Catatan Kilas

Dalam waktu dekat akan ada beberapa kepala daerah yang dipecat karena ikut demo bersama warganya menolak kenaikan harga BBM. Pemecatan ini bisa terjadi jika omongan Mendagri Gamawan Fauzi bisa dipegang alias tidak asbun.

Catatan Kilas: Ada 11 temuan sementara DPR melalui Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK....

PRESIDEN RI JOKO WIDODO*: Tahun 2016 ini adalah Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju. Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Betapa lugunya kita, jika merujuk buku novel fiksi berjudul 'Armada Hantu: Novel Perang Dunia Berikutnya' (Ghost Fleet: a Novel of The Next World War)...

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa semua kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif maupun di struktur partai di semua tingkatan adalah petugas partai. “Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai,” tegas Ketua Umum PDI Perjuangan itu.[1]

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

Capres Gerindra, Prabowo Subianto, membuka peluang menjadi pesaing sepadan petahana Jokowi setelah SBY menyatakan dukungannya. Dukungan SBY dan Partai Demokrat tersebut menjadi darah segar...

Anomali dukungan partai politik (parpol) kepada calon perseorangan (independen) dalam Pilkada tidak terlarang. Walaupun hal itu akan menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi parpol tersebut, baik secara ideologis, tujuan dan terutama basis massanya.Catatan: Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com

Birahi politik dan arogansi oknum komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menjerumuskan lembaga negara independen dan super body itu ke titik paling lemah sejak kelahirannya 2004. Pelajaran yang amat mahal untuk mensterilkan KPK dari arogansi dan birahi politik.