Berita

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Jakarta 02/02/2006: Ade Daud Nasution, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Bintang Reformasi,  Kamis (2/2/2006), dipukul seusai melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Djoko Suyanto. Dia mengajukan berbagai pertanyaan yang bersifat mengoreksi TNI.

Kompas 23/7/2005 Oleh: IMAM PRIHADIYOKO: Transisi demokrasi di Indonesia tanpa disadari telah membawa anomali. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan realitas politik. Salah satu yang menonjol, keinginan untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menoleransi bahkan terkesan mendorong lahirnya multipartai.

Aisyah sangat terkesan dengan ide Syaykh Abdussalam Panji Gumilang, untuk mendirikan sekolah Al-Zaytun di pulau Natuna. Menurut Aisyah, kalau itu terjadi pasti sangat membantu keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta 25/6/2005: Di luar dugaan mantan Dirut Bank Danamon dan Wakil Dirut BNI Arwin Rasyid dipercaya pemerintah menjadi Direktur Utama PT Telkom Tbk dalam RUPS, yang berlangsung di Kantor Divre II Telkom Jakarta, Jumat (24/6/2005). Alumni S1 FE-UI (1980) dan S2 (MBA) International Business-University of Hawaii, USA, itu menggantikan Kristiono yang semula dijagokan akan tetap menduduki jabatan itu.

Jakarta 16/5/2005: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri, Senin 16/5/2005, memilih Agus Martowardojo sebagai direktur utama, menggantikan Eduard Cornelis William Neloe, yang berstatus tersangka dalam kasus kredit macet. Sementara Edwin Gerungan, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ditetapkan sebagai komisaris utama menggantikan Binhadi.

Jakarta 9/5/2005: Mantan Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, Ali Sadikin, yang akrab dipanggil Bang Ali, dianugerahi medali dan penghargaan sebagai guru bangsa oleh Yayasan Ikatan Alumni Institut Kesenian Jakarta (YIA-IKJ) dalam acara "Terima Kasih Bang Ali" di Graha Bakti Budaya (GBB) Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, 9/5/2005. Dia dinilai sangat berjasa dalam memelopori pembangun Jakarta menjadi kota megapolitan serta mendirikan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Jakarta, Kompas Jumat, 22 Oktober 2004: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akhirnya mengangkat Agusman Effendi sebagai pejabat ketua umum untuk melaksanakan tugas yang tidak bisa dilakukan Nurdin Halid selama masa pemeriksaan kepolisian. Meskipun demikian, PSSI tak menentukan lamanya masa jabatan Agusman yang juga menjabat sebagai ketua bidang usaha dan promosi ini.

Barli Sasmitawinata (86), pelukis dan guru yang berperan penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia, telah pergi. Seniman ini meninggal di Rumah Sakit Advent Bandung, Kamis 8 Februari 2007 sekitar pukul 16.30.

Jakarta 20/05/2003: Bank central harus independen. Kendati untuk mempertahankan amanah itu, ia harus menghadapi tantangan hebat. Ia dipaksa memilih: Mundur atau ditahan! Ia pilih tak rela BI diintervensi: Ia tak mau mundur! Akibatnya, ia dituduh korupsi, diadili dan mendekam dalam tahanan. Sempat divonis tiga tahun penjara. Tapi, akhirnya keadilan tetap singgah menghampiri, ia divonis bebas. Pengagum Nelson Mandela ini, berjuang demi keadilan dan independensi Bank Indonesia, yang dipimpinnya.

Arsip TI (9/2/2001) | Dalam acara sangat singkat, sekitar 15 menit, Presiden Abdurrahman Wahid melantik Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jumat 9 Februari 2001 pagi pukul 8.30 WIB, di Istana Negara, Jakarta.

Arsip TI (17/2/1999) | Mantan Sekjen Komnas HAM, Baharuddin Lopa dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Lopa dilantik presiden Habibie di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang (17/2/1999), bersama 14 orang Dubes lainnya.