Pemberantas Korupsi Sistemik

Ir. Agus Rahardjo, MSM, pria kelahiran Magetan 1956 insinyur pertama menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, tanpa latar belakang pendidikan tinggi formal hukum dan tanpa pengalaman karier di lembaga penegakan hukum. Namun diyakini akan mampu memimpin KPK jilid IV untuk memberantas korupsi sistemik yang gagal total diberantas dalam kepemimpinan KPK jilid I, II dan III yang semuanya berlatar belakang hukum.

Guru Besar Hukum Pidana Termuda

Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH, Mhum lahir di Ambon 10 April 1973 dengan nama Edward Omar Sharif Hiariej. Sarjana hukum (1998), Magister humaniora (2004) dan Doktor (2009) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia menjadi dosen (1999) dan Guru Besar (Profesor) hukum pidana termuda (1 September 2010) di almamaternya (UGM), Yogyakarta.

Bupati Komit Antikorupsi

Yoyok Riyo Sudibyo lahir di Batang, Jawa Tengah, 27 April 1972. Dia pensiun dini dari TNI dengan pangkat Mayor TNI (Purn) pada 2004. Sempat menjadi pengusaha (2006-2012) sebelum dilantik menjadi Bupati Batang 13 Februari 2012. Bupati yang mengusung jargon 'Batang harus berubah, ekonomi bangkit dan birokrasi bersih' itu berhasil mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015.

Tangan Kanan Presiden

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Sc, dipercaya Presiden Jokowi menjadi tangan kanannya  sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Kerja ( 2014-2019). Mantan Rektor UGM (Universitas Gajah Mada) itu lahir di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, sekitar 40 km dari ibukota Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Seskab Pelobi Politik Mumpuni

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, MM, mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2005-2010) dan Wakil Ketua DPR (2009-2014), seorang politisi pelobi mumpuni dan ulung, yang akhirnya dilantik menduduki jabatan Sekretaris Kabinet (2015-2019) menggantikan Dr. Andi Widjojanto dalam reshuffle Kabinet Kerja, 12 Agustus 2015.

Unik, Menko Perekonomian Gagal

Dr. Sofyan Djalil terbukti gagal total mengemban jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Presiden Joko Widodo akhirnya mencopotnya pada Rabu 12 Agustus 2015. Namun uniknya, aneh tapi nyata, kendati sudah terbukti gagal, Presiden masih memercayainya menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Miskin Antisipasi, LHK Layaknya Damkar

Kinerja Menteri LHK 2015: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc, mengeluh dan merasa seperti kiamat menghadapi kebakaran hutan dan lahan gambut di beberapa provinsi di Indonesia. Miskin langkah antisipatif, Siti kerepotan memimpin Kementarian LHK laksana memimpin Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang sering terlambat bereaksi setelah api membesar.

Birokrat Teladan Bertalenta Aktivis

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, mantan birokrat yang juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik kelahiran Jakarta, Selasa, 28 Agustus 1956 (berdarah Betawi dan Lampung). Ketua DPP Partai Nasdem itu dipercaya Presiden Jokowi menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Kabinet Kerja 2014-2019).

Menjadi ‘Mata’ Bagi Pemirsa

Najwa Shihab, sarjana hukum yang banting setir menjadi jurnalis ini, terkenal lewat acara talkshow 'Mata Najwa' yang sering mewawancarai tokoh-tokoh penting dan mengulas isu-isu yang sedang mendapat sorotan publik. Selain kecantikannya, kecerdasannya dalam 'mengorek' narasumber demi mendapatkan sebuah jawaban menjadi sesuatu yang selalu dinanti pemirsa.

Menpora Bernyali Trisakti

Imam Nahrawi, kelahiran Bangkalan, Jawa Timur, 8 Juli 1973, menunjukkan kepemimpinannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang bernyali Trisakti 1]. Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa  (2008 -2014) dan Anggota DPR empat periode (1999- 2014) tersebut membekukan PSSI karena tak menggubris tiga kali peringatan pemerintah. Bahkan dengan arogan PSSI menyatakan PSSI bukan milik Indonesia melainkan milik FIFA.

Terpopuler

Bangsawan yang Demokratis

Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta. Dengan wawasan barunya ia menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana. Wakil Presiden RI (1973-1978) ini memiliki paham kebangsaan yang tinggi.

Widodo AS

Ikuti Kami

28,134FansSuka
717PengikutMengikuti
Advertisement