Publikasi

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Kasus BLBI telah berjalan lebih kurang selama 10 tahun sejak krisis moneter tahun 1997/1998. Langkah penegakan hukum yang dilakukan mengakibatkan pengambil kebijakan pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dijatuhi hukuman. Sementara dua direksi lain di-SP3-kan (surat perintah penghentian penyidikan) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sejumlah penerima BLBI dihukum

Buku yang diluncurkan bertepatan dengan Satu Abad Kebangkitan Nasional, 28 Mei 2008 ini mengulas lengkap sosok Pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia, Mangaradja Hezekiel Manullang (1887-1979). Buku ini ditulis cukup tebal karena merangkum berbagai sumber informasi baik dari buku asing dan lokal, artikel-artikel di berbagai media hingga wawancara dengan para kerabat MH Manullang.

(Refleksi Satu Abad Kebangkitan Nasional, oleh Jenderal Djoko Santoso Panglima TNI): Di tengah-tengah semangat kita mengusung reformasi nasional menuju masa depan bangsa yang lebih baik, kita pun dirisaukan dengan berbagai fenomena yang mengindikasikan menurunnya semangat nasionalisme bangsa kita.

Profesor Doktor Bambang Sugiharto, pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Maret 1956, oleh kawan-kawannya dijuluki sebagai "filsuf underground". Doktor filsafat yang lulus "summa cum laude" dari Universitas San Tomasso, Roma, Italia, itu bukan hanya gemar musik rock, tetapi juga dekat dengan komunitas "underground" Bandung.

WAWANCARA: Wapres Jusuf Kalla sempat menyindir ruangan dirut Bank Mandiri di lantai 3 Plaza Mandiri, Jakarta, seluas lapangan sepak bola. Namun, itu cerita masa lalu. Kini ruangan semua direksi jauh lebih kecil, termasuk ruang kerja Agus yang hanya berkisar 20 meter persegi. Ruang itu berdinding kaca, sehingga tampak dari luar. Rupanya, Agus ingin memberikan teladan soal transparansi dan kebersahajaan di Bank Mandiri.

Masih ingat slogan "Cintailah Produk-Produk Indonesia" yang dilontarkan Alim Markus? Bagi pria kelahiran Surabaya, 24 September 1951, ini slogan tersebut cermin semangat nasionalisme, yang harus terus dibangkitkan. Untuk memelihara semangat itu, di perusahaannya, setiap peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, ia masih rutin menjadi inspektur upacara.

Jakarta, 1 Agustus 2008: Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, dianugerahi Magsaysay Award 2008 kategori Perdamaian dan Pemahaman Internasional. Dewan Pengawas Ramon Magsaysay Award Foundation di Manila, mengumumkan hal itu Kamis (31/7/2008).

Oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) mengundang kontroversi, terutama di kalangan BI dan perbankan pada umumnya. Kontroversi itu terjadi sejak penetapan Gubernur BI dan dua pejabat BI sebagai tersangka sampai pada resistensi pemanggilan Gubernur BI oleh KPK dengan dasar hukum Pasal 49 Undang-Undang (UU) No 34 tentang Perubahan atas UU No 23/1999 tentang UU Bank Indonesia.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Sejak ditetapkannya Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka bersama dua orang pejabat BI, muncul berbagai pendapat pro dan kontra. Pendapat yang kontra khawatir bahwa penetapan tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya citra BI sebagai lembaga keuangan nasional yang tepercaya. Pendapat yang pro mempersoalkan kekhawatiran di atas sebagai bentuk paranoia--BI sebagai lembaga independen seolah-olah imun dari langkah proyustisia.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.

WAWANCARA: Prof Dr Hasjim Djalal sebagai seorang diplomat senior dan tokoh hukum laut internasional punya andil besar dalam proses mewujudkan pengakuan dunia atas Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (archipelagic state). Dalam rangka Tahun Emas Deklarasi Djoeanda dan Hari Nusantara 13 Desember 2007, kami mewawancarainya.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita[1]: Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.