back to top

BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    28.8 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit

    Wawancara

    Enerji Alternatif dan Pakan Ternak

    Jakarta, 18/04/2003: Sebagai seorang pemikir dan pelaku industri, Rauf Purnama tak pernah berhenti berpikir untuk bisa melahirkan sesuatu demi masa depan bangsanya. Ia ingin mewujudkan obsesinya untuk membangun pabrik enerji (bahan bakar) alternatif terpadu dengan penyediaan bahan baku pabrik pakan ternak. Obsesi ini bergelora dalam pikirannya setelah melihat permasalahan enerji non-renewable (tidak dapat diperbaharui) yang pada suatu saat pasti habis, serta permasalahan pakan ternak yang masih belum swasembada.

    Peradaban Politik Masih Kumuh

    Tingkat peradaban politik kita masih rendah dan kumuh. Kotor. Ya politik uang, ya moral. Setelah reformasi, relatif demokrasi kita ada, dipuji, meski berada di tangan mereka yang tidak bertanggung jawab, yang wawasannya picik. Kualitas demokrasi kita di bawah standar.

    Mari Lihat Dengan Jernih

    WAWANCARA PROBOSUTEJO: Apa yang telah dilakukan oleh lima Presiden RI? Bandingkan dengan apa yang telah dilakukan Pak Harto! Probosutedjo juga bicara keseharian Pak Harto sesudah meletakkan jabatan sebagai presiden 21 Mei 1998. Juga mengenai keberanian Pak Harto, sebagai pemimpin, melaksanakan berbagai proyek pembangunan kendati pada mulanya ditentang oleh para demonstran. Seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Satelit Palapa, Tol Jagorawi dan sebagainya.

    Pemerintah Takluk pada Korporasi

    Suara Prmbaruan 12/2/2006: Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan: "Konsep tentang pembangunan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan ekonomi kerakyatan, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, hanya lips service, bukan menjadi spirit perundang-undangan. Jadi tidak heran, deras modal masuk ke Indonesia dan kita menjadi kalah dalam bargaining position dengan mereka karena jebakan dari aturan yang di-drive pemodal. Pemerintah kita takluk pada korporasi..."

    Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan

    WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Makelar Kasus itu Sangat Buruk

    WAWANCARA | Indonesia kini mengembangkan demokrasi konsensus. Sebuah demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa. Sekarang sudah dalam tahap konsolidasi, diperbaiki sampil berjalan. Bukan transisi lagi. Sejalan dengan itu, Indonesia kini juga tengah memasuki proses penegakan supremasi hukum. Maka, makelar kasus itu suatu hal yang sangat buruk.

    Hadir Saat Diperlukan

    Kendati Wimar menyurutkan langkahnya berbicara di depan publik sepeninggal istri tercinta, Suvatchara Witoelar (2003), dia sesungguhnya tidak berhenti berbicara demokrasi. Ia mendirikan Yayasan Perspektif Baru untuk melanjutkan dialog yang sehat dalam bentuk Perspektif Baru.

    Ketika Air Menggugat

    Air, sebenarnya memiliki tempat hidup atau habitat. Dia hidup di akar-akar pohon, di danau-danau, di situ-situ, di alur-alur sungai. Sekarang habitat air itu dirusak. Pohon-pohon ditebang, situ-situ diuruk menjadi industri, mal-mal dan permukiman metropolitan. Di Jakarta, misalnya, yang dulu namanya Rawa Buaya, Rawa Mangun dan lain-lain itu adalah habitat air. Tetapi dibangun rumah, pabrik. Maka sekarang, air itu mencari dan menggugat: "Tempat tinggal saya di mana?" Sehingga ia lari ke mana-mana. Banjir!

    Populer

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan...

    Begini Postur TNI Ideal

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

    Bikin Koperasi Tidak Perlu Pakai Izin

    Kementerian KUKM terus berupaya memberikan kemudahan untuk membentuk koperasi. Bahkan untuk memulai, masyarakat cukup melapor dan membuat surat agar bisa mendirikan dan melakukan aktivitas koperasi.

    Artikel Lainnya

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan pengalaman di bidang hukum, tetap menaruh harapan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    PPP, Demi Kejayaan Islam

    Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Segera Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

    Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Menciptakan Masyarakat Butuh Koperasi

    Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

    Visi & Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

    Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

    Bibit Permasalahan Papua

    Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.

    Evaluasi TNI tentang Kondisi Bangsa

    Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    Begini Postur TNI Ideal

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

    Advertisement

    spot_img