. Robin Simanullang
<==== Sebelumnya 2 dari 8
