Opini

Populer (All Time)

12 Prinsip Kepemimpinan Alkitabiah

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.

Tri Pola Pembangunan Nasional

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Realitas Hukum

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Populer Minggu ini

Al-Zaytun dan Pancasila

Oleh Ch. Robin Simanullang | Bagaimana pandangan Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang tentang Pancasila (lima nilai-nilai dasar bernegara)? Apakah pemuka agama (Islam) dan pemangku pendidikan ini patut digugu dan ditiru (diteladani) dalam hal bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tatanan nilai-nilai dasar negara yang sudah disepakati bersama itu?

Leadership dan Demokrasi

Oleh Marsekal (Purn) Chappy Hakim | Terminologi demokrasi telah menjadi pertanyaan besar, bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini terhadap cita-cita yang diinginkan dalam proses reformasi. Banyak yang mengatakan bahwa persoalannya adalah telah menjadi sekadar pada dua hal yang sangat prinsip, yaitu leadership dan manajemen.

Sindrom Orang Sakit Berlagak Sehat

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.

Perginya Legenda Ekonomi Pancasila

JUDUL di atas sengaja saya pilih untuk mengiringi kepergian Profesor Mubyarto, seorang ekonom yang dalam seperempat abad terakhir gigih memperjuangkan gagasan yang ia sangat yakini, yaitu Ekonomi Pancasila. Pak Muby, demikian kami sehari-hari memanggilnya, telah pergi untuk selamanya pada Selasa, 24 Mei 2005, di usia menjelang 67 tahun.

Merajut Nalar dan Nurani dalam Hukum yang Manusiawi

Konflik antara idealisme dan realisme hukum di Indonesia mengungkap...

Trending Hari Ini

Pemberantasan KKN: Antara Harapan dan Kenyataan

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Ketika Duka Menjadi Cahaya: Membaca Jumat Agung dalam Kesadaran Bangsa

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Pemimpin Kereta Api

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Menggugat Pembohongan Publik

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Ada apa ketika para pemimpin dan tokoh lintas agama, Senin (10/1/2011) lalu, mengeluarkan pernyataan terbuka yang kemudian dikenal sebagai "kebohongan" [rezim] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kenapa tiba-tiba mereka "turun gunung" secara bersama-sama dan kemudian keluar ke depan publik dengan sejumlah daftar "kebohongan" tersebut? Bagaimana kita memahami gejala yang cukup mengagetkan ini?

Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

DAFTAR ARTIKEL

Merajut Nalar dan Nurani dalam Hukum yang Manusiawi

Konflik antara idealisme dan realisme hukum di Indonesia mengungkap ironi dalam penegakan keadilan, di mana hukum...

Korupsi: Musuh Terbesar bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Korupsi di Indonesia telah menjadi ancaman serius yang menggerogoti berbagai sektor, melibatkan pejabat pemerintah hingga pelaku...

Penegakan Hukum di Bawah Bayang-Bayang Politik dan Kekuasaan

Tiga pilar fundamental dalam negara hukum - kekuasaan, politik, dan hukum - berinteraksi dalam tarikan kepentingan...

“Industri Hukum” Indonesia: Mafia, Korupsi, dan Keadilan yang Terbeli

Fenomena jual-beli perkara, maraknya mafia hukum di berbagai sektor, dan keterlibatan BUMN dalam korupsi menggambarkan buruknya...

Merengkuh Interdependensi antara Hukum dan Prinsip Ekonomi

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan sistem peradilan pidana dengan dinamika ekonomi modern. Dengan mengadopsi prinsip...

Fenomena ‘Demensia’ dalam Praktik Penegakan Hukum

Di balik janji penegakan hukum yang adil dan memanusiakan manusia, tersembunyi fenomena "demensia hukum" yang mengancam...

Ketika Praktik Hukum Pidana Melanggar Nilai-nilai Kemanusiaan

Praktik hukum pidana di Indonesia sering kali menampilkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama,...

Hukum Indonesia di Persimpangan, Kapan Berbenah?

Pasca reformasi, Indonesia berada di persimpangan jalan hukum. Sistem hukum yang diwarisi dari era kolonial Belanda,...

UU ITE dan KUHP: Pedang Bermata Dua dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, yang semakin marak terjadi terutama di tahun politik, diatur...

Nasib Hukum dalam Genggaman Kekuasaan

Setelah 78 tahun merdeka, Indonesia masih bergelut dengan krisis hukum yang mendalam, di mana kualitas dan...

Tercorengnya Kemuliaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasus suap di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung dan pejabat struktural telah mencoreng kemuliaan lembaga...

Realitas ‘Bebek Lumpuh’ dalam Penegakan Hukum

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 90 tahun 2023, terungkaplah betapa hukum tampak tak...

Advertisement

spot_img