03 Paling Berjasa Membangun Indonesia

Sejarah mencatat bahwa Pak Harto, selama 32 tahun membangun Indonesia. Dia seorang negarawan yang paling berjasa dalam pembangunan Indonesia. Meskipun mewarisi kehidupan politik dan ekonomi yang morat-marit, Pak Harto menatanya kembali dengan segala daya dan upaya. Dia pun membangun Indonesia dengan strategi Trilogi Pembangunan, menciptakan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pak Harto masuk ke birokrasi—Pejabat Presiden tahun 1967 dan Presiden RI Kedua tahun 1968—seperti berada di belantara politik, keamanan, ekonomi dan sosial. Pasca tragedi berdarah, 1 Oktober 1965, kehidupan politik morat-marit, laju inflasi mencapai 600%, dan lebih kurang 70 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Karena itu, Pak Harto, tanggal 1 April 1969, meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan berkelanjutan melalui Pelita, dan menetapkan Trilogi Pembangunan sebagai strategi untuk tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Pak Harto sangat menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang diwarisinya sangat serius, dan ia mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa usaha pembangunan tidak mengenal keajaiban; jalan ke arah pembangunan tidaklah licin dan mudah. Yang sangat diperlukan adalah kerja keras, dana, usaha dan bahkan pengorbanan untuk memungkinkan pembangunan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selaku Presiden, Pak Harto, rata-rata pukul 08.30 sudah harus berada di kantor, Istana atau Bina Graha. Kemudian pulang ke kediaman di Jalan Cendana pukul 14.30 untuk istirahat sebentar, shalat lohor dan makan siang. Kemudian bekerja lagi. Kadang-kadang tidur sejenak kalau terlalu lelah dan capek. Tetapi sering cukup istirahat di kursi, duduk-duduk dan melamun sambil mengisap cerutu, rokok kretek atau kelobot. Sampai malam, dia masih bekerja, menerima tamu dan para menteri pembantunya. Pada hari libur, ia pergi ke laut untuk memancing atau ke Tapos. Inilah irama keseharian Pak Harto selama 32 tahun di pemerintahan. Sebagai Presiden, Pak Harto sering juga melakukan kunjungan ke daerah-daerah atau lawatan keluar negeri.

Pak Harto membentuk Kabinet Pembangunan I, kombinasi para tenaga ahli, kalangan universitas dan ABRI. Tugas pokoknya disebut Panca Krida Kabinet Pembangunan; stabilitas politik (termasuk politik luar negeri), pemilihan umum, pengembalian ketertiban dan keamanan, penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara, dan stabilitas ekonomi. Dan bersamaan dengan itu dicanangkan Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I), 1 April 1969. Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai Prof. Dr. Widjojo Nitisastro diberi tugas untuk menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang.

Pak Harto menetapkan, selain kemampuan sendiri, untuk mempercepat laju pembangunan dilakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain secara saling menguntungkan. Tetapi bantuan luar negeri tetap ditempatkan sebagai pelengkap, supaya bantuan itu tidak membuat rakyat sengsara atau mengurangi kemampuan sendiri.

Pemerintah Indonesialah yang menentukan syarat-syarat pinjaman luar negeri tersebut, yaitu; pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah, angsurannya dimulai setelah 10-15 tahun. Pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, tidak diterima. Menurut Pak Harto memang ada ditawarkan bantuan dari Blok Timur, tetapi tidak memenuhi persyaratan; jangka waktu 30 tahun, masa tenggang 10 tahun, bunga 2-3% setahun.

Sedangkan negara-negara (Blok Barat) yang bergabung di dalam IGGI bisa memberikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Pinjaman-pinjaman dari merekalah yang diterima. Ini memang berbeda dengan kebijaksanaan Bung Karno yang mengumandangkan: “Go to hell with your aids.” Mungkin bantuan itu dikaitkan dengan syarat politik, karena Bung Karno memihak ke Blok Timur. “Saya pun akan menolak bantuan tersebut bilamana dikaitkan dengan syarat politik,” kata Pak Harto.

Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971.

Berdasarkan mandat tersebut, disusun perencanaan pembangunan lima tahun pertama—dari 1969/1970 sampai 1973/1974. Strateginya, pembangunan pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.

Di dalam pidato lisannya di Pasar Klewer, Solo (9/6-1971), Pak Harto memaparkan bahwa masyarakat adil dan makmur hanya bisa terwujud bilamana melakukan serangkaian pembangunan dalam segala bidang. Untuk sampai ke tujuan tersebut diperlukan waktu yang bertahun-tahun dan dilakukan secara bertahap. Kalau setiap tahap diperlukan lima tahun, maka untuk lima tahap diperlukan waktu 25 tahun. Dalam tempo sepanjang itu, baru akan sampai pada landasan penting; yaitu perkembangan industri dan pertanian yang seimbang.

Ketika Pak Harto mulai menjabat presiden, Indonesia diwarisi utang 2,25 miliar dolar AS. Negara-negara Blok Timur dan IGGI sepakat utang itu diselesaikan dalam tempo 30 tahun. Artinya, harus dicicil 75 juta dolar AS setiap tahun. Sedangkan utang baru dari IGGI dimulai dengan 250 juta dolar, naik jadi 500 juta, 600 juta dan 640 juta dolar AS.

Pemikiran Pak Harto di Pasar Klewer dirumuskan dan dijadikan konsep GBHN yang diajukan di dalam Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1971. Titik tolaknya apa yang ada di dalam UUD 1945, bahwa Presiden diangkat oleh MPR untuk waktu 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Di dalam pidatonya itu pula, Pak Harto dengan tegas menolak setiap teror keagamaan. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara teokratis, tetapi berdasarkan Pancasila.

Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 setelah tidak diselenggarakan selama 15 tahun. Hasilnya, Golkar yang semula terdiri dari 200 organisasi keluar dengan satu tanda gambar, memenangkan 227 kursi, NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi, dan Parkindo, Partai Katolik dan Murba mendapat sisa dari 360 kursi DPR yang dipilih. Sedangkan ABRI mendapat jatah 100 kursi, sehingga DPR memiliki total 460 kursi.

Pak Harto dipilih dan diangkat kembali kembali menjadi Prersiden/Mandataris MPR untuk periode 1973-1978, didampingi Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Pemilu berikutnya, 1977, diikuti oleh tiga kekuatan politik, yaitu PPP yang merupakan fusi dari partai-partai agama (Islam), PDI fusi dari partai-partai nasionalis dan agama (non-Islam) dan Golkar. Sejak itu sampai Pemilu 1997, Golkar memenangkan mayoritas kursi DPR. Dan Pak Harto menja-bat Presiden sampai mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Bapak Pembangunan

Salah satu Ketetapan MPR tahun 1983, mengukuhkan pemberian gelar Bapak Pembangunan Indonesia kepada Jenderal (Pur) Presiden Soeharto. Pertimbangannya antara lain, rakyat Indonesia menerima dengan rasa syukur kepemimpinan dan kenegarawanan yang arif dan bijaksana dari Pak Harto.

Sebagai pemimpin bangsa maupun sebagai Presiden/Mandataris MPR, Pak Harto telah berjuang menyelamatkan, menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan.

Pertimbangan lain, keberhasilan Pak Harto mengembangkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis serta makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya membuka ruang yang lebih luas bagi serangkaian pembangunan ekonomi yang terencana dan terarah dalam Pelita demi Pelita untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, lahir dan batin.

Rakyat memberikan gelar itu karena sudah menyaksikan dan merasakan banyaknya perubahan di dalam kehidupan mereka, hasil dari kegiatan pembangunan di segala bidang, terutama kehidupan ekonomi yang terus membaik, berbeda jauh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ulama besar mendiang Prof. Hamka, saat itu, menyatakan pemberian gelar tersebut kepada Pak Harto, sangat tepat. Menurutnya, dalam era di bawah kepemimpinan Pak Harto lah pembangunan ini dimulai.

Bagaimana Pak Harto menanggapi pemberian penghargaan itu?

Di dalam pidatonya di depan Sidang Umum MPR, dengan rendah hati, Pak Harto mengatakan: “Penghargaan ini sesungguhnya tidak lain adalah berkat hasil seluruh rakyat Indonesia sendiri. Sebab, memang rakyat Indonesialah yang telah bekerja keras membangun dirinya sendiri. Penghargaan yang diberikan kepada saya itu sebenarnya tidak lain adalah penghargaan kepada rakyat jua.”

Tujuh tahun setelah Pak Harto (84 tahun) meletakkan jabatan, datang pengakuan dari sejumlah pengamat ekonomi terkemuka, seperti Revrisond Baswir, Umar Juoro, Fadhil Hasan, Ichsanudin Noorsy, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu bahwa perkembangan ekonomi Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soeharto jauh lebih maju dibanding era reformasi. Suryo Pranoto-Sahbudin Hamzah,Majalah Tokoh Indonesia No.24