Publikasi

Prof. DR. Hendrawan Supratikno, MBA | Dari begitu banyak persoalan yang membelit kehidupan bangsa, satu hal yang paling mencemaskan adalah kebiasaan kita berpura-pura. Tanpa kita sadari, kebiasaan buruk ini telah terinternalisasi sebagai bagian dari kompetensi kolektif kita sebagai bangsa.

Oleh Garin Nugroho | "Presiden menginstruksi kan." Kalimat itu menjadi jargon terpopuler dari komunikasi politik Presiden ketika beragam masalah muncul, mulai dari soal bencana, kasus Gayus, skandal Century, dan lain-lain. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi pengingkaran berkait dengan instruksi tersebut.

Oleh Salahuddin Wahid | Di Pesantren Tebuireng, 23 November 2010, berlangsung pertemuan mengenang Gus Dur dan renungan tentang nilai-nilai kepahlawanan. Beberapa tokoh agama, yakni Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pendeta Andreas Yewangoe, Djohan Effendi, dan saya sendiri berbincang tentang keresahan masyarakat terkait kondisi bangsa.

Oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif | Di sejumlah daerah di Nusantara, kita bisa menemukan manusia tipe Tarmudi, pedagang keliling. Berupaya melangsungkan kehidupan dengan berdikari, pantang jadi pengemis. Dalam serba kekurangan dengan pakaian lusuh, Tarmudi tetap menjaga harga diri, menapaki kehidupan, berjualan dengan beban berat yang bertengger di kepalanya.

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Ada apa ketika para pemimpin dan tokoh lintas agama, Senin (10/1/2011) lalu, mengeluarkan pernyataan terbuka yang kemudian dikenal sebagai "kebohongan" [rezim] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kenapa tiba-tiba mereka "turun gunung" secara bersama-sama dan kemudian keluar ke depan publik dengan sejumlah daftar "kebohongan" tersebut? Bagaimana kita memahami gejala yang cukup mengagetkan ini?

Oleh Prof. Ahmad Syafii Maarif | Sebagai negara kepulauan terpanjang di muka bumi dengan anak suku bangsa dan tradisi yang beragam dan sangat kompleks, kita patut bersyukur karena masih bisa bertahan dalam sebuah keutuhan entitas negara-bangsa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-21, berarti kita sedang membuka gawang tahun ke-66 dalam batang usia kemerdekaan kita yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.

Bila muncul pertanyaan, mana lebih mudah, menjadi toleran atau intoleran, maka sementara ini harus diakui, menjadi intoleran lebih mudah daripada menjadi toleran. Faktanya, tindakan intoleran seperti kekerasan, intimidasi, penyerangan sebuah kelompok terhadap kelompok lain, bahkan terorisme telah menjadi laku dari sebagian kelompok atau ormas.

BERINDO 36-1: Syaykh AS Panji Gumilang, bermimpi untuk menyelesaikan masalah Ibukota Negara secara holistik. Yakni membangun Tirta Sangga Jaya (TSJ) - kanal air penyangga Jakarta Raya, yang multi fungsi. Selain untuk mengatasi banjir, juga berguna sebagai infrastruktur transportasi, pariwisata dan lain-lain.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Dua variabel dalam judul tulisan ini memiliki makna dan pemahaman yang berbeda secara signifikan. Variabel pertama bertumpu pada UUD 1945 dengan titik berat pada prinsip kepastian hukum dan keadilan yang bermuara pada kesejahteraan (prosperity).

Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Dalam praktik hukum,penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses pro justisia perkara pidana.Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Februari lalu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif menilai, pemerintah saat ini menunjukkan gejala mati rasa terhadap berbagai persoalan. "Saya takut nanti ada kemarahan masyarakat," katanya seperti dikuti sejumlah media.

Mencermati dinamika dan prospek politik 2011 dalam kekinian, Desember 2010, akan sangat berbeda kalau dilakukan pada Bulan November atau Desember 2009. Lebih kurang setahun yang lalu, kalau diminta untuk melakukan prediksi politik tahun 2011 tentu mempunyai harapan yang besar. Ekspektasi tersebut tidak terlalu berlebihan mengingat hasil pemilu 2009 menunjukkan titik terang untuk memenuhi persyaratan dari tiga tujuan berdemokrasi. Pertama, Pemerintahan yang efektif, namun tetap dapat dikontrol oleh masyarakat dan parlemen. Kedua, kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendalaman (deepening) demokrasi, dalam arti peningkatan pelembagaan proses politik dalam meletakkan dasar-dasar penataan struktur kekuasaan dan perilaku politik yang beradab.