Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dicurigai beberapa pihak sebagai pesanan salah satu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI itu menempatkan popularitas pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) sangat jauh di atas pasangan lain.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 20 orang anggota Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas Perlindungan TKI) dalam rapat mendadak di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (1/7/2011). Di antaranya, para mantan pejabat tinggi, Mahtuh Basyuni, Bambang Hendarso Danuri, Hendarman Supandji dan Alwi Shihab.
Sinar Harapan 1/9/2007: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengecam keras kepemimpinan Partai Golkar di bawah Jusuf Kalla, karena Kalla lebih mementingkan bisnis dan urusan jangka pendek, ketimbang mengurusi partai untuk kepentingan jangka panjang.
Kentalnya politik dinasti dalam tubuh PDI-P kembali tampak dengan munculnya nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda sebagai calon yang diprediksi kuat akan menduduki kursi wakil ketua umum jika posisi ini disetujui di Kongres PDI-P ketiga di Bali pada awal April.
Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) resmi mendaftar di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (19/3/2012) sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pasangan muda dan plural ini diusung PDI-P dan Partai Gerindra bersama 24 partai nonkursi di DPRD DKI Jakarta.
Jakarta 25/6/2005: Di luar dugaan mantan Dirut Bank Danamon dan Wakil Dirut BNI Arwin Rasyid dipercaya pemerintah menjadi Direktur Utama PT Telkom Tbk dalam RUPS, yang berlangsung di Kantor Divre II Telkom Jakarta, Jumat (24/6/2005). Alumni S1 FE-UI (1980) dan S2 (MBA) International Business-University of Hawaii, USA, itu menggantikan Kristiono yang semula dijagokan akan tetap menduduki jabatan itu.
Kompas 23/7/2005 Oleh: IMAM PRIHADIYOKO: Transisi demokrasi di Indonesia tanpa disadari telah membawa anomali. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan realitas politik. Salah satu yang menonjol, keinginan untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menoleransi bahkan terkesan mendorong lahirnya multipartai.
Pustaka Tokoh Indonesia menerbitkan buku Biografi Hukum Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH, LLM berjudul Jalan Keadilan di Tengah Kezaliman, yang diluncurkan pada Sabtu, 15 November 2014 di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Jawa Barat.