Berita

Salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang pro orang-orang kaya adalah akan diterapkannya nomor polisi ganjil-genap dalam upaya mengurai kemacetan lalulintas Jakarta. Kebijakan itu dinilai sangat prematur karena tidak didukung sarana transportasi umum yang memadai.

Beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan ini memerlihatkan lagak para pendiri partai politik yang salah kaprah. Beberapa pendiri (inisiator) parpol memeragakan seolah mereka pemilik parpol, baik dalam ucapan, maupun sikap dan tindakan. Seolah-olah parpol itu seperti badan usaha perseroan atau komanditer dimana pendiri (pemegang saham) sebagai pemilik.|| Ch. Robin Simanullang

Robert Budi Hartono, pemilik BCA dan Djarum, masih menduduki posisi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2013 dengan nilai kekayaan mencapai 8,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 82,4 triliun. Dia di urutan ke-131 orang terkaya di dunia. Kekayaan dari keluarga yang low profile dan banyak berkecimpung dalam lembaga amal dan membina olahraga ini berasal dari bisnis perbankan dan rokok.

Perbincangan tentang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sudah makin hangat. Publik dan partai-partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, telah mulai menimang-nimang siapa gerangan Capres – Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Ch. Robin Simanullang | TokohIndonesia.com

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

PENGANTAR: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Ir. Hatta Rajasa dalam pidato kebangsaannya pada temu kader PAN tingkat nasional di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (17/2/2013) mengemukakan delapan pandangan PAN untuk mewujudkan partai bernomor delapan itu memenangkan pertarungan politik 2014, baik Pemilu legislatif maupun presiden.

Setiap kali terjadi banjir besar dan kemacetan parah di Jakarta, selalu timbul berbagai pendapat reaktif tentang beban Jakarta yang sudah tidak layak lagi sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Lalu, setelah banjir surut berbagai pendapat itu pun surut pula tanpa bekas, tanpa tindak lanjut.

Pustaka Tokoh Indonesia menerbitkan buku Biografi Militer Sutiyoso THE FIELD GENERAL, Totalitas Prajurit Para Komando, yang diluncurkan pada Selasa, 15 Januari 2013, pukul 19.30 di Djakarta Theater, Jakarta, dalam sebuah acara yang dihadiri para undangan pejabat negara, jenderal, politisi, cendekiawan dan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan.

Surat Terbuka Buat Kapolri | Kisruh antara Kepolisian RI (Polri) versus Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) telah mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima poin solusi untuk mengatasinya. Kelima poin pidato Presiden di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam tersebut lebih menekankan agar Polri berlapang dada ‘mengalah’.

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meniru kebiasaan Busyro Muqoddas yang pernah dikritiknya sering tampil di televisi bak selebriti. Setelah tampil di tengah kerumunan para aktivis antikorupsi yang membela KPK yang berseteru dengan Polri, Abraham Samad tampil populer dengan menyatakan, akan ada yang mengejutkan dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sport center atau sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menegaskan lima poin sebagai solusi mengatasi perseteruan antara Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlarut-larut. Poin-poin sikap (solusi) Presiden tersebut disampaikan dalam pidato di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam. Sejumlah solusi yang disampaikan Presiden SBY tersebut mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, kendati masih ada saja orang yang mengkritisinya.