Bapak Pembangunan Indonesia

[ Soeharto ]
 
0
3089

05 Sukses Pangan, KB dan Perumnas

Barangkali lebih obyektif menunjukkan keberhasilan pemerintahan Pak Harto dengan angka-angka. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 persen setahun, bahkan 8,1 persen tahun 1995. Sektor industri tumbuh rata-rata 12 persen setahun, peranan industri dalam produksi nasional menukik dari 9,2 persen tahun 1969 menjadi 21,3 persen tahun 1991. Dan pendapatan per kapita meningkat tajam dari hanya 70 menjadi 800 dolar AS per tahun.

Jika bicara hasil pembangunan, tentu sangat panjang bila diuraikan satu per satu. Secara kasat mata, bandingkan saja kondisi ibukota Jakarta pada tahun 1966 dengan kondisi Jakarta 1998 sampai saat ini. Dulu Jakarta masih berupa Kampung Besar, tahun 1998 sudah menjadi Megapolitan, lengkap dengan berbagai prasarana dan sarananya.

Bandingkan juga dengan kondisi desa-desa di berbagai sudut Nusantara, yang sebelumnya tidak mengenal jalan aspal dan listrik serta telepon, pada tahun 1998, hampir seluruh desa sudah bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor dan telah berpenerangan listrik bahkan telah dijangkau telepon.

Begitu pula sekolah-sekolah Inpres berdiri hingga ke pelosok desa. Sampai-sampai belakangan ada beberapa Sekolah dasar yang kekurangan murid, selain karena banyaknya SD Inpres yang dibangun juga karena keberhasilan program Keluarga Berencana.

Selain itu, kesehatan masyarakat hingga ke pelosok desa juga ditingkatkan. Puskesmas dibangun, sekurangnya di setiap kecamatan, bahkan di sebagian desa. Pos Pelayanan Terpadu yang terkenal dengan Posyandu, digalakkan, sehingga berbagai jenis penyakit, terutama penyakit menular, dapat dicegah sedini mungkin. Indonesia pun dinyatakan bebas polio. Belakangan penyakit ini malah muncul di Indonesia, bahkan busung lapar pun terjadi.

Kesuksesan pembangunan selama pemerintahan Pak Harto,Terlalu banyak untuk diuraikan. Namun sebagai gambaran pokok, berikut ini diuraikan sukses tiga program pokok, yang semuanya menyentuh hajat hidup orang banyak, bukan proyek mercusuar.

Swasembada Pangan
Kecukupan pangan, tempat tinggal yang nyaman dan jumlah keluarga yang terencana merupakan faktor penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ketiga hal ini menjadi fokus perhatian Pak Harto.

Sebagai bangsa agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dan bekerja di bidang pertanian, maka pembangunan di sektor ini mendapat perhatian utama. Itulah yang dipikirkan dan kemudian dilakukan Pak Harto ketika mulai memimpin bangsa ini tahun 1967.

Kerja keras dalam bidang pertanian sejak Pelita I (1969), membuat Indonesia mampu meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki kehidupan petani. Hasilnya, tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk.

Keberhasilan ini mempunyai nilai yang spektakuler, karena mengubah Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada. Sukses ini mengantar Pak Harto diundang berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), di Roma, Italia, 14 November 1985.

Pada kesempatan itu, Pak Harto menyerahkan bantuan 1.000.000 ton gabah— sumbangan dari para petani Indonesia—untuk disampaikan kepada rakyat di negara-negara Afrika yang menderita kelaparan. “Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil maka itu merupakan ‘kerja raksasa’ dari seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Soeharto di dalam pidatonya di depan wakil-wakil dari 165 negara anggota FAO.

Kerja keras para petani ini berhasil meningkatkan produksi beras, yang tahun 1969 hanya sebesar 12, 2 juta ton menjadi lebih dari 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kepada peserta konferensi Pak Harto juga memperkenalkan seorang petani andalan asal Tajur, Bogor yang ikut dalam rombongannya.

Pernyataan penting Pak Harto yang ditujukan kepada negara-negara maju anggota FAO bahwa selain bantuan pangan, yang paling penting adalah kelancaran ekspor komoditi pertanian dari negara-negara yang sedang membangun ke negara-negara industri maju. Ekspor pertanian bukan semata-mata untuk meningkatkan devisa, tetapi lebih dari itu, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.

Atas keberhasilan swasembada pangan ini, Dirjen FAO Dr Edouard Saouma dalam kunjungannya ke Jakarta, Juli 1986, menyerahkan penghargaan medali emas FAO. Medali itu menampilkan gambar timbul Pak Harto dengan tulisan:President Soeharto – Indonesia, dan di sisi lainnya bergambar seorang petani yang sedang menanam padi dengan tulisan “From Rice Importer to Self-Sufficiency.

Keluarga Berencana
Menurut Pak Harto kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan banyak artinya jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali. Karena itu pelaksanaan program keluarga berencana merupakan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program KB dikoordinasikan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang dibentuk tahun 1970. Program ini semula memang ditentang secara luas, namun belakangan mendapat dukungan dari para pemuka agama. KB bukan lagi sebuah program yang ditekankan oleh pemerintah, tetapi menjadi popular di kalangan keluarga dan dilaksanakan atas kesadaran sendiri.

Untuk kelancaran program KB tingkat nasional, pada tahun anggaran 1970/1971, Pemerintah Indonesia mulai memberi bantuan sebesar 1,3 juta dolar, dan 3 juta dolar AS dari para donatur asing. Bantuan terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadi 34,3 juta dolar AS tahun 1977/1978.

Strategi yang diterapkan dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah tercapainya jumlah penduduk yang serasi dengan laju pembangunan. Peserta KB secara kumulatif meningkat dari sekitar 1,7 juta orang pada akhir Repelita I menjadi sekitar 21,5 juta orang pada akhir Repelita V, atau naik 12,6 kali lipat. Program KB telah berhasil menekan laju pertambahan penduduk secara nyata serta meningkatkan kesejahteraan penduduk Indoneia.

Prestasi yang dicapai dalam program kependudukan dan keluarga berencana ini mengundang rasa kagum UNICEF. Lembaga PBB yang menangani masalah anak dan pendidikan ini seperti dinyatakan Direktur Eksekutifnya, James P.Grant, memuji Indonesia karena berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya untuk menyejahterakan kehidupan anak-anak di Indonesia.

Data yang ada menyebutkan, pada Pelita III tingkat kematian bayi di Indonesia masih mencapai 100/1000 kelahiran. Namun kemudian menurun menjadi 70/1000 kelahiran pada Pelita IV dan pada tahun 1990-an bisa ditekan menjadi 50/1000 kelahiran.

Perhatian Pak Harto terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara terus menerus. Ia bahkan langsung turun ke lapangan. Pak Harto dan Ibu Tien (Alm) bahkan meminumkan sendiri cairan vaksin polio kepada bayi dan anak-anak Balita untuk menggalakkan program imunisasi polio di seluruh tanah air, sehingga Indonesia bebas polio, kala itu.

Pak Harto dan jajaran BKKBN yang dipimpin Haryono Suyono, telah berhasil mengubah persepsi: “Banyak anak banyak rezeki” menjadi: “Keluarga kecil bahagia.” Pandangan hidup ini, menjadi mendarah daging pada mayoritas masyarakat, baik bagi yang sudah maupun belum menikah.
Atas keberhasilan pelaksanaan program Kependudukan dan KB, Pak Harto memperoleh Penghargaan Tertinggi PBB di Bidang Kependudukan atau UN Population Award. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Sekjen PBB Javier de Cuellar di markas besar PBB di New York. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Harto ke 68, tanggal 8 Juni 1989. Pak Harto menempati urutan teratas dari 24 calon yang masuk nominasi.

Rumah Untuk Keluarga
Pembangunan perumahan sangat penting bagi kehidupan rakyat, karena bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga.
Untuk memantapkan program pembangunan perumahan, maka pemerintahan Pak Harto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN), Mei 1972. Sebagai pelaksana, dibentuk Perum Pembangunan Rumah Nasional.

Pada Pelita II mulai diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tanggal 10 Desember 1976, untuk pertama kalinya Bank Tabungan Nasional (BTN), merealisasikan KPR yang dibangun pengembang swasta bagi 17 orang debitur yang membeli rumah di Semarang dan Surabaya.

Kemudian di tahun yang sama, Perum Perumnas menyelesaikan pembangunan rumah sederhana (RS) di Depok (Jawa Barat) dan di Klender, Jakarta Timur.
Program ini dilanjutkan dengan penjualan rumah atas dukungan KPR-BTN kepada pegawai negeri, ABRI, karyawan BUMN dan perusahaan swasta serta mereka yang terkena proyek pemerintah.

Langkah ini diikuti pembangunan rumah murah (RS dan RSS) di propinsi-propinsi lain. Jumlah rumah yang dibangun mencapai 53.354 unit, sebanyak 50.672 unit dibangun oleh Perum Perumnas. Sedangkan sisanya, 2.682 unit dibangun oleh pengembang swasta.

Pada Pelita III pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah terus ditingkatkan. Di bidang perumahan kota dilakukan peningkatan program perbaikan lingkungan perumahan kota. Program ini mencakup 200 kota kecil, sedang dan besar. Pembangunan rumah sederhana yang ditargetkan 150.000 unit dapat dilampaui. Sebanyak 80.536 unit dibangun oleh Perumnas, dan sisanya 216.158 unit dibangun oleh pengembang swasta.

Di bidang perumahan desa diadakan proyek perintis pemugaran perumahan desa (P3D). Proyek yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum ini menjangkau 6.000 desa. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula program peningkatan swadaya masyarakat dalam perumahan lingkungan (PSMPL) yang ditangani Departemen Sosial serta program perbaikan perumahan dan lingkungan desa (PPLD) oleh Departemen Dalam Negeri.

Secara kuantitatif dan kualitatif, pembangunan perumahan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada Pelita IV secara kualitatif ditingkatkan pengembangan program perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan. Meliputi perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota di 400 lokasi kota. Perintisan peremajaan kota di beberapa kota besar dan pengembangan kota serta pusat-pusat pertumbuhan baru.

Secara kuantitatif, pada periode ini dapat dibangun 288.438 unit rumah sederhana dari 300.000 unit yang ditargetkan. Dari jumlah itu sebanyak 217.643 unit dipasok pengembang swasta anggota REI (Real Estat Indonesia) dan 70.795 dibangun oleh Perumnas. Sedangkan di bidang perumahan desa, lokasi P3D ditingkatkan menjadi 10.000 desa. Selain itu ditingkatkan pula keterpaduan penanganan perumahan desa melalui pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu (P2LDT).

Pak Harto, di bidang pembangunan perumahan rakyat memberdayakan BKPN yang diketuai Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pada Pelita V, pemerintah mengikutsertakan koperasi di dalam pembangunan perumahan yang berjumlah 375.832 unit. Di sini REI membangun sebanyak 271.056 unit, Perumnas 85.280 unit dan Koperasi 19.496 unit. Masih ada pembangunan perumahan yang dilakukan melalui instansi lain, seperti Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Sejak Pelita I sampai Pelita V melalui program transmigrasi telah dibangun 834. 977 unit rumah.

Sedangkan pembangunan perumahan bagi masyarakat suku terasing yang tersebar di 20 propinsi mencapai 31.896 unit.
Sejak Pelita V diperkenalkan peremajaan pemukiman kota yang dipadukan dengan perintisan pembangunan rumah sewa dan rumah milik dalam bentuk rumah susun sederhana. Sampai Pak Harto mengundurkan diri, 21 Mei 1998, selama Pelita VII, pemerintah menargetkan untuk membangun sejuta rumah. Suryo Pranoto-Sahbudin Hamzah,Majalah Tokoh Indonesia No.24

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here