Catatan Kilas

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Apa kearifan-kearifan yang mencerahkan dari Syaykh Al-Zaytun AS Panji...

Gagasan besar versus implementasi konkrit, normatif versus aplikatif (solutif), pendekatan deduktif versus induktif dan prosedural versus dialogis (kontekstual), tampak nyata dalam debat dua pasangan Capres-Cawapres yang bertema ’Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Lebih bergejolak lagi dalam pikiran...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (24/5/2011) | Kasus yang menggurita di sekeliling Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang juga merangkap anggotra Fraksi PD DPR,  telah menyita perhatian publik. Bahkan tampaknya telah merepotkan dan 'mempermalukan citra' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Pendiri merangkap Ketua Dewan Pembina dan merangkap pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Padahal, bagi Presiden SBY dan Partai Demokrat, citra itu sangatlah penting. Maka, demi menjaga citra, Nazaruddin pun segera dicopot dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, tetapi masih tetap mempertahankannya sebagai anggota DPR yang terhormat.