Catatan Kilas

Salut kepada partai politik (parpol) yang telah menampilkan tiga pasangan calon (Paslon) Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang hebat dalam kontestasi Pemilukada serentak Februari 2007 mendatang. Kehebatan utamanya adalah menguatnya prinsip kebangsaan dan menyusutnya isu sara dengan mengedepankan kontestasi gagasan, program, integritas, kapabilitas dan kepemimpinan.

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa semua kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif maupun di struktur partai di semua tingkatan adalah petugas partai. “Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai,” tegas Ketua Umum PDI Perjuangan itu.[1]

PRESIDEN JOKOWI*: Sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antarnegara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.

PRESIDEN RI JOKO WIDODO*: Tahun 2016 ini adalah Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju. Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Golkar, partai penguasa 30-an tahun Orde Baru, jika dilihat dari perolehan suara pemilu legislatif era reformasi, masih bertahan sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Namun dalam hal pemilu presiden, tampak semakin tak berdaya, loyo, kerdil dan terpuruk jadi follower.Catatan Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com

Anomali dukungan partai politik (parpol) kepada calon perseorangan (independen) dalam Pilkada tidak terlarang. Walaupun hal itu akan menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi parpol tersebut, baik secara ideologis, tujuan dan terutama basis massanya.Catatan: Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com

Pilgub DKI Jakarta akan berlangsung Februari 2017. Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sangat percaya diri meninggalkan PDIP dan memilih pasangan Cawagubnya Heru Budi Hartono (Heru), melalui jalur perorangan (independen), untuk sementara ini berada di atas angin karena belum munculnya pasangan pesaing yang lebih unggul. Oleh: Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com

Politik adalah seni kemungkinan (the art of possibilities). Dalam berpolitik (seni kemungkinan) itu ada visi dan misi yang diperjuangkan melalui seni diplomasi, negosiasi, koalisi dan kampanye yakni seni untuk meyakinkan, memengaruhi, mengubah pilihan dan dukungan. Catatan Kilas: Ch. Robin Simanullang

Indonesia mencari orang yang extraordinary, luar biasa, setengah malaikat, untuk memimpin KPK. Orang berintegritas moral tinggi, bersih, jujur, cakap, berani, tegas dan memiliki reputasi yang baik; Berkomitmen memberantas korupsi, bergaya hidup sederhana (bersahaja), tidak memiliki cacat di masa lalu, sudah selesai dengan kepentingan diri sendiri dan berani (siap) mati (berkorban) demi bangsa dan negara. Negarawan (pejabat negara) setengah malaikat!

Catatan Ch. Robin Simanullang | Para elit Partai Golkar yang sudah berpengalaman dan dikenal piawai dalam kegiatan politik tampaknya sedang mengalami dekadensi politik. Layaknya orang dewasa yang terperosok dekadensi ‘moral’. Terbukti, para elit Golkar gagal total mengatasi konflik internalnya, sehingga membuka ruang bagi eksternal menungganginya.

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Birahi politik dan arogansi oknum komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menjerumuskan lembaga negara independen dan super body itu ke titik paling lemah sejak kelahirannya 2004. Pelajaran yang amat mahal untuk mensterilkan KPK dari arogansi dan birahi politik.