Presiden Soeharto dalam awal pemerintahannya meminta pengertian bersama, bahwa terwujudnya demokrasi yang sehat tidak sama artinya dengan pengertian bahwa 'politik adalah pemegang komando'. Kehidupan demokrasi yang sehat tidak berarti semua golongan lalu hanya 'beramai-ramai' berbicara soal politik saja. Kita juga harus dapat menarik pelajaran jang pandai dalam hal ini.
Warga Jakarta dan sekitarnya hidup di bawah ancaman kejahatan. Di wilayah ini, setiap 9 menit 56 detik, seorang warga menjadi korban kejahatan. Kalau sebelumnya penumpang kendaraan umum hanya menjumpai pencopet, kini mereka menghadapi aksi kejahatan yang lebih keras, berupa pembekapan, penculikan, dan pembacokan.(Harian Kompas, Senin, 17 Januari 2011). Berita ini yang bohong atau gimana ya? Sebab pemerintah baru saja menegaskan (satu dari 10 keberhasilan), terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menegaskan lima poin sebagai solusi mengatasi perseteruan antara Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlarut-larut. Poin-poin sikap (solusi) Presiden tersebut disampaikan dalam pidato di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam. Sejumlah solusi yang disampaikan Presiden SBY tersebut mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, kendati masih ada saja orang yang mengkritisinya.
Megawati Soekarnoputri, Sutiyoso, Prabowo Subiakto, Wiranto, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Sri Sultan Hamengkuwono X, Anas Urbaningrum, Hidayat Nurwahid, Jimly, Sri Mulyani, Anggito Abimayu,
Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.