[OPINI] – Oleh Faisal Basri | Problem kemacetan dan pelayanan transportasi publik, masalah sanitasi/ketercukupan air bersih dan hak jaminan sosial masyarakat serta Ruang Terbuka Hijau (RTH), kunci penyelesaiannya terletak pada efisiensi anggaran dan kerjasama yang seimbang dengan daerah sekitar Jakarta. Semua ini harus dilakukan dengan kebijakan yang tegas dan konsisten.
Ada lima program pokok (jurus) yang menjadi prioritas untuk merawat dan mengelola Jakarta, yakni: (1) Mengurai kemacetan dan transportasi publik yang nyaman; (2) Mengelola air bersih dan sanitasi; (3) Memperluas ruang terbuka hijau; (4) Efisiensi dan penggunaan APBD yang dapat dipertanggung jawabkan; (5) Berbagi kemakmuran dan menyebarkan pertumbuhan ekonomi ke sekitar Jakarta.
Pertama, mengurai kemacetan dan transportasi publik yang nyaman. Macet menjadi persoalan yang paling banyak merugikan masyarakat Jakarta. Rugi waktu, biaya, dan stress. Karena itu, transportasi perlu ditata ulang. Setiap tahun 1,7 Trilyun hilang karena macet. Dengan mengutamakan penyediaan dan pelayanan transportasi umum yang baik dan operasi kendaraan umum dibuat saling mendukung, bisa mengatasi kemacetan. Pembenahan operasi kendaraan umum, bisa dimulai dengan mengoptimalkan jalur kereta listrik di lingkar luar Jakarta, sementara lingkar dalam menggunakan busway. Yang terpenting, bila fasilitas transportasi umum sudah memadai, maka pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bisa dilakukan.
Berbagi kemakmuran bagi warga Jakarta dan bermitra dengan daerah sekitar Jakarta. Bila kepadatan Jakarta dikelola sesuai fungsi ekonomi dan pusat pertumbuhan disebar ke wilayah sekitar, Jakarta akan lebih longgar dan mengurangi tekanan penduduk. Bekerja sama membangun sentra perekonomian di daerah sekitar membuat Jakarta menjadi tertata. Berkembang bersama tetangga adalah cara terbaik untuk menjadikan Jakarta tempat yang aman dan nyaman untuk dihuni.
Kedua, mengelola air bersih dan sanitasi.Saatnya warga hidup sehat dengan prasarana air bersih dan sanitasi yang sangat baik. Karena ketersediaan air bersih di Jakarta tidak memada, hanya dengan alokasi anggaran yang ketat dan cukup besar, pengadaan air bersih dan sanitasi dapat diwujudkan.
Ketiga, memperluas ruang terbuka hijau. Sekarang ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya 9% bisa dikalahkan oleh gencarnya pembangunan gedung karena pemberian izin yang tidak terkontrol. Padahal RTH adalah sumber penyimpan air sekaligus memiliki manfaat sosial bagi warga Jakarta. Sudah seharusnya kebijakan RTH menjadi prioritas tata ruang perkotaan berkelanjutan, yang dijalankan sesuai dengan Undang-undang perencanaan kota, bukan malah mengurangi target luas Ruang Terbuka Hijau yang ada. AKibatnya, hidup warga menjadi tidak nyaman. Kita akan mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada, dan menambahnya supaya mencapai sasaran seperti yang dibutuhkan warga.
Keempat, efisiensi dan penggunaan APBD yang dapat dipertanggung jawabkan. Efisiensi anggaran dimulai dengan penghematan anggaran. Jakarta punya anggaran tidak efisien. Tahun 2012 APBD Rp 31 trilyun, mestinya pendidikan gratis bisa sampai SMA, kesehatan gratis serta jaminan sosial untuk warga bisa terlaksana. Korupsi anggaran harus dihentikan. Efeknya APBD bisa ditingkatkan sampai 40 trilyun, apalagi bila pengelolaan pajak berjalan baik.
Kelima, berbagi kemakmuran dan menyebarkan pertumbuhan ekonomi ke sekitar Jakarta. Berbagi kemakmuran bagi warga Jakarta dan bermitra dengan daerah sekitar Jakarta. Bila kepadatan Jakarta dikelola sesuai fungsi ekonomi dan pusat pertumbuhan disebar ke wilayah sekitar, Jakarta akan lebih longgar dan mengurangi tekanan penduduk. Bekerja sama membangun sentra perekonomian di daerah sekitar membuat Jakarta menjadi tertata. Berkembang bersama tetangga adalah cara terbaik untuk menjadikan Jakarta tempat yang aman dan nyaman untuk dihuni. Opini TokohIndonesia.com | rbh
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Penulis: Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia dan Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Pemilukada 9 Juli 2012, berpasangan dengan Biem Benjamin Sueb.
