Berita

Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima penghargaan Keunggulan dalam Diplomasi 2011. Anugerah Pahlawan Nasional Dr Ide Anak Agung Gde Agung itu diserahkan Menlu Marty Natalegawa di Jakarta, Senin (25/7/2011).

Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang diduga menerima suap kasus pengadaan baju hansip untuk Pemilu akan diperiksa tim pengawas internal KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (22/7/2011) mengatakan telah membentuk tim pengawas internal untuk memeriksa komisioner Chandra Hamzah terkait tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu.

Jakarta, TI 16/7/2011 | Buya Ahmad Syafii Maarif mengatakan bangsa ini punya orang atau penguasa formal, seperti presiden atau gubernur, tetapi tidak memiliki pemimpin sejati. Kendati ada pemerintah, tetapi perintahnya sudah tidak dipatuhi sehingga bisa dikatakan pemerintahan sudah berhenti. Jika bangsa ini masih bertahan hingga kini, sesungguhnya karena mujizat.

Pengurus Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) DKI Jakarta menuntut ditegakkannya keadilan dan menghentikan fitnah kepada Al-Zaytun dan para pengasuhnya.

Jakarta TI 12/7/2011 | Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, di Jakarta, Selasa (12/7/2011) menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam Partai Demokrat. Bagir berharap agar Presiden SBY jangan mengalihkan isu dan persoalan.

Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) yang melakukan aksi damai di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 14/7/2011 meminta penghentian fitnah kepada Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Koordinator aksi, Eko Prayitno mengatakan pemberitaan yang menyudutkan Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaytun dan para santri yang kini belajar di pesantren itu selama ini sangat tidak adil.

Jakarta, TI 14/7/2011 | Sekitar 50.000 massa yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) melakukan aksi damai di Jakarta, Kamis (14/7/2011) menuntut penghentian Pendzaliman Terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dan juga Ustaz Abdul Halim. Mereka membawa spanduk berisikan pesan, antara lain: "Berikan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Keadilan dan Jangan Terus Difitnah karena Mereka Sedang Mengemban Amanah Bangsa dan Negara, Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa".

Jakarta TI 11/7/2011 | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengeluhkan situasi politik dan berita media perihal dugaan korupsi kader Partai Demokrat yang dinilai tak sehat, karena bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger). Menurutnya, ada pihak-pihak yang telah menjalankan politik yang tak kesatria.

Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Cilegon TI (5/7/2011) | Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Banten yang digelar di Hotel Grand Mangkuputra, Kota Cilegon (5/7/2011), meneguhkan keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Rano Karno sebagai Calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Chosiyah pada Pilgub Banten, 22 Oktober 2011.

Bandung TI (6/5/2011) | Suryadharma Ali (SDA) kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perioden 2011-2016 setelah secara telak memenangkan pemillihan Ketua Umum pada Muktamar VII PPP di Bandung. SDA memperoleh 859 suara, jauh mengungguli dua kompetitornya, yaitu Akhmad Muqowam 281 suara dan Ahmad Yani hanya 39 suara.

Jakarta, TI, 05 Juli 2011 | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, ketentuan verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2009 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bisa langsung mengikuti Pemilu 2014 tanpa harus diverifikasi seperti dipersyaratkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keputusan itu diambil dalam sidang MK di Jakarta, Senin (4/7/2011), yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD.