Hasil Pencarian: pancasila

Bekerja untuk Rakyat, itulah prinsip Letjen TNI Purn. Dr.HC. H. Sutiyoso, SH, baik semasa aktif dalam dinas militer (1968-1997), saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-2007), maupun sebagai Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).

Drs. Maddin Sihombing, M.Si, Bupati Humbang Hasundutan (2005-2015) / Nakhoda Akselerasi Humbahas | 6 Mei 1946 | Direktori | M | Member | Laki-laki, Kristen Protestan, Sumatera Utara, Bupati, Batak, Kristen, Humbang, Humbahas, Sihombing

Drs. Maddin Sihombing, MSi, pria kelahiran Desa Parulohan, Lintong ni Huta, Humbang Hasundutan, 06 Mei 1946, berhasil mengukir prestasi sebagai nakhoda akselerasi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, selama menjabat Bupati Humbang Hasundutan dua periode (2005-2010 dan 2010-2015). Dia didamping Wakil Bupati Drs. Marganti Manullang, sejak periode pertama.

Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Menteri Keuangan Republik Indonesia Prof. Dr. JB Sumarlin menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik tahun 1989. Penghargaan sebagai “Finance Minister of  The Year 1989” dianugerahkan Majalah Euromoney pada pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Washington, Senin 25/9/89.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

Dr. Victor Silaen, MA, Pengajar, Peneliti dan Penulis / Dosen Politik yang Penulis | 1 Okt 1964 - 11 Okt 2015 | Direktori | V | Member | Laki-laki, Kristen Protestan, DKI Jakarta, Dosen, UPH, politik, peneliti, penulis, FPWI

Dr. Victor Silaen MA, kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1964, Doktor Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ketua DPP Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI - ForumPWI) ini seorang pengajar, peneliti dan penulis.

Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Menteri dan Guru Besar Ekonomi Indonesia / Begawan Ekonomi Indonesia | 29 Mei 1917 - 9 Mar 2001 | Ensiklopedi | S | Laki-laki, Islam, Jawa Tengah, Guru Besar, Menteri Keuangan, Ekonom, Menteri, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, PRRI/Permesta

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 25-09-1990: Konglomerasi (konglomerat) merupakan fenomena baru dalam kekuatan perekonomian kita yang implikasinya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. Sehingga wajar bila muncul sikap psikologis tertentu atas kehadiran konglomerat itu. Apa lagi bila masyarakat lebih merasakan adanya dampak negatif perilaku konglomerat tersebut.