Berita

Populer (All Time)

Presiden Habibie Lepaskan Timor Timur

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

Revolusi Pendidikan untuk Indonesia Abadi

Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

Sesakit Apapun, Tetap Kawal Jokowi

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Surat Kepada Presiden

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

Al-Zaytun, Islam Milenium Ketiga

Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

Populer Minggu ini

Intelijen, Policymakers dan Pengawasan

Penulis: Ch. Robin Simanullang, Wartawan TokohIndonesia.com || Badan Intelijen Negara...

Presiden Habibie Lepaskan Timor Timur

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

Gibran Pembuka Topeng Jokowi

Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Joko Widodo. Secara...

Dua Kapal Raksasa Al-Zaytun Berlayar

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Hentikan Penzalim Panji Gumilang

Jakarta, TI 14/7/2011 | Sekitar 50.000 massa yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) melakukan aksi damai di Jakarta, Kamis (14/7/2011) menuntut penghentian Pendzaliman Terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dan juga Ustaz Abdul Halim. Mereka membawa spanduk berisikan pesan, antara lain: "Berikan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Keadilan dan Jangan Terus Difitnah karena Mereka Sedang Mengemban Amanah Bangsa dan Negara, Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa".

Trending Hari Ini

Baptisan Batak Pertama

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Uni Lubis: Menggugat Legislasi yang Berlari Diam-Diam

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

KEARIFAN ‘MENGIMANI’ PANCASILA

Remontada From Within, Novum Gradum: Trilogi Revolusi Pendidikan. 79...

Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu

Salam Horas Batak: Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu...

Ayo Benahi Ulang KPK

Reformasi 1998 menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)....

DAFTAR ARTIKEL

Mengapa Pilih Jokowi-Basuki?

Fenomenal! Itulah satu kata yang representatif menggambarkan kehebatan dan kedahsyatan perpaduan duet Joko Widodo (Jakowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Basuki, Ahok) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilukada Gubernur DKI Jakarta 2012. Mereka ikon perubahan dahsyat Jakarta. Sebab, keduanya telah terbukti sebagai pemimpin muda visioner dan ‘merdeka’ (berani, bersih, jujur, ikhlas, transparan dan profesional, memiliki integritas kepemimpin berstandar tinggi serta mampu bekerja di lapangan dengan speed tinggi.

Pemerintah Jangan Jadi Penghimbau!

Pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.

Menarik, Pernyataan Ketua KPK Atas Keteladanan Jokowi

Berita Kompas.com bertajuk 'Ketua KPK: Jokowi Patut Diteladani' yang kemudian dikutip JakartaBaru.co menarik perhatian publik setelah Abraham Samad (Ketua KPK) belakangan menyatakan tidak terima pernyataannya dicatut sebagai testimoni yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Memberantas Mafia Peradilan

Aparat penegak hukum dan masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab moral dalam memberantas mafia peradilan.

Orientasi Politik Masih Pragmatis

Sejatinya sistem politik bangsa Indonesia adalah politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem politik masih lebih berorientasi kepada kepentingan elit dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Kini KPK Lagi Ngapain?

Pertanyaan ini muncul dalam benak ketika membaca keluh-kesah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mewabah, semakin sistemik dan brutal. Semakin menggurita hingga ke generasi muda. Pergerakannya juga semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Politik Survei, Foke-Nara Unggul

Survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pada 2-7 April 2012, yang juga hasilnya diragukan beberapa pihak menempatkan pasangan incumbent Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) masih mengungguli lima pasangan lainnya.

Jokowi-Ahok, Unggulan Jakarta 1

Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) akhirnya diusung PDIP dan Gerindra menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Belitung sebagai Cawagub. Banyak pihak yang menghendaki pemimpin bijak dan bersahaja itu memimpin Ibukota periode 2012-2017.

LSI: Foke Teratas, Jokowi Kedua

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dicurigai beberapa pihak sebagai pesanan salah satu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI itu menempatkan popularitas pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) sangat jauh di atas pasangan lain.

Wamenkumham Main Tampar Sipir

Arogansi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM yang menampar pegawai penjara (sipir) ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Permasyarakatan Riau, Selasa 3 April 2012 lalu, disikapi keluarga besar sipir dengan menyampaikan surat pernyataan keprihatinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Isi Kontrak Koalisi Parpol dengan SBY

Enam partai politik (parpol) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Mereka mengikatkan diri dengan kesepakatan kontrak dan tata etika yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 dan diperbarui pada 23 Mei 2011.

PKS itu Berkeringat

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

Advertisement

spot_img