Berita

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan setidaknya delapan gelar doktor kehormatan (honoris causa). Dua gelar dari universitas di Indonesia dan enam gelar dari universitas-universitas di dunia seperti Singapura, Malaysia, China, Thailand, Jepang, dan Inggris. Unduh Infografis (High Resolution)

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 3 dari 3 | Puluhan nama telah disebut-sebut, terutama dari sisi popularitas dan elektabilitas, memiliki potensi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Dari puluhan nama itu, menurut Anda, siapa di antara mereka yang kemungkinan berani menegakkan supremasi hukum?

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi calon presiden untuk siap bertarung dalam Pemilu 2014. Konvensi yang digagas langsung SBY itu suatu langkah cerdas terakhir (setelah BLSM) untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat setelah terpuruk akibat beberapa kader elitnya ketahuan korupsi.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Tajuk Rencana SIB, Kamis 12 Januari 1989 | Utopia, suatu negara tanpa pajak. Namun citra pajak dalam sejarahnya tidak pernah popular. Bahkan rakyat sudah terlanjur melihat dan merasakan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan secara sewenang-wenang.

Jakarta Baru, Jakarta Bersih! Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis bisnis. Konsepnya, menggandeng masyarakat dan badan usaha untuk mendayagunakan sampah.

Oleh: Ch. Robin Simanullang | Judul ini terkesan seperti sensasi. Padahal sesungguhnya itulah kenyataan, bukan sensasi. Banyak hal yang membuktikan betapa negara, sejauh ini, masih gagal memberantas narkoba.

Korupsi telah mengalir dalam sistem politik pangan Indonesia. Koruptor, menyaru lihai bagai insan antikorupsi, seperti iblis menyaru bagai malaikat. Pakta integritas digadang-gadang dan wilayah bebas dari korupsi pun dicanangkan dalam upacara serimonial. Tapi di balik jubah pakta integritas itu, tikus-tikus berdasi menggerogoti ketahanan pangan dan HAM atas pangan.Oleh Ch. Robin Simanullang

Sejak 2008, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan diri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekaligus melakukan Aksi Pakta Integritas. KPK pun mendukung dan bahkan memberi 'penghargaan' sebagai peringkat pertama kementerian berintegritas terbaik pada 2009-2010. Ternyata, WBK dan pakta integritas itu bodong, alias Omdo (Omong Doang). Oleh Ch. Robin Simanullang

Tiga belas partai politik sepakat menandatangani nota kesepahaman (MOU) bergabung ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Senin (1/4/2013) dalam wadah aliansi Poros PKPI. Dengan terbentuknya Poros PKPI tersebut, Ketua Umum DPN PKPI Sutiyoso optimis partainya akan meraih suara pemilih sebanyak 7,5 persen pada Pemilu 2014.

Salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang pro orang-orang kaya adalah akan diterapkannya nomor polisi ganjil-genap dalam upaya mengurai kemacetan lalulintas Jakarta. Kebijakan itu dinilai sangat prematur karena tidak didukung sarana transportasi umum yang memadai.