Opini

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Oleh: Siti Musdah Mulia | Pluralisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengakui adanya eksistensi perbedaan. Perbedaan bukanlah hal negatif yang perlu dinegasikan. Perbedaan adalah keindahan dan kekayaan sosial yang dapat dijadikan fondasi dan modal sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat. Karena itu, semua upaya untuk penyeragaman dan menghilangkan perbedaan adalah bertentangan dengan realitas sosial dan sia-sia belaka.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Oleh Dr. Anggito Abimanyu, MSc | Dalam sepuluh tahun terakhir, fluktuasi naik turunnya harga minyak dunia adalah suatu fenomena yang lazim terjadi. Di samping karena masalah kebutuhan melampaui jumlah ketersediaan, faktor konflik Timur Tengah juga menjadi alasan hambatan pasokan atau menjadi sasaran spekulasi. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah terjadinya reorientasi para pelaku pasar modal yang mengalihkan investasi bursa keuangan ke bursa komoditas atau yang lazim disebut flight to commodity.

Tiga pilar fundamental dalam negara hukum - kekuasaan, politik,...

Oleh Prof. Dr. Daoed Joesoef | Di zaman edan sekarang, praktik Parpol kita malah cenderung mengembangkan jiwa pengkhianatan di kalangan para politikus. Mereka adalah orang-orang yang seenaknya pindah dari satu partai ke lain partai bagai bajing loncat.

Oleh Jusuf Wanandi | Ketidakpastian melanda perkembangan global. Dampak revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah telah dirasakan di banyak tempat sehingga tidak mustahil berdampak di Indonesia juga. Korupsi makin meruyak. Negara Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia mulai terancam.

Di tengah kegalauan dan kecemasan akan sinyalemen terjadinya kerusuhan 'berdarah-darah' pada Pemilu Legislatif 5 April 2004, rakyat telah menentukan pilihannya dengan aman dan tenteram. Pilihan rakyat itu adalah suara, pesan, aspirasi dan harapan masa depan yang lebih baik.

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Islam Wahabi. Istilah yang belakangan ini sering dikaitkan sejumlah kalangan, tidak hanya dengan puritanisme, tapi juga radikalisme. Saya juga sering ditanya wartawan asing terutama tentang pengaruh Wahabisme (Wahabiyah) yang menurut asumsi mereka kian berkembang di Indonesia.

Oleh Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri | Kendati ada kerikil politis pada pengangkatan Pramono Edhie, kini secara legal-formal ia telah jadi KSAD. Maka, seyogianya semua pihak—tanpa mengurangi sikap kritis-korektif—dapat menerima keputusan itu dengan jiwa besar serta mendukungnya sepanjang ia berada dalam garis Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini demi KSAD baru itu dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi kepentingan TNI, bangsa, dan negara.