Berita

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Negara kita saat ini sedang menjadi sorotan dunia. Partisipasi Indonesia sebagai anggota G-20, makin besar untuk ikut aktif dalam memformulasikan masalah yang dihadapi dunia dalam pelbagai dimensi. Demikian Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DBA, Rektor/Guru Besar Ilmu Akuntansi, Universitas Timbul Nusantara, selaku Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi).

Hasil perhitungan cepat (quick count) Pilkada DKI yang dilakukan delapan lembaga survei menunjukkan kemenangan (urutan teratas) pasangan Jokowi-Basuki (nomor urut 3) dengan perolehan suara di kisaran 40,49 - 43,114 persen. Posisi kedua adalah Foke-Nara (nomor urut 1) 33,54 - 34,58 persen.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra untuk kelima kalinya mengalahkan pemerintah dalam gugatan hukum di pengadilan. Kali ini (20 Juni 2012), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 6/2011 tentang Keimigrasian yang diajukan pakar hukum tata negara itu.

Adanya larangan penutupan gereja di sejumlah tempat di Indonesia akibat masih adanya perbedaan persepsi.

Fenomenal! Itulah satu kata yang representatif menggambarkan kehebatan dan kedahsyatan perpaduan duet Joko Widodo (Jakowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Basuki, Ahok) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilukada Gubernur DKI Jakarta 2012. Mereka ikon perubahan dahsyat Jakarta. Sebab, keduanya telah terbukti sebagai pemimpin muda visioner dan ‘merdeka’ (berani, bersih, jujur, ikhlas, transparan dan profesional, memiliki integritas kepemimpin berstandar tinggi serta mampu bekerja di lapangan dengan speed tinggi.

Pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.

Berita Kompas.com bertajuk 'Ketua KPK: Jokowi Patut Diteladani' yang kemudian dikutip JakartaBaru.co menarik perhatian publik setelah Abraham Samad (Ketua KPK) belakangan menyatakan tidak terima pernyataannya dicatut sebagai testimoni yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Aparat penegak hukum dan masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab moral dalam memberantas mafia peradilan.

Sejatinya sistem politik bangsa Indonesia adalah politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem politik masih lebih berorientasi kepada kepentingan elit dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Pertanyaan ini muncul dalam benak ketika membaca keluh-kesah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mewabah, semakin sistemik dan brutal. Semakin menggurita hingga ke generasi muda. Pergerakannya juga semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pada 2-7 April 2012, yang juga hasilnya diragukan beberapa pihak menempatkan pasangan incumbent Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) masih mengungguli lima pasangan lainnya.