Mendukung Pemekaran Daerah

H. Yusran Aliansyah Silondae terpilih sebagai anggota DPD RI dapil Sulawesi Tenggara periode 2014-2019 dengan perolehan 47.750 suara pada Pemilu 2014. Mantan Wakil Gubernur Sultra (2003-2008), Plt Gubernur Sultra (2006-2007) dan anggota DPRD Sultra (2009-2014) ini duduk sebagai anggota Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan, pemekaran Daerah Otonomi Baru, hukum dan keamanan.

Yusran Aliansyah Silondae mengenyam pendidikan dasar hingga menengah atas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia kemudian hijrah ke Jakarta untuk kuliah S1 Administrasi Niaga, lulus tahun 1977. Pendidikan S2 dia tempuh 23 tahun kemudian di Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2000.

Setamat kuliah, Yusran Silondae kembali ke tanah kelahirannya, Sulawesi. Dia meniti karier yang gemilang di lingkungan Pemprov Sultra selama kurang lebih 31 tahun. Berbagai jabatan pernah ia emban diantaranya Kepala Sub Bagian Data Pemprov Sultra (1977-1978), Kepala Bagian Perekonomian Pemprov Sultra (1978-1979), Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pemprov Sultra (1979-1981), Kepala Bagian Perencanaan Pemprov Sultra (1981-1988), Kepala Bapeda Kabupaten Kolaka (1988-1994), Kepala Kantor Kearsipan Daerah Sultra (1994-1996), Kepala Biro Lingkungan Hidup Sultra (1996-1997), Kepala BAPEDALDA Sultra (1997-2001), Asisten l Pemprov Sultra (2001-2002), Kepala Badan Diklat Provinsi Sultra (2002-2003), Plt Gubernur Sultra (2006-2007), dan Wakil Gubernur Sultra (2003-2008).

Dia kemudian mendaftar dan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra (2009-2014). Seakan tanpa jeda, kariernya yang gemilang kemudian berlanjut ke Senayan. Dia terpilih sebagai sebagai anggota DPD RI dapil Sulawesi Tenggara periode 2014-2019 dengan perolehan 47.750 suara pada Pemilu 2014.

Selain sibuk meniti karier, Yusran Silondae juga sibuk mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Daftar kegiatan organisasinya sangat panjang diantaranya Wakil Ketua DPD KNPI Sultra (1982-1985), Wakil Ketua DPD AMPI Sultra (1980-1985), Ketua DPD AMPI Sultra (1985-1989), Wakil Ketua KONI Kabupaten Kolaka (1991-1994), Wakil Ketua Perhimpunan Persaudaraan Haji Kab. Kolaka (1992-1996), Ketua Majelis Pembina Karang Taruna Sultra (2004-2009), Dewan Pakar ICMI Orwil Sultra (2000-2005), Ketua MPP-PPP Sultra (2011-2016), dan Ketua PWRI Sultra (2012-2017).

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD, Yusran Silondae mengaku terus mendukung perjuangan pemekaran sejumlah daerah untuk menjadi daerah otonom baru (DOB) di Sultra. Yusran menyatakan sebagai bukti komitmen dirinya dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Sultra, dia bersama tim dari DPD rutin melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah yang melakukan pemekaran di Sultra.

Salah satu daerah yang pernah dikunjungi adalah Poleang, Kabupaten Bombana. Wilayah ini sedang diperjuangkan menjadi Kabupaten Poleang. Begitu pula dengan pemekaran Kabupaten Konawe Timur. Menurut Dekan STKIP 19 November Kolaka (1992-1995) ini, pemekaran Kabupaten Konawe Timur merupakan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk berkembang karena melalui pemekaran diharapkan ada percepatan pembangunan di daerah dan pemerataan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang juga mendapat perhatiannya adalah penurunan status kawasan hutan lindung menjadi APL, pembangunan infrastruktur yang memadai di Sultra, peningkatan alat-alat kesehatan dan paramedis serta standarisasi gaji dan tunjangan perangkat desa.

Ditanya soal pencalonan dirinya ke DPD RI pada Pemilu 2019, Yusran dengan tegas menjawab bahwa dirinya masih akan tetap maju sebagai peserta di pemilihan anggota DPD RI. “Saya maju kembali untuk melanjutkan visi dan misi yang belum terlaksana selama menjabat sebagai anggota DPD RI,” kata Yusran.

Yusran Silondae menikah dengan Hj. Rusiahwati Abunawas, SE pada tahun 1981 dan dikaruniai 3 orang anak. Sang istri pernah menjadi Ketua Dharma Wanita, PKK, Majelis Ta’lim dan Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara. Bio TokohIndonesia.com | pan, red