Berita

Bekerja untuk Rakyat, itulah prinsip Letjen TNI Purn. Dr.HC. H. Sutiyoso, SH, baik semasa aktif dalam dinas militer (1968-1997), saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-2007), maupun sebagai Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).

Indonesia Economic Development Studies (IEDS) melakukan diskusi 'Prediksi Indonesia yang berpotensi terjadinya kerusuhan 2014' pada pukul 10.00 WIB, Minggu 15 Desember 2013 di Asean Room 123 Hotel Sultan, Jakarta.

KPK menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi. Sebuah prestasi besar KPK, namun di sisi lain sebuah pertanda bangsa ini sudah semakin dekat lampu merah. Dahsyat sekaligus amat berbahaya! Bayangkan sebuah lembaga tinggi negara (satu-satunya) yang berwenang menafsirkan konstitusi dan putusannya bersifat final. Tetapi kini, terdelegitimasi secara masif karena ulah ketuanya sendiri.

Di tengah gencarnya upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penghijauan dan memperluas ruang terbuka hijau (RTH) antara lain dengan mengampanyekan gerakan menanam pohon, justru masih terjadi penebangan, pembakaran dan penyiksaan pohon di beberapa tempat yang dilakukan ‘instansi’ pemerintah.

Kolaborasi Gondang dan Uningan Batak, Gamelan dan Angklung meriahkan perayaan Tahun Baru Hijrah 1435 H di kampus Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (5/11/2013). Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang berhasrat mengembangkan dan mengolaborasi musik-musik tadisional nusantara dalam pentas kolosal.

Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ramai dalam gosip infotainmen berbagai media, terutama televisi. Pasalnya KPK mengaitkan nama seorang gadis belia berwajah cantik DM dengan tersangka suap kuota impor daging Luthfi Hasan Ishaaq. KPK menduga gadis belia itu menerima aliran dana dari Lutfi. Ternyata, gadis belia itu telah menjadi istri siri Luthfi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan setidaknya delapan gelar doktor kehormatan (honoris causa). Dua gelar dari universitas di Indonesia dan enam gelar dari universitas-universitas di dunia seperti Singapura, Malaysia, China, Thailand, Jepang, dan Inggris. Unduh Infografis (High Resolution)

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 3 dari 3 | Puluhan nama telah disebut-sebut, terutama dari sisi popularitas dan elektabilitas, memiliki potensi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Dari puluhan nama itu, menurut Anda, siapa di antara mereka yang kemungkinan berani menegakkan supremasi hukum?

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi calon presiden untuk siap bertarung dalam Pemilu 2014. Konvensi yang digagas langsung SBY itu suatu langkah cerdas terakhir (setelah BLSM) untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat setelah terpuruk akibat beberapa kader elitnya ketahuan korupsi.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Tajuk Rencana SIB, Kamis 12 Januari 1989 | Utopia, suatu negara tanpa pajak. Namun citra pajak dalam sejarahnya tidak pernah popular. Bahkan rakyat sudah terlanjur melihat dan merasakan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan secara sewenang-wenang.