Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM atau Damandiri), resmi berdiri 15 Januari 1996. Sejak berdiri, kiprahnya membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah cukup berarti, dalam pasang-surut pengabdiannya. Akte Pendirian Yayasan Damandiri ini ditandatangani HM Soeharto, Prof.DR.Haryono Suyono, Sudwikatmono dan Sudono Salim.
Jakarta Baru, Jakarta Bersih! Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis bisnis. Konsepnya, menggandeng masyarakat dan badan usaha untuk mendayagunakan sampah.
Oleh: Ch. Robin Simanullang | Judul ini terkesan seperti sensasi. Padahal sesungguhnya itulah kenyataan, bukan sensasi. Banyak hal yang membuktikan betapa negara, sejauh ini, masih gagal memberantas narkoba.
Korupsi telah mengalir dalam sistem politik pangan Indonesia. Koruptor, menyaru lihai bagai insan antikorupsi, seperti iblis menyaru bagai malaikat. Pakta integritas digadang-gadang dan wilayah bebas dari korupsi pun dicanangkan dalam upacara serimonial. Tapi di balik jubah pakta integritas itu, tikus-tikus berdasi menggerogoti ketahanan pangan dan HAM atas pangan.Oleh Ch. Robin Simanullang
Sejak 2008, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan diri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekaligus melakukan Aksi Pakta Integritas. KPK pun mendukung dan bahkan memberi 'penghargaan' sebagai peringkat pertama kementerian berintegritas terbaik pada 2009-2010. Ternyata, WBK dan pakta integritas itu bodong, alias Omdo (Omong Doang). Oleh Ch. Robin Simanullang
Tiga belas partai politik sepakat menandatangani nota kesepahaman (MOU) bergabung ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Senin (1/4/2013) dalam wadah aliansi Poros PKPI. Dengan terbentuknya Poros PKPI tersebut, Ketua Umum DPN PKPI Sutiyoso optimis partainya akan meraih suara pemilih sebanyak 7,5 persen pada Pemilu 2014.
Salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang pro orang-orang kaya adalah akan diterapkannya nomor polisi ganjil-genap dalam upaya mengurai kemacetan lalulintas Jakarta. Kebijakan itu dinilai sangat prematur karena tidak didukung sarana transportasi umum yang memadai.
Beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan ini memerlihatkan lagak para pendiri partai politik yang salah kaprah. Beberapa pendiri (inisiator) parpol memeragakan seolah mereka pemilik parpol, baik dalam ucapan, maupun sikap dan tindakan. Seolah-olah parpol itu seperti badan usaha perseroan atau komanditer dimana pendiri (pemegang saham) sebagai pemilik.|| Ch. Robin Simanullang
Robert Budi Hartono, pemilik BCA dan Djarum, masih menduduki posisi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2013 dengan nilai kekayaan mencapai 8,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 82,4 triliun. Dia di urutan ke-131 orang terkaya di dunia. Kekayaan dari keluarga yang low profile dan banyak berkecimpung dalam lembaga amal dan membina olahraga ini berasal dari bisnis perbankan dan rokok.
Perbincangan tentang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sudah makin hangat. Publik dan partai-partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, telah mulai menimang-nimang siapa gerangan Capres – Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Ch. Robin Simanullang | TokohIndonesia.com
Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).
PENGANTAR: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Ir. Hatta Rajasa dalam pidato kebangsaannya pada temu kader PAN tingkat nasional di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (17/2/2013) mengemukakan delapan pandangan PAN untuk mewujudkan partai bernomor delapan itu memenangkan pertarungan politik 2014, baik Pemilu legislatif maupun presiden.
Setiap kali terjadi banjir besar dan kemacetan parah di Jakarta, selalu timbul berbagai pendapat reaktif tentang beban Jakarta yang sudah tidak layak lagi sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Lalu, setelah banjir surut berbagai pendapat itu pun surut pula tanpa bekas, tanpa tindak lanjut.