JK: Jalankan Saja SKB Ahmadiyah
[BERITA TOKOH] – – Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengatakan solusi untuk mengatasi masalah Ahmadiyah adalah dengan menjalankan Surat Keputusan Bersama 3 menteri tentang Ahmadiyah. “Jalankan saja SKB dengan baik,” kata JK kepada para wartawan di Gedung PMI, Jakarta, Senin (14/2/2011).
SKB itu ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang ditandatangani 9 Juni 2008. SKB ini masih menjadi perdebatan publik sehingga diusulkan untuk dikaji ulang. Berikut isi lengkap SKB 3 Menteri berkenaan dengan Ahmadiyah tersebut:
1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tisak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008.
Tak Bisa Tertular ke Indonesia
Sementara, mengenai pergolakan politik di Mesir, menurut Jusuf Kalla, tidak bisa ‘ditularkan’ ke Indonesia. “Saya kira tidak. Satu pergolakan itu kalau ada kondisi yang rusak. Apa yang terjadi di Mesir itu ekonominya surut dan otoriter,” kata JK. Menurut JK, Indonesia adalah negara demokratis, sedangkan di Mesir, pemimpinnya lebih ke arah otoriter. Belum lagi kondisi ekonomi di Mesir yang juga menjadi salah satu pemicunya.
Walaupun, menurut JK, tetap ada kemungkinan risiko Indonesia akan menjadi seperti Mesir. JK memandang tetap ada kemungkinan kondisi di Indonesia seperti Mesir. “Memang yang harus dijaga itu ekonomi dan juga korupsi. Harus diperbaiki. Begitu korupsi semakin besar dan ekonomi tidak stabil itu bahaya.” Menurutnya, hal lain yang bisa membuat Indonesia seperti Mesir, adalah kalau harga-harga melonjak naik dan juga bila korupsi lebih besar lagi. Berita TokohIndonesia.com | tsl
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
