back to top

BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    30.7 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 6 menit
    Lama Membaca: 6 menit
    Lama Membaca: 6 menit
    Lama Membaca: 6 menit

    Catatan Kilas

    Moral Pragmatisme Paloh

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak merasa diri...

    Prabowo Wajar Berterimakasih Kepada Jokowi

      Catatan Kilas: Ch Robin Simanullang Sangat wajar (sewajarnya) Presiden Terpilih...

    Suasana Batin PDIP dan TPN Ganjar

    Bagaimana suasana batin PDI Perjuangan ketika mulai tercium bau...

    Surat Kepada Presiden

    Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

    Permanenkan KPK

    Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Reset MK ke Tujuan Mulianya

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan...

    Tahun Percepatan Pembangunan

    PRESIDEN RI JOKO WIDODO*: Tahun 2016 ini adalah Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju. Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

    Tarian Golkar dalam Gendang Demokrat

    CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]

    Populer

    Kabut Kelam Revolusi Mental

    Revolusi Mental (Nawacita Kedelapan): Kolom ‘Revolusi Mental’ Jokowi dan...

    Catatan Runtuhnya Gerakan Revolusi Mental

    Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya 2014 menggelorakan Revolusi Mental...

    Inpres Revolusi Mental Mati Suri

    Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan...

    Artikel Lainnya

    Ayo Gabung Bang Yos

    Bekerja untuk Rakyat, itulah prinsip Letjen TNI Purn. Dr.HC. H. Sutiyoso, SH, baik semasa aktif dalam dinas militer (1968-1997), saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-2007), maupun sebagai Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).

    Mari Selamatkan MK

    KPK menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi. Sebuah prestasi besar KPK, namun di sisi lain sebuah pertanda bangsa ini sudah semakin dekat lampu merah. Dahsyat sekaligus amat berbahaya! Bayangkan sebuah lembaga tinggi negara (satu-satunya) yang berwenang menafsirkan konstitusi dan putusannya bersifat final. Tetapi kini, terdelegitimasi secara masif karena ulah ketuanya sendiri.

    Inikah Capres yang Berani Tegakkan Hukum?

    Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 3 dari 3 | Puluhan nama telah disebut-sebut, terutama dari sisi popularitas dan elektabilitas, memiliki potensi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Dari puluhan nama itu, menurut Anda, siapa di antara mereka yang kemungkinan berani menegakkan supremasi hukum?

    Dicari, Presiden Pemberani Tegakkan Hukum

    Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

    Saatnya Hukum Jadi Panglima

    Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

    Sebelas Pemimpi Capres Demokrat

    CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi calon presiden untuk siap bertarung dalam Pemilu 2014. Konvensi yang digagas langsung SBY itu suatu langkah cerdas terakhir (setelah BLSM) untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat setelah terpuruk akibat beberapa kader elitnya ketahuan korupsi.

    Pajak, Wajah Kekuatan Rakyat

    Oleh Ch. Robin Simanullang | Tajuk Rencana SIB, Kamis 12 Januari 1989 | Utopia, suatu negara tanpa pajak. Namun citra pajak dalam sejarahnya tidak pernah popular. Bahkan rakyat sudah terlanjur melihat dan merasakan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan secara sewenang-wenang.

    Negara Gagal Berantas Narkoba

    Oleh: Ch. Robin Simanullang | Judul ini terkesan seperti sensasi. Padahal sesungguhnya itulah kenyataan, bukan sensasi. Banyak hal yang membuktikan betapa negara, sejauh ini, masih gagal memberantas narkoba.

    Korupsi Ketahanan Pangan

    Korupsi telah mengalir dalam sistem politik pangan Indonesia. Koruptor, menyaru lihai bagai insan antikorupsi, seperti iblis menyaru bagai malaikat. Pakta integritas digadang-gadang dan wilayah bebas dari korupsi pun dicanangkan dalam upacara serimonial. Tapi di balik jubah pakta integritas itu, tikus-tikus berdasi menggerogoti ketahanan pangan dan HAM atas pangan.Oleh Ch. Robin Simanullang

    Omdo WBK Kementan

    Sejak 2008, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan diri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekaligus melakukan Aksi Pakta Integritas. KPK pun mendukung dan bahkan memberi 'penghargaan' sebagai peringkat pertama kementerian berintegritas terbaik pada 2009-2010. Ternyata, WBK dan pakta integritas itu bodong, alias Omdo (Omong Doang). Oleh Ch. Robin Simanullang

    Lagak Pendiri Partai

    Beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan ini memerlihatkan lagak para pendiri partai politik yang salah kaprah. Beberapa pendiri (inisiator) parpol memeragakan seolah mereka pemilik parpol, baik dalam ucapan, maupun sikap dan tindakan. Seolah-olah parpol itu seperti badan usaha perseroan atau komanditer dimana pendiri (pemegang saham) sebagai pemilik.|| Ch. Robin Simanullang

    Menimang Capres 2014

    Perbincangan tentang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sudah makin hangat. Publik dan partai-partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, telah mulai menimang-nimang siapa gerangan Capres – Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Ch. Robin Simanullang | TokohIndonesia.com

    Advertisement

    spot_img