Wawancara

WAWANCARA: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, SH, seorang pemimpin berusia muda (37 tahun) punya visi membangun Purwakarta Berkarakter berbasis religi dan kearifan lokal. Dan untuk mewujudkannya, ia menggariskan kebijakan strategis Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta.

Jakarta, Kompas 20/12/2003 : EVA Riyanti Hutapea Chief Executive Officer (CEO ) PT Indofood Sukses Makmur (ISM) mengaku, dalam kehidupannya ada dua hal penting yang melibatkan emosinya. Pertama, ketika Eva memutuskan untuk menikah dengan Bun Bunan Hutapea, dan putusan itu diambil dalam suasana emosi yang bahagia. Kedua adalah saat Eva memutuskan mundur dari puncak jabatan ISM pada Oktober lalu, pada saat itu susana batinnya diliiputi perasaan yang tidak bahagia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.

Adalah kenyataan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini ada dua. Yakni PKB Batutulis (Ketua Umum Matori Abdul Djalil) dan PKB Kuningan (Ketua Umum Alwi Shihab). Kedua PKB ini masih berseteru memperebutkan posisi sebagai PKB yang sah melalui proses peradilan. Tapi di tengah adanya PKB kembar itu, Matori dan Gus Dur (Ketua Dewan Syuro PKB Kuningan) sama-sama mengatakan bahwa PKB hanya ada satu.

Juwono Sudarsono, sipil profesional pertama menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), sejak terakhir dijabat Ir. Djuanda (1957-1959), berhasil mengoptimalkan kepemimpinan yang serasi dan efektif dengan jajaran Dephan dan TNI. Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini diwawancarai Wartawan Tokoh Indonesia tentang perjalanan hidup dan kinerjanya sebagai Menhan.

WAWANCARA PROBOSUTEDJO: Selama 32 tahun menjabat Presiden, Pak Harto dituding telah menumpuk kekayaan sampai 9 milyar dolar di Swiss dan menimbun triliunan rupiah di bunker-bunker rumahnya. Beliau juga disebut sebagai penguasa yang otoriter dan telah memberi fasilitas kepada anak-anak dan saudaranya sehingga semuanya menjadi kaya raya. Apa dan bagaimana hal ini sesungguhnya?

Duet SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung, merupakan duet yang paling ideal sepanjang sejarah republik ini. Mereka berdua telah bekerja luar biasa. Tidak mengenal hari Sabtu-Minggu, siang dan malam. Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud menegaskan hal itu dalam wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia. Menurutnya, pemerintahan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya.

Bangsa ini tampaknya tidak sabar dalam menjalankan semua hal, bahkan tidak jarang mengambil jalan kekerasan dan otoriter untuk memaksakan kebenarannya sendiri. Paling tidak, itulah yang bisa kita saksikan dalam hari-hari terakhir ini.

WAWANCARA SYAMSUL MU'ARIF: Indonesia sangat tertinggal dalam hal telematika. Padahal sebagaimana dicanangkan ITU dan UNESCO, dunia sedang berlomba menuju terbentuknya information society dan knowledge society tahun 2015. Syamsul Mu'arif pun membangunkan mimpi Indonesia menuju masyarakat informasi itu. Walaupun hal itu disadari sangat berat, tetapi harus dimulai.

Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

Untuk satu bangsa yang baru belajar demokrasi, Indonesia sudah menempati kelas berkali-kali. Demokrasi Indonesia sudah jauh dari apa yang dicapai oleh banyak negara. Bahkan oleh beberapa negara Indonesia dijadikan sebagai role model.

Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.