Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksanakan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan reformasi untuk secara total memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.
Proses peradilan kasus dugaan penistaan agama yang didakwakan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta (cuti), menyita perhatian publik. Bagaimana prinsip equality before the law ditegakkan dalam proses peradilan ini? Akankah ada keputusan yang adil dan saintifik? Catatan: Ch. Robin Simanullang Wartawan TokohIndonesia.com
Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?
Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa 22/7/2014 malam, telah menetapkan rekapitulasi perhitungan suara resmi Pilpres 2014 dan menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 dengan meraih 70.997.883 atau 53,15 persen suara nasional. Mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memeroleh 62.576.444 atau 46,85 persen suara.
Pasangan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla menyampaikan sembilan program nyata jika keduanya terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden RI. Jokowi-JK mempertegas program ini dalam konfrensi pers di Bandung, Kamis 3 Juli 2014 pagi.
Abdillah Toha, salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN yang calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo dalam Pilpres 9 Juli 2014. Toha menyatakan keprihatinan atas sikap Hatta Rajasa yang tidak mau mengakui kekalahan dalam Pemilu Presiden 2014 kendati hasil quick count delapan lembaga survey yang kredibel telah mengindikasikan kemenangan pasangan Jokowi-JK. Toha menyesalkan sikap Hatta yang mau percaya kepada surveyor abal-abal.
Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) saat acara Debat Capres II di Jakarta, Minggu 15 Juni 2014 malam. Bagi saya, kata Jokowi, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemajuan rakyat. Menurutnya, itulah inti ekonomi berdikari. Dia juga menegaskan sikapnya yang selama ini hanya tunduk pada konstitusi dan aspirasi rakyat.
Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, menegaskan visi ekonomi yang diusungnya adalah ekonomi kerakyatan. Dia pun berjanji akan memberantas korupsi APBN dan menutup kebocoran uang negara Rp.1000 trilyun per tahun, mencetak sawah dua juta hektar, lahan bio etanol dua juta hektar, menaikkan pendapatan rata-rata penduduk dari tiga juta menjadi enam juta rupiah per bulan, pendidikan gratis 12 tahun dan jaminan kesehatan. Prabowo menegaskan hal itu dalam debat calon presiden, Minggu malam, 15 Juni 2014.
Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?
Capres Prabowo Subianto terpancing emosional saat ditanya tentang HAM oleh Cawapres Jusuf Kalla (yang mendampingi Capres Joko Widodo) saat Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6/2014). Sementara, Jokowi terlihat selalu kalem menjawab pertanyaan normatif dari Prabowo. Inilah salah satu pembeda yang terekam dari penampilan kedua pasangan Capres-Cawapres kontestan Pilpres 9 Juli 2014 tersebut.
Gagasan besar versus implementasi konkrit, normatif versus aplikatif (solutif), pendekatan deduktif versus induktif dan prosedural versus dialogis (kontekstual), tampak nyata dalam debat dua pasangan Capres-Cawapres yang bertema ’Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).
Capres Gerindra Prabowo Subianto berhasil melewati situasi galau (di ujung tanduk) dalam proses penggalangan koalisi pencapresannya. Tragedi kegagalan Golkar dan Demokrat membawa berkah melimpah dukungan kepadanya. Dia pun berhasil menghimpun koalisi tenda besar yang membuka peluang menang baginya bersama pasangan Cawapres Hatta Rajasa.
Catatan Ch. Robin Simanullang | Calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih belum mendapatkan boarding pass Pilpres 9 Juli 2014. Bahkan saat ini berada pada titik kritis, di ujung tanduk, setelah dukungan Suryadharma Ali yang mengatasnamakan PPP dianulir (dibatalkan) dalam Mukernas III PPP. Ditambah lagi dengan sinyal yang dikirimkan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusung Capres dengan basis mitra koalisi KIB.
Catatan: Ch. Robin Simanullang | Pada Pemilu 2014, akankah muncul pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang negarawan? Dari sederet nama tokoh yang telah digadang-gadang dan ditimang-timang bakal menjadi Capres dan Cawapres oleh berbagai elemen, terutama oleh partai politik peserta Pemilu 2014, siapakah di antara mereka yang memiliki integritas negarawan?
Memasuki tahun pergantian kepemimpinan nasional saat ini, kita merindukan munculnya para negarawan di atas panggung politik Pemilu 2014. Pada Pemilu Legislatif (9 April 2014) sebanyak 6.608 Caleg akan memperebutkan 560 kursi DPR. Dan puluhan tokoh telah mengambil ancang-ancang untuk merebut kursi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden (9 Juli 2014).