Kontroversi mewarnai amandemen konstitusi. Tak terkecuali di tubuh PDI Perjuangan. Pro kontra menyeruak: satu kelompok mendesak jalan terus amandemen tahap keempat, kelompok lain di PDIP menolak. Yang mengemuka soal pemilihan presiden langsung, kendati itu sudah disetujui pada amandemen tahap ketiga di Sidang Tahunan MPR tahun 2001.
Menteri anggota kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri yang paling banyak dipergunjingkan adalah Laksamana Sukardi. Di "tangan" menteri ini terdapat 160 badan usaha milik negara dengan ekuitas (2003) senilai Rp 270 triliun. Reformasi BUMN yang dijalankannya menuai kontroversi, nyaris tiada henti dengan bumbu cerita yang kurang sedap. Berikut wawancara Kompas dengan Laksamana beberapa waktu lalu.
WAWANCARA: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, SH, seorang pemimpin berusia muda (37 tahun) punya visi membangun Purwakarta Berkarakter berbasis religi dan kearifan lokal. Dan untuk mewujudkannya, ia menggariskan kebijakan strategis Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta.
Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.
WAWANCARA: Ketentuan Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi ( MK ) tentang parliamentary threshold (PT), memacu semua partai politik (Parpol) untuk mendapatkan dukungan suara sebesar-besarnya, minimal 2,5% agar dapat melampaui PT.
Sesungguhnya terorisme bukan saja musuh bagi demokrasi, tapi juga musuh bagi Islam. Islam tidak membenarkan terorisme. Sebagai seorang muslim dan Menteri Pertahanan, Matori Abdul Jalil menegaskan bahwa antiterorisme tidak sama dengan anti-Islam. Terorisme adalah musuh Islam dan musuh demokrasi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. Itu komitmen, harapan dan cita-cita PKS. Sebagaimana ditegaskan ketua umumnya, Dr Hidayat Nurwahid dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom. Secara organisasi, PKS adalah reinkarnasi dari Partai Keadilan (PK) untuk dapat ikut dalam Pemilu 2004, karena PK tidak lolos electoral threshold Pemilu 1999.
Masih ingat slogan "Cintailah Produk-Produk Indonesia" yang dilontarkan Alim Markus? Bagi pria kelahiran Surabaya, 24 September 1951, ini slogan tersebut cermin semangat nasionalisme, yang harus terus dibangkitkan. Untuk memelihara semangat itu, di perusahaannya, setiap peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, ia masih rutin menjadi inspektur upacara.
Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.
Air, sebenarnya memiliki tempat hidup atau habitat. Dia hidup di akar-akar pohon, di danau-danau, di situ-situ, di alur-alur sungai. Sekarang habitat air itu dirusak. Pohon-pohon ditebang, situ-situ diuruk menjadi industri, mal-mal dan permukiman metropolitan. Di Jakarta, misalnya, yang dulu namanya Rawa Buaya, Rawa Mangun dan lain-lain itu adalah habitat air. Tetapi dibangun rumah, pabrik. Maka sekarang, air itu mencari dan menggugat: "Tempat tinggal saya di mana?" Sehingga ia lari ke mana-mana. Banjir!
Negeri ini terpuruk antara lain karena merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sementara, penyebab utama KKN, menurut Dr Alwi Shihab, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah rendahnya penghayatan kita tentang nilai-nilai moralitas. Orang ke masjid, ke gereja, tapi korupsi jalan terus. Jadi, kata mantan Menteri Luar Negeri ini, sebenarnya krisis kita adalah krisis moralitas.
Sesungguhnya terorisme bukan saja musuh bagi demokrasi, tapi juga musuh bagi Islam. Islam tidak membenarkan terorisme. Sebagai seorang muslim dan Menteri Pertahanan, Matori Abdul Jalil menegaskan bahwa antiterorisme tidak sama dengan anti-Islam. Terorisme adalah musuh Islam dan musuh demokrasi.
WAWANCARA CHARLES SAERANG: Dalam bisnis keluarga ada pameo yang mengatakan, "generasi pertama menemukan, generasi kedua mengembangkan dan generasi ketiga menghancurkan". Tapi pameo itu sama sekali tidak berlaku bagi PT Nyonya Meneer. Sekalipun terjadi konflik, akhirnya dapat diatasi dengan baik.