back to top

BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    27.2 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit

    Wawancara

    Kriteria Gubsu dan Hak Azasi Pekerja

    Masalah tenaga kerja tidak asing lagi bagi Drs H Serta Ginting. Selama 30 tahun lebih ia bekerja sebagai karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Dia juga pernah mengetuai Federasi SP-Bun PTP Nusantara I-XIV, yang tentu saja banyak bersentuhan dengan masalah ketenagakerjaan.

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Mari Lihat Dengan Jernih

    WAWANCARA PROBOSUTEJO: Apa yang telah dilakukan oleh lima Presiden RI? Bandingkan dengan apa yang telah dilakukan Pak Harto! Probosutedjo juga bicara keseharian Pak Harto sesudah meletakkan jabatan sebagai presiden 21 Mei 1998. Juga mengenai keberanian Pak Harto, sebagai pemimpin, melaksanakan berbagai proyek pembangunan kendati pada mulanya ditentang oleh para demonstran. Seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Satelit Palapa, Tol Jagorawi dan sebagainya.

    Inginkan KA Unggulan Transportasi Massal

    Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menginginkan kereta api benar-benar bisa dikembangkan menjadi alat transportasi massal unggulan di Indonesia. Pesan singkat na-mun bermakna ini langsung diter-jemahkan Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro dengan program yang disebutnya sebagai Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

    Kebenaran dan Keadilan Ternyata Tak Cukup

    Bangsa ini tampaknya tidak sabar dalam menjalankan semua hal, bahkan tidak jarang mengambil jalan kekerasan dan otoriter untuk memaksakan kebenarannya sendiri. Paling tidak, itulah yang bisa kita saksikan dalam hari-hari terakhir ini.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Al-Zaytun Patut Dicontoh

    Ahli Tafsir Al-Quran dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Prof Dr HM Roem Rowi, MA mengatakan Al-Zaytun itu aset umat Islam dan bangsa Indonesia yang perlu dan patut dicontoh dan dijaga. "Kita harus mengucapkan terima kasih dan bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Syaykh Panji Gumilang dan kawan-kawan di Al-Zaytun, sebab itu merupakan lembaga pendidikan masa depan yang modern," begitu penuturan Prof Dr HM Roem Rowi dalam percakapan dengan Tim Wartawan Tokoh Indonesia, di Surabaya (9/2/2006).

    Hibrida, Filsuf Underground

    Profesor Doktor Bambang Sugiharto, pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Maret 1956, oleh kawan-kawannya dijuluki sebagai "filsuf underground". Doktor filsafat yang lulus "summa cum laude" dari Universitas San Tomasso, Roma, Italia, itu bukan hanya gemar musik rock, tetapi juga dekat dengan komunitas "underground" Bandung.

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Populer

    Lima Pesan Kepala Negara

    Ada lima pesan Presiden selaku Kepala Negara yang paling berkesan bagi Laksamana Agus Suhartono waktu diangkat jadi Panglima TNI. Yakni: Pertama, jaga keterpaduan antara ketiga angkatan; Kedua, arahkan kekuatan kepada minimum essential force; Ketiga, tinjau kembali organisasi; Keempat, untuk sementara lakukan zero growth; Kelima, jangan terpengaruh rekanan.

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    TNI Mampu dan Tak Pernah Gentar

    Postur Alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih jauh dari ideal. Namun, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, SE menegaskan bahwa TNI tidak pernah takut atau gentar menghadapi siapapun untuk menunaikan tugas pokoknya sebagai garda terdepan dan sekaligus sebagai benteng terakhir bangsa. TNI siap berkorban demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemampuan yang dimiliki TNI cukup mampu untuk menunaikan tugas pokok tersebut. tersebut.

    Artikel Lainnya

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan pengalaman di bidang hukum, tetap menaruh harapan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    PPP, Demi Kejayaan Islam

    Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Segera Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

    Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Menciptakan Masyarakat Butuh Koperasi

    Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

    Visi & Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

    Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

    Bibit Permasalahan Papua

    Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.

    Evaluasi TNI tentang Kondisi Bangsa

    Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    Begini Postur TNI Ideal

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

    Advertisement

    spot_img