[DIREKTORI] Ir. Djan Faridz dikenal sebagai pengusaha di bidang properti dan energi yang kemudian menjadi politisi. Ia juga merupakan senator sekaligus menjadi Ketua PWNU DKI Jakarta. Ia sempat ancang-ancang mencalonkan diri sebagai gubernur. Namun hal itu urung dilakukan karena dirinya dipercaya menjadi Menteri Perumahan Rakyat.
Saat Djan Faridz diangkat menjadi Menteri Perumahan Rakyat (2011-2014), ia masih aktif sebagai anggota DPD DKI Jakarta periode 2009-2014. Ketika menjadi anggota DPD inilah ia bersinggungan dengan dunia politik. Politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kelahiran Jakarta 5 Agustus 1950 ini, sangat menaruh perhatian terhadap permasalahan di Ibu Kota menyoal penataan Kota Jakarta.
Sehingga kala ia terpilih menjadi senator salah satu misi pentingnya untuk Kota Jakarta adalah mengembangkan rancangan kebijakan – perundangan – yang relevan untuk mengatur, rancang bangun tata ruang perkotaan Jakarta dalam kedudukannya sebagai Kota Internasional.
Sebagai menteri kebijakan-kebijakannya diharapkan dapat meletakkan landasan kebijakan untuk pembangunan pemukiman di Indonesia sehingga penataan sebuah kawasan tidak selalu dilakukan, setelah pemukiman terlanjur padat sekaligus menjadi antisipasi bagi kota-kota sedang berkembang.
Hal ini jugalah yang mendorong dirinya, ancang-ancang mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pemilukada DKI Jakarta 2012. Namun hal itu urung dilakukan k endati sekalipun mendapatkan dukungan baik dari partai dan sejumlah organisasi masyarakat. Sebelum pemilu dilaksanakan, putra dari pasangan Mohammad Djan dan Aisah Djan ini, keburu diangkat untuk mengarsiteki Kementrian Perumahan Rakyat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu II pada pada 19 Oktober 2011.
Sebagaimana cita-cita yang ingin diperjuangkannya, baik saat mencalonkan diri sebagai senator maupun saat berkeinginan mencalonkan diri sebagai gubernur, selalu tentang pentingnya penataan Kota Jakarta. Dengan tugas sebagai menteri yang mengurusi perumahan rakyat, ia dihadapkan pada tugas yang lebih besar. Tidak hanya menata pemukiman Kota Jakarta untuk menjadi lebih baik, namun seluruh wilayah Indonesia. Hal inilah yang membuatnya tertantang untuk mengurusi perumahan rakyat di seluruh Indonesia.
Salah tantangan yang dihadapinya untuk tiga tahun sebagai menteri perumahan yakni mengatasi masalah kekurangan (backlog) rumah. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2010 kekurangan rumah mencapai 13,6 juta unit dengan laju kekurangan rumah 700.000 unit per tahun.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah menuangkannya dalam Program Pembangunan Pro Rakyat Klaster IV nya yakni membangun rumah sangat murah sebanyak 350 ribu unit dan rumah murah sebanyak 650 ribu unit hingga 2014 dan menyediakan rumah bagi warga Indonesia eks Timur-Timor yang berada di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste sebanyak 29.992 unit.
Pengalamannya sebagai pengusaha properti kelas menengah ke bawah, sangat mendukung untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai menteri perumahan rakyat. Dunia properti bagi suami Nini Widjaja ini bukan lagi barang baru baginya apa lagi latar belakang pendidikannya sebagai seorang sarjana arsitektur.
Selain itu, ia juga seorang organisator yang mumpuni yang sukses memimpin perusahaannya, PT Priamanaya Djan International sejak tahun 1996. Ia berhasil merintis dan memimpin perusahaannya mulai dari bawah hingga melebarkan sayap ke berbagai sektor. Tidak hanya piawai memimpin perusahaan, ia juga Ketua PWNU DKI Jakarta dan pernah menjadi Bendahara Forum Ulama Habaib Betawi (FUHAB), dan Ketua Kompartemen Hipmi Jaya.
Sehingga sebagai menteri kebijakan-kebijakannya diharapkan dapat meletakkan landasan kebijakan untuk pembangunan pemukiman di Indonesia sehingga penataan sebuah kawasan tidak selalu dilakukan, setelah pemukiman terlanjur padat sekaligus menjadi antisipasi bagi kota-kota sedang berkembang.
Sebelum menjadi orang yang sukses, ia mengawali usahanya dengan membuka usaha bengkel las, lama-kelamaan usahanya bekembang menjual alat-alat bangunan hingga menjadi pemborong perumahan. Pelan tapi pasti namanya semakin berkibar, terlebih setelah sentuhan anak perusahaannya berhasil membuat Pasar Tanah Abang menjadi pusat grosir terbesar di tanah air yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2005.
Konon dulunya pasar ini kumuh dan tidak memiliki fasilitas seperti lift, pendingin ruangan, dan fasilitas penunjang lainnya. Setelah fasilitasnya dilengkapi, pusat bisnis itu berkembang pesat hingga menjadikannya sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Perputaran uang di pusat grosir ini bisa mencapai ratusan miliar perhari atau triliunan rupiah perbulan.
Setelah sukses di bidang properti, ia terus menancapkan bendera perusahaannya di sektor pertambangan dan energi yang tersebar di beberapa daerah seperti Riau, Semidang Aji, Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di bidang listrik perusahaannya juga turut membangun pembangkit listrik di Rembang, Jawa Tengah, pembangkit listrik independen (independent power producer/IPP) dan pembangkit listrik di Lahat Sumatera Selatan.
Terkait dengan permasalahan yang dihadapi Jakarta dalam situs pribadinya www.djanfaridz.com misalnya, ia berpandangan tentang Greater Jakarta yang diusulkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah waktunya untuk dipikirkan secara serius. Hal itu dinilainya penting, karena pertumbuhan fisik spasial Jakarta telah melewati batas-batas administratif Jakarta itu sendiri, ke kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Bodetabekpunjur).
Sehingga dikhawatirkan pertumbuhan fisik Jakarta telah meyebar ke wilayah penyangga untuk kebutuhan rumah. Pertumbuhan penduduk di kawasan penyangga menyebabkan kebutuhan pelayanan juga meningkat dan pemanfaatan lahan resapan untuk kebutuhan lainnya bertambah. Pertumbuhan ini jika tidak ditangani bisa menyebabkan Jakarta menanggung akibat kerusakan lingkungan dari kawasan penyangga. Air hujan tidak terserap lagi dan langsung ke sungai yang bermuara di Jakarta. Potensi banjir kiriman akan membesar.
Menurutnya Greater Jakarta akan menjadi payung makro untuk mempertahankan kondisi kawasan, agar kawasan di Jabodetabekpunjur tetap layak huni, sementara, secara mikro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus meyelesaikan pekerjaan rumahnya, meningkatkan kapasitas kemampuan manajemennya dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. basan, red
