KIB, Tidak Semua Merah

Penulis

30/10/2024

VISI BERITA (Dilema SBY, 23 November 2006) – Boleh jadi dua sayap pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR yang berseberangan – Partai Golkar dan PKS – menarik dukungan mereka. Nada-nada ketidakpuasan terhadap pemerintah mengalir deras dari cabang-cabang Partai Golkar di banyak daerah. Mereka malahan pagi-pagi mengusung Wapres Jusuf Kalla sebagai calon presiden tahun 2009. PKS, sudah dalam banyak hal, misalnya dalam soal impor beras, mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, PKS sudah mengambil ancang-ancang untuk mengajukan calon presiden sendiri bilamana meraih 20 persen suara dalam Pemilu Legislatif 2009.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 25 | Basic HTML

Apa artinya ini semua bagi pemerintahan SBY yang hanya didukung all out oleh Partai Demokrat, partai yang menempati urutan ketujuh di dalam Pemilu Legislatif 2004? Kemungkinan besar banyak kebijakan pemerintahan SBY yang membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR akan terganjal. Sementara partai terbesar kedua setelah Golkar, PDI-P, sudah memasang posisi oposisi permanen terhadap pemerintah. Sedangkan kekuatan Demokrat di DPR hanya 46 suara. Bisa jadi realisasi kebijakan pembangunan semakin lamban. Fenomena ini tentu akan sangat mengganggu kinerja SBY, dan akan menurunkan popularitasnya.

Di dalam koalisi longgar yang mendukung pemerintah, bergabung partai-partai Golkar, PPP, PKB, PKS, PAN, Demokrat dan PBB. Selain Golkar dan Demokrat, lima partai pendukung lainnya – PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB – bisa lebih bebas mengambil posisi mereka untuk mendongkrak popularitas. Sedangkan menteri-menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak menjadi bahan pertimbangan dominan untuk mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Inilah dilema yang dihadapi pemerintah yang didukung oleh partai kecil. Pemerintah lebih banyak berkompromi dan “menjinakkan” para anggota Dewan agar kebijakannya tidak terganjal.

Sedangkan Golkar diikat secara moral oleh Wapres Jusuf Kalla yang menjabat pucuk pimpinan partai. Bagi Demokrat tidak ada lagi tawar-menawar karena partai yang dibesarkan oleh popularitas pribadi SBY. Sayangnya, Demokrat sampai saat ini belum memperlihatkan kemampuannya untuk mengikat para pendukung SBY di DPR. Langkah ini lebih banyak dilakukan oleh SBY sendiri, sehingga konsentrasinya di dalam menjalankan roda pemerintahan terbelah.

Sejumlah pengamat memperkirakan dilema tersebut semakin mengental begitu memasuki tahun 2007. Soalnya, lima dari enam anggota koalisi longgar akan lebih melihat ke dalam. Mereka akan lebih memilih ancang-ancang untuk memenangkan suara dalam Pemilu Legislatif, batu loncatan mengungguli pemilihan presiden tahun 2009. Calon-calon pesaing SBY masih berkisar pada figur-figur lama, seperti Megawati dari PDI-P, Amien Rais dari PAN, KH Abdurahman Wahid dari PKB, dan “pesaing dalam selimut” Jusuf Kalla dari Golkar. Mungkin akan muncul pesaing dari lingkungan TNI dan Polri – Wiranto, Prabowo Subianto, Ryamizard dan jago yang dikedepankan oleh Amien, Sutanto.

Karena partai-partai tersebut tidak ingin SBY lebih populer lagi sehingga menutup ruang para calon mereka untuk memenangkan perebutan kursi presiden. Tentu dukungan mereka di parlemen yang selama ini diberikan kepada pemerintahan SBY akan mengalami erosi. Ini akan menyulitkan posisi SBY, apalagi sebagian besar menteri kabinet SBY berasal dari partai-partai pendukung, dan mereka belum memperlihatkan prestasi yang menggembirakan.

Bisa berarti dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan SBY yang memerlukan persetujuan DPR akan mengalami erosi yang serius. Pada sisi lain, SBY diragukan memiliki keberanian untuk mengganti mereka dengan figur independen yang berasal dari para pakar dan teknorat. SBY tentu tak ingin mengulangi pelajaran pahit mantan Presiden Abdurahman Wahid yang dihentikan di tengah jalan karena “membuang” menteri-menteri yang berbasis partai politik. Dilema ini akan semakin pelik tatkala Pemilu Legislatif dan Presiden bergerak semakin dekat. Buktinya, SBY akan menyusun ulang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) pimpinan Marsilam Simandjuntak yang baru berusia 35 hari.

Persoalan bangsa ini akan berputar-putar di situ saja bilamana tidak ada kesadaran kolektif untuk mengubah keadaan secara terencana dan berkesinambungan. Konflik kepentingan sempit partai dan kelompok telah membelenggu diri para pemimpin dan pengelola negara. Di samping itu, kelompok aji mumpung dan koruptor, selalu siap dengan perangkap mereka untuk menangkap semua peluang yang tercipta di sela-sela persaingan tersebut.

Apakah dampak dilema SBY bagi rakyat kecil? Karena waktu dan perhatian SBY akan banyak tersita oleh upayanya menjaga keseimbangan dukungan di DPR dan popularitas pribadi, maka kinerja pemerintahannya akan melambat. Keadaan ini bisa diperparah oleh munculnya tekanan-tekanan eksternal, misalnya gangguan keamanan dan defisit neraca anggaran yang membengkak lantaran beban utang dalam dan luar negeri yang semakin mencekik. Pengembalian utang dan penutupan lubang defisit selalu menuntut pengorbanan rakyat. Jadi harapan bagi perbaikan ekonomi negara yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat akan semakin jauh panggang dari api.

Hanya komitmen dan kerja keras para pemimpin dan pengelola negaralah yang bisa menyembuhkan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Mereka semestinya meneladani sikap mendiang Presiden J.F. Kennedy dari Amerika Serikat: “Loyalitas saya pada partai berakhir begitu loyalitas saya pada negara dimulai.” Artinya, komitmen dan kerja keras mereka menjadi suatu keniscayaan agar rakyat yang berpenghasilan pas-pasan keluar dari himpitan kesulitan ekonomi. Sebab rakyat menanti janji dan komitmen SBY-JK untuk membawa perubahan (nasib rakyat), bukan sekadar Bantuan Tunai Langsung untuk memuaskan kebutuhan sesaat.

Mampukah mereka meninggalkan loyalitas sempit pada partai demi kepentingan yang lebih besar? Inilah pertanyaan yang sudah lama lupa untuk dijawab. Sekarang jawaban itu ditunggu oleh rakyat banyak yang tak sabar lagi menjalani kehidupan yang semakin berat. (red/BeritaIndonesia)