Topik Pilihan

Pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Oleh Pdt. Dr. Erastus Sabdono, MTh | Segala sesuatu menjadi bernilai ketika menjadi milik Tuhan. Betapapun tinggi nilai suatu barang kalau digunakan untuk kepentingan diri sendiri bukan saja menjadi tidak berarti tetapi juga laknat; sesuatu yang sangat buruk atau bencana yang sangat besar. Tetapi semurah apapun nilai suatu barang bila dipersembahkan atau digunakan untuk kepentingan Tuhan, maka barang itu akan menjadi sangat bernilai.

TI 23/12/2011 | Audit forensik Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan 13 transaksi tidak wajar baik sebelum maupun sesudah diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

TI 8/12/2011 | Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengingatkan Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mewaspadai tiga hal yakni money politic, abuse of power dan intervensi asing dalam penyelenggaraan pemilu 2014 nanti.

Komisi III DPR telah menyelesaikan tugas dan hak konstitusionalnya memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 3 (2011-2014), Jumat (2/12/2011), Secara voting (demokratis) mereka memilih Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen. Abraham Samad, dipilih menjadi Ketua KPK yang menggeser Busyro Muqoddas menjadi wakil ketua.

Dengan pengorganisasian cabang-cabang Rutan yang baik, diharapkan tidak ada lagi tahanan yang keluar-masuk Rutan dengan bebas.

Pengurus Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) DKI Jakarta menuntut ditegakkannya keadilan dan menghentikan fitnah kepada Al-Zaytun dan para pengasuhnya.

Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) yang melakukan aksi damai di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 14/7/2011 meminta penghentian fitnah kepada Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Koordinator aksi, Eko Prayitno mengatakan pemberitaan yang menyudutkan Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaytun dan para santri yang kini belajar di pesantren itu selama ini sangat tidak adil.

Jakarta, TI 14/7/2011 | Sekitar 50.000 massa yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) melakukan aksi damai di Jakarta, Kamis (14/7/2011) menuntut penghentian Pendzaliman Terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dan juga Ustaz Abdul Halim. Mereka membawa spanduk berisikan pesan, antara lain: "Berikan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Keadilan dan Jangan Terus Difitnah karena Mereka Sedang Mengemban Amanah Bangsa dan Negara, Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa".