BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    23.9 C
    Jakarta
    Trending Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 2 menit
    Lama Membaca: 2 menit
    Lama Membaca: 2 menit
    Lama Membaca: 2 menit

    Berita

    Populer (All Time)

    Presiden Habibie Lepaskan Timor Timur

    Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

    Revolusi Pendidikan untuk Indonesia Abadi

    Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

    Sesakit Apapun, Tetap Kawal Jokowi

    Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

    Surat Kepada Presiden

    Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

    Al-Zaytun, Islam Milenium Ketiga

    Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

    Populer Minggu ini

    Baptisan Batak Pertama

    Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

    Opsi C, Vonis DPR Mewakili Rakyat

    Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (12/03/2010): Ibarat gempa bumi, episentrum krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998 berada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN sendiri. Sedangkan episentrum krisis keuangan global 2008 berada jauh di Amerika Serikat sana, tanpa krisis politik pula di Indonesia.

    Prinsip Keberagaman Capres-Cawapres

    Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?

    Satgas Bantah Gayus

    Jakarta, 20/1/2011: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membantah semua tuduhan Gayus (Mengejutkan, Sembilan Pengakuan Gayus) dalam siaran pers yang dibacakan dan dibagikan kepada pers di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.

    Perspektif dan Pemalsuan Nilai Luhur Batak

    Sudah lumayan banyak tulisan mengenai suku bangsa Batak, yang...

    Trending Hari Ini

    Siapa Yang Penjilat?

    Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (24/5/2011) | Kasus yang menggurita di sekeliling Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang juga merangkap anggotra Fraksi PD DPR,  telah menyita perhatian publik. Bahkan tampaknya telah merepotkan dan 'mempermalukan citra' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Pendiri merangkap Ketua Dewan Pembina dan merangkap pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Padahal, bagi Presiden SBY dan Partai Demokrat, citra itu sangatlah penting. Maka, demi menjaga citra, Nazaruddin pun segera dicopot dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, tetapi masih tetap mempertahankannya sebagai anggota DPR yang terhormat.

    Peringatan Lahirnya Pancasila di Al-Zaytun

    TI, Jakarta 25/5/2011: Menteri Agama Suryadharma Ali akan menghadiri peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 2011 di Ma'had Al-Zaytun. "Peringatan ini juga akan dihadiri Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mendagri," kata Menag kepada wartawan, Rabu (25/5/2011) seusai menerima Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang di ruang kerjanya. "Insya Allah saya akan hadir, kegiatan ini inisiatif dari Panji Gumilang," ujar Suryadharma Ali sebagaimana dilansir situs Kementerian Agama (kemenag.go.id).

    Kasus Bachtiar Chamsyah Terus Ditelusuri

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial. Karena itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Sosial Gunawan Sumodiningrat sebagai saksi untuk tersangka mantan Mensos Bachtiar Chamsyah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Kemsos, di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (26/3/2010) ini.

    Kapolri Bisa Dipidana

    Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Pansel Pimpinan KPK

    Pemerintah telah menetapkan 12 nama anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    DAFTAR ARTIKEL

    Pemerintah Jangan Jadi Penghimbau!

    Pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.

    Menarik, Pernyataan Ketua KPK Atas Keteladanan Jokowi

    Berita Kompas.com bertajuk 'Ketua KPK: Jokowi Patut Diteladani' yang kemudian dikutip JakartaBaru.co menarik perhatian publik setelah Abraham Samad (Ketua KPK) belakangan menyatakan tidak terima pernyataannya dicatut sebagai testimoni yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

    Memberantas Mafia Peradilan

    Aparat penegak hukum dan masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab moral dalam memberantas mafia peradilan.

    Orientasi Politik Masih Pragmatis

    Sejatinya sistem politik bangsa Indonesia adalah politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem politik masih lebih berorientasi kepada kepentingan elit dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

    Kini KPK Lagi Ngapain?

    Pertanyaan ini muncul dalam benak ketika membaca keluh-kesah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mewabah, semakin sistemik dan brutal. Semakin menggurita hingga ke generasi muda. Pergerakannya juga semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

    Politik Survei, Foke-Nara Unggul

    Survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pada 2-7 April 2012, yang juga hasilnya diragukan beberapa pihak menempatkan pasangan incumbent Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) masih mengungguli lima pasangan lainnya.

    Jokowi-Ahok, Unggulan Jakarta 1

    Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) akhirnya diusung PDIP dan Gerindra menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Belitung sebagai Cawagub. Banyak pihak yang menghendaki pemimpin bijak dan bersahaja itu memimpin Ibukota periode 2012-2017.

    LSI: Foke Teratas, Jokowi Kedua

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dicurigai beberapa pihak sebagai pesanan salah satu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI itu menempatkan popularitas pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) sangat jauh di atas pasangan lain.

    Wamenkumham Main Tampar Sipir

    Arogansi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM yang menampar pegawai penjara (sipir) ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Permasyarakatan Riau, Selasa 3 April 2012 lalu, disikapi keluarga besar sipir dengan menyampaikan surat pernyataan keprihatinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

    Isi Kontrak Koalisi Parpol dengan SBY

    Enam partai politik (parpol) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Mereka mengikatkan diri dengan kesepakatan kontrak dan tata etika yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 dan diperbarui pada 23 Mei 2011.

    PKS itu Berkeringat

    Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

    Data Ketua DPA

    Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

    Advertisement

    spot_img