Publikasi

Dalam hal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, kalau dilihat dari luar, bisa digambarkan seperti antara sais dan joki. Kepemimpinan Presiden SBY (jenderal yang berpikir dan berkultur Jawa) bertindak konsepsional dan hati-hati, sehingga dibilang orang cenderung peragu. Sementara Wapres Jusuf Kalla (saudagar berkultur Bugis) lebih bertindak cepat dan pragmatis, sehingga dibilang orang melampaui batas kewenangan. Bahkan, ada kesan, duet ini sering kali bersaing berebut pengaruh dan kekuasaan.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Terbetik berita yang sangat mengejutkan akhir-akhir ini karena ada tiga peristiwa korupsi besar atau the big fish, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus putusan Mahkamah Agung dalam kasus Neloe, dan kasus Asuransi ABRI (Asabri). Kasus BLBI telah berlangsung sembilan tahun tapi masih selalu dipersoalkan sampai saat ini.

Masalah tenaga kerja tidak asing lagi bagi Drs H Serta Ginting. Selama 30 tahun lebih ia bekerja sebagai karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Dia juga pernah mengetuai Federasi SP-Bun PTP Nusantara I-XIV, yang tentu saja banyak bersentuhan dengan masalah ketenagakerjaan.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 2004, pemerintah telah berhasil melakukan diplomasi dengan Singapura dan menghasilkan 3 (tiga) perjanjian bilateral yang juga telah menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat.

Duet SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung, merupakan duet yang paling ideal sepanjang sejarah republik ini. Mereka berdua telah bekerja luar biasa. Tidak mengenal hari Sabtu-Minggu, siang dan malam. Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud menegaskan hal itu dalam wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia. Menurutnya, pemerintahan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di bawah kepemimpinan Freddy Numberi, seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Madya, giat melakukan perbaikan demi perbaikan yang, didasarkan atas tekad bulat untuk mengembalikan kejayaan kebaharian kita. Tekad baja ini mulai menunjukkan berbagai keberhasilan, sekaligus mencuatkan aneka harapan lain yang lebih baru.

Bismar Siregar, SH mengistilahkan bukan lagi air mata yang bercucuran, darah telah berceceran dari pencari keadilan. "Tapi ternyata pejabat pengadilan tidak peduli yang demikian itu," keluhnya. Dia merasa bahagia tidak termasuk dalam lingkaran hakim-hakim yang bertanya: Mana lembaran Soedirman, mana lembaran Soeharto?

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menginginkan kereta api benar-benar bisa dikembangkan menjadi alat transportasi massal unggulan di Indonesia. Pesan singkat na-mun bermakna ini langsung diter-jemahkan Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro dengan program yang disebutnya sebagai Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

DR Suhardiman pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sering disebut sebagai dukun politik. Hal ini terutama dikaitkan dengan seringnya dia membuat geger dengan ramalan-ramalan politiknya yang kemudian terbukti terjadi.

Bagaimana bila seorang militer (jenderal) melanjutkan pengabdian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika pada era reformasi ini bergema seruan yang melarang militer berpolitik (politik praktis baik di partai, parlemen juga eksekutif). Sejak Pemilu 2004, institusi militer tidak lagi memiliki wakil (Fraksi TNI/Polri) di lembaga legislatif.