Muhammad Nazar ingin memperkuat kualitas SDM masyarakat dan memelihara perdamaian di Aceh sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang lebih luas. Pendiri Partai SIRA ini juga ingin membawa Aceh menjadi laboratorium dunia untuk studi kebencanaan, gempa, dan studi perdamaian.
WAWANCARA: Wapres Jusuf Kalla sempat menyindir ruangan dirut Bank Mandiri di lantai 3 Plaza Mandiri, Jakarta, seluas lapangan sepak bola. Namun, itu cerita masa lalu. Kini ruangan semua direksi jauh lebih kecil, termasuk ruang kerja Agus yang hanya berkisar 20 meter persegi. Ruang itu berdinding kaca, sehingga tampak dari luar. Rupanya, Agus ingin memberikan teladan soal transparansi dan kebersahajaan di Bank Mandiri.
Menteri anggota kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri yang paling banyak dipergunjingkan adalah Laksamana Sukardi. Di "tangan" menteri ini terdapat 160 badan usaha milik negara dengan ekuitas (2003) senilai Rp 270 triliun. Reformasi BUMN yang dijalankannya menuai kontroversi, nyaris tiada henti dengan bumbu cerita yang kurang sedap. Berikut wawancara Kompas dengan Laksamana beberapa waktu lalu.
Ir. Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi menegaskan bahwa membangun mall (pusat belanja) atau pasar harus dengan strategi produksi, bukan strategi komsumsi. Menurut Calon Gubernur DKI Jakarta tersebut, yang harus dihidupkan di Jakarta bukan mall dengan pola konsumtif, tapi harus pola produktif dan kreatif.
Sarjana ekonomi yang kini menjabat Menteri Sosial ini telah makan asam garam dalam dunia politik. Kepiawaiannya memimpin Pansus Bulog (2000-2001) telah mengantarkannya ke jenjang karir politik sebagai nakhoda Departemen Sosial yang sarat dengan berbagai masalah.
Muhammad Nazar ingin memperkuat kualitas SDM masyarakat dan memelihara perdamaian di Aceh sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang lebih luas. Pendiri Partai SIRA ini juga ingin membawa Aceh menjadi laboratorium dunia untuk studi kebencanaan, gempa, dan studi perdamaian.
Air, sebenarnya memiliki tempat hidup atau habitat. Dia hidup di akar-akar pohon, di danau-danau, di situ-situ, di alur-alur sungai. Sekarang habitat air itu dirusak. Pohon-pohon ditebang, situ-situ diuruk menjadi industri, mal-mal dan permukiman metropolitan. Di Jakarta, misalnya, yang dulu namanya Rawa Buaya, Rawa Mangun dan lain-lain itu adalah habitat air. Tetapi dibangun rumah, pabrik. Maka sekarang, air itu mencari dan menggugat: "Tempat tinggal saya di mana?" Sehingga ia lari ke mana-mana. Banjir!
Kendati Wimar menyurutkan langkahnya berbicara di depan publik sepeninggal istri tercinta, Suvatchara Witoelar (2003), dia sesungguhnya tidak berhenti berbicara demokrasi. Ia mendirikan Yayasan Perspektif Baru untuk melanjutkan dialog yang sehat dalam bentuk Perspektif Baru.
Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.
Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.
Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.
Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.
Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.
Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.
Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.