Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) resmi mendaftar di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (19/3/2012) sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pasangan muda dan plural ini diusung PDI-P dan Partai Gerindra bersama 24 partai nonkursi di DPRD DKI Jakarta.
Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?
Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang diduga menerima suap kasus pengadaan baju hansip untuk Pemilu akan diperiksa tim pengawas internal KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (22/7/2011) mengatakan telah membentuk tim pengawas internal untuk memeriksa komisioner Chandra Hamzah terkait tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu.
Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksaÂnaÂkan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan reforÂmaÂÂsi untuk secara total memberantas korupÂsi, kolusi dan nepotisÂme, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.
Sejatinya sistem politik bangsa Indonesia adalah politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem politik masih lebih berorientasi kepada kepentingan elit dan mengesampingkan kepentingan rakyat.
Pertanyaan ini muncul dalam benak ketika membaca keluh-kesah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mewabah, semakin sistemik dan brutal. Semakin menggurita hingga ke generasi muda. Pergerakannya juga semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.
Survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pada 2-7 April 2012, yang juga hasilnya diragukan beberapa pihak menempatkan pasangan incumbent Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) masih mengungguli lima pasangan lainnya.
Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) akhirnya diusung PDIP dan Gerindra menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Belitung sebagai Cawagub. Banyak pihak yang menghendaki pemimpin bijak dan bersahaja itu memimpin Ibukota periode 2012-2017.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dicurigai beberapa pihak sebagai pesanan salah satu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI itu menempatkan popularitas pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) sangat jauh di atas pasangan lain.
Arogansi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM yang menampar pegawai penjara (sipir) ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Permasyarakatan Riau, Selasa 3 April 2012 lalu, disikapi keluarga besar sipir dengan menyampaikan surat pernyataan keprihatinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.
Enam partai politik (parpol) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Mereka mengikatkan diri dengan kesepakatan kontrak dan tata etika yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 dan diperbarui pada 23 Mei 2011.
Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]