Opini

Populer (All Time)

12 Prinsip Kepemimpinan Alkitabiah

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.

Tri Pola Pembangunan Nasional

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Realitas Hukum

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Populer Minggu ini

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Realitas Hukum

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tokoh Negarawan

Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

Kembalikan Fungsi MPR

Oleh: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Dalam Indonesia merdeka, dinyatakan kita memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat" yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Gula dan Semut

Setiap hari kami menerima banyak surat, terutama melalui e-mail. Isi dan maksud surat-surat itu beragam, baik berupa saran, pendapat, pertanyaan (di antaranya menanyakan alamat tokoh), maupun kritik. Namun keberagaman dan banyaknya surat itu, bagi kami, memiliki satu hakikat utama yakni sebagai sumber inspirasi yang sangat berharga.

Trending Hari Ini

Pemberantasan KKN: Antara Harapan dan Kenyataan

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Pudarnya Marwah Hukum di Tengah Masyarakat

Hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi tonggak keadilan dan...

Indonesia dan Kemiskinan Dunia

Oleh Ch. Robin Simanullang | Kemiskinan dan kepincangan pendapatan sepanjang hari, dari abad ke abad, diperbincangkan dengan berbagai terminologi, tanpa akhir. Perbincangan mengenai hal ini terkadang menyesakkan dada, apalagi bila diiringi pengungkapan fakta, oleh para ahli atau pengamat, perihal adanya praktek sistem ekonomi penghisapan yang menggiring perkembangan dunia ketiga ke arah keadaan serba sengsara.

Bersama (Siapa) Kita (Supaya) Bisa(?)

"Bersama Kita Bisa" adalah semboyan yang dikumandangkan duet SBY-JK dalam kampanye pilpres 2004.

Nasib Hukum dalam Genggaman Kekuasaan

Setelah 78 tahun merdeka, Indonesia masih bergelut dengan krisis...

DAFTAR ARTIKEL

Merajut Nalar dan Nurani dalam Hukum yang Manusiawi

Konflik antara idealisme dan realisme hukum di Indonesia mengungkap ironi dalam penegakan keadilan, di mana hukum...

Korupsi: Musuh Terbesar bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Korupsi di Indonesia telah menjadi ancaman serius yang menggerogoti berbagai sektor, melibatkan pejabat pemerintah hingga pelaku...

Penegakan Hukum di Bawah Bayang-Bayang Politik dan Kekuasaan

Tiga pilar fundamental dalam negara hukum - kekuasaan, politik, dan hukum - berinteraksi dalam tarikan kepentingan...

“Industri Hukum” Indonesia: Mafia, Korupsi, dan Keadilan yang Terbeli

Fenomena jual-beli perkara, maraknya mafia hukum di berbagai sektor, dan keterlibatan BUMN dalam korupsi menggambarkan buruknya...

Merengkuh Interdependensi antara Hukum dan Prinsip Ekonomi

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan sistem peradilan pidana dengan dinamika ekonomi modern. Dengan mengadopsi prinsip...

Fenomena ‘Demensia’ dalam Praktik Penegakan Hukum

Di balik janji penegakan hukum yang adil dan memanusiakan manusia, tersembunyi fenomena "demensia hukum" yang mengancam...

Ketika Praktik Hukum Pidana Melanggar Nilai-nilai Kemanusiaan

Praktik hukum pidana di Indonesia sering kali menampilkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama,...

Hukum Indonesia di Persimpangan, Kapan Berbenah?

Pasca reformasi, Indonesia berada di persimpangan jalan hukum. Sistem hukum yang diwarisi dari era kolonial Belanda,...

UU ITE dan KUHP: Pedang Bermata Dua dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, yang semakin marak terjadi terutama di tahun politik, diatur...

Nasib Hukum dalam Genggaman Kekuasaan

Setelah 78 tahun merdeka, Indonesia masih bergelut dengan krisis hukum yang mendalam, di mana kualitas dan...

Tercorengnya Kemuliaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasus suap di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung dan pejabat struktural telah mencoreng kemuliaan lembaga...

Realitas ‘Bebek Lumpuh’ dalam Penegakan Hukum

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 90 tahun 2023, terungkaplah betapa hukum tampak tak...

Advertisement

spot_img