Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.
Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (12/03/2010): Ibarat gempa bumi, episentrum krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998 berada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN sendiri. Sedangkan episentrum krisis keuangan global 2008 berada jauh di Amerika Serikat sana, tanpa krisis politik pula di Indonesia.
Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?
Jakarta, 20/1/2011: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membantah semua tuduhan Gayus (Mengejutkan, Sembilan Pengakuan Gayus) dalam siaran pers yang dibacakan dan dibagikan kepada pers di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.
TI, Jakarta 25/5/2011: Menteri Agama Suryadharma Ali akan menghadiri peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 2011 di Ma'had Al-Zaytun. "Peringatan ini juga akan dihadiri Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mendagri," kata Menag kepada wartawan, Rabu (25/5/2011) seusai menerima Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang di ruang kerjanya. "Insya Allah saya akan hadir, kegiatan ini inisiatif dari Panji Gumilang," ujar Suryadharma Ali sebagaimana dilansir situs Kementerian Agama (kemenag.go.id).
Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Pemerintah telah menetapkan 12 nama anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 20 orang anggota Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas Perlindungan TKI) dalam rapat mendadak di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (1/7/2011). Di antaranya, para mantan pejabat tinggi, Mahtuh Basyuni, Bambang Hendarso Danuri, Hendarman Supandji dan Alwi Shihab.