[WIKI-TOKOH] Mantan pekerja rumah tangga (PRT) ini telah menggenggam gelar master dari Jerman. Dina Nuriyati kini berjuang memperbaiki nasib PRT lainnya.
Masih segar dalam ingatan Dina Nuriyati bagaimana langkah pertamanya di kota sebesar Hong Kong. Saat itu, pada 1997, Dina masih bau kencur. Dia baru saja lulus SMU dan berniat menimba ilmu di Hong Kong. Niatnya teguh menjadi bagian dari gelombang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke Hong Kong, bukan sekadar mengumpulkan uang membantu orang tuanya di sebuah desa di daerah Malang. Dina berencana kelak bisa melanjutkan kuliah di Indonesia dengan tabungan dari penghasilannya selama di Hong Kong.
“Di masa itu, banyak hal yang bisa membuat orang-orang desa memberanikan diri sendirian pergi ke negara asing untuk membantu ekonomi keluarga. Saya tidak mungkin diam melihat panen yang gagal. Orang pergi ke luar negeri sering bukan pilihan, kadang keterpaksaan. Semua berujung pada masalah ekonomi. Banyak juga yang putus sekolah dan tak punya pilihan. Apalagi menuntut kuliah,” kenang Dina di sebuah pusat perbelanjaan di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.
Selama empat tahun menjadi pekerja rumah tangga (PRT) di Hong Kong, Dina sempat merasakan hak-haknya dipenggal. Meski Hong Kong tergolong negara tujuan TKW yang lebih manusiawi daripada Arab Saudi ataupun Malaysia, Dina sempat digaji tidak sesuai standar dan tidak punya hari libur. Dua tahun pertama bekerja di sana, beban kerja Dina melebihi batas.
Lantaran tidak tahan, Dina berusaha keras mencari majikan baru yang minimal mau memberikan hari libur. Dia ingin menggunakan hari libur untuk kursus. “Saya gunakan satu hari libur itu untuk kursus komputer. Saya ikuti hampir semua pelatihan yang ada di kota Hong Kong. Pelatihan kepemimpinan, pelatihan gender, pelatihan hukum, macam-macam lah,” ujarnya.
Lantaran terpapar dengan pengalaman berorganisasi, awal tahun 2000 ia bergabung dengan Indonesian Migran Union Worker. “Saya cari tahu sebenarnya peraturan untuk kami itu bagaimana, sembari mulai kursus komputer. Akhirnya saya tahu ada hak libur sehari dalam seminggu. Ada gaji standarnya, ada jam kerja. Tapi ini semua sering-disepelekan. Jadi, bukan hanya yang disiksa saja yang perlu dibela,” ujarnya.
Advokasi
Empat tahun bekerja di Hong Kong, Dina menepati janjinya. Dia melanjutkan kuliah di Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saat sibuk kuliah, ia diminta menjadi koordinator gerakan PRT di Malang. Dina mengakui, PRT merupakan golongan buruh yang paling sulit dibela. Pasalnya, lingkup kerja PRT selalu saja diklaim sebagai lingkup domestik. “Kalau Anda kerjadi restoran atau perusahaan, jika Anda atau bos Anda berbuat salah, tidak sulit mencari saksi karena itu ruang publik. Tapi kalau PRT dilecehkan? Apa iya anaknya yang mungkin saja melihat mau melaporkan ke polisi?” sahutnya.
Sepanjang proses pendampingan itu, Dina paling gemas dengan sikap pemerintah terutama kepada PRT yang bekerja di luar negeri. PRT, kata Dina, justru sering dianggap sumber masalah negara. “Yang disorot justru banyaknya PRT yang tidak layak kerja dikirim, PRT yang ke luar negeri tidak punya dokumentasi resmi. Saya sangat sepakat itu harus dibereskan, tapi bukankah semua kesalahanakan berbalik kepada pemerintah? Kenapa tidak menyejahterakan mereka, kenapa tidak membuat fasilitas dan pendukung yang baik untuk profesi ini,” tegasnya.
Dina masih ingat betul bagaimana seorang pejabat yang bahkan sudah melihat sendiri penderitaan PRT yang terabaikan hak-haknya masih saja tak tergerak membantu. “Pernah saat saya dan teman-teman dari IM mengawal langsung pemulangan PRT dari Umur Tengah. Kami datang langsung ke polres di Jakarta. Menginap di sana menemani mereka. Mereka semua korban penyiksaan dan pemerkosaan. Kondisi mereka benar-benar memprihatinkan. Waktu itu, Muhaimin Iskandar yang masih menjadi ang-, gota DPR juga ikut datang kok. Dia lihat mereka. Tapi sekarang?” ujarnya dengan nada meninggi dan mata berkaca-kaca.
Sakit hati
Dina memang masih sakit hari dengan sikap Indonesia yang bersikukuh menolak mendukung adanya konvensi internasional perlindungan hak-hak PRT yang dibahas pada Juni 2010. Padahal mayoritas negara Eropa dan Amerika telah menyetujuinya. Belum lagi sikap DPR yang masih saja mengeluarkan pembahasan RUU Perlindungan PRT dari program legislasi nasiona) 2010 pada rapat tanggal 2 Juni 2010. Menurut Dina, alasan yang mereka kemukakan juga tidak logis.
“Kalau Indonesia tidak serius melindungi hak-hak PRT di dalam negeri, bagaimana negara ini punya posisi tawar tinggi untuk membela PRT di luar negeri yang disiksa? Kan dengan mudah negara-negara itu membalikkan pembelaan Indonesia,Loh, Anda sendiri tak melindungi PRT, makin lemahlah posisi PRT kita di luar,” tegasnya.
Indonesia, lanjutnya, seharusnya belajar dari Hong Kong. Kemajuan Hong Kong disebabkan warganya dapat berkonsentrasi penuh pada pekerjaan kantor. Semua urusan domestik rumah tangga telah tertangani dengan baik oleh PRT. “Sekarang meski semua serbamesin, tetap saja sentuhan manusia diperlukan dalam mengurusi rumah tangga. Bahkan PRT terbukti berperan signifikan dalam menumbuhkembangkan generasi Hong Kong. Anak-anak Hong Kong yang mengajari pertama kali, ya PRT itu,” sahutnya.
Profesional
Dina mengaku memimpikan agar PRT dapat dipandang sebagai sebuah profesi yang bernilai. “Semua kesempatan edukasi dan berorganisasi yang terbuka untuk saya, saya kerjakan. Itu tidak mudah. Saya mewakili organisasi ikut konferensi di Taiwan atau ikut persiapan konvensi internasional di Nepal, waktu masih jadi PRT. Saya buktikan ke majikan meski saya menyiapkan demonstrasi, menulis spanduk sampai malam, jam 1 atau jam 2 dini hari, saya tidak pernah mengesampingkan kerja.” ucapnya.
Perjuangannya sekarang adalah mengedukasi masyarakat dan pemerintah mengenai peran signifikan seorang PRT. Pemerintah juga menjadi poin penting pengembangan PRT yang profesional. Adanya payung hukum yang tegas, fasilitas serta kemudahan akses bagi PRT yang ingin mengembangkan dirinya seharusnya mutlak disediakan pemerintah. “Jadi, kami kuatkan juga lobi ke DPR ke pemerintah. Kuatkan organisasi PRT. Karena kalau lemah, kami pasti tidak akan didengar pemerintah/ tandasnya. (M-4) e-ti
Sumber: Media Indonesia, Kamis, 1 Juli 2010 | Vini Mariyane Rosya
