Bapak Pembangunan Indonesia

[ Soeharto ]
 
0
3098

07 Pancasila, Palapa dan Pemilu

Pancasila: Pak Harto mengajukan pertanyaan ketika Bung Karno menjelaskan Revolusi Indonesia dan Pancasila: “Masyarakat Pancasila itu masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang sosialistis, masyarakat yang religius, atau masyarakat yang kapitalistis, liberalis?” Bung Karno menjawab, “Bukan. Tetapi masyarakat yang sosialistis religius.

Sistem kapitalis atau sosialis? Kedua-duanya ditolak oleh Pak Harto. Alasannya, sebagai mahluk ciptaan Tuhan, manusia punya dua sifat yang melekat; individu dan mahluk sosial. Dan Pancasila menempatkan manusia sebagai mahluk sosial yang religius. Selalu ada keserasian antara kebersamaan dan individu sehingga jiwa dan semangat sosialistis religius bisa dikendalikan.

Pandangan ini harus hadir di semua segi kehidupan di Indonesia. Karena itu, Pak Harto menetapkan dan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebuah keputusan nasional yang dianggapnya teramat penting dan mendasar.

Alasannya, mesti ada landasan ideologi dan politik ketika bangsa ini bersiap menuju tahap tinggal landas. Karena sewaktu partai-partai politik didirikan tahun 1945, sasarannya hanya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan nasional. Waktu itu, belum terpikir untuk membakukan hubungan antara asas dan ciri suatu Parpol dengan dasar negara dan cita-cita untuk membangun masyarakat Pancasila.

Sebab menurut Pak Harto, dengan membakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas, ruang gerak kehidupan beragama di kalangan masyarakat tak akan dibatasi. Tidak ada alasan untuk mencemaskan Pancasila menjadi agama.
Dalam kaitannya dengan masalah politik, Pancasila menurut Pak Harto, melandasi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat.

Artinya, budaya politik adu kekuatan, pembentukan kekuatan politik, pemaksaan kehendak dengan kekuatan kelompok mesti ditinggalkan. Kebijakan politik yang dilaksanakan Pak Harto selama 32 tahun memerintah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya politik kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Palapa Pemersatu Bangsa
Pak Harto membangun sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar hubungan di Nusantara yang sangat luas dan pembangunan yang bergerak sangat cepat. Diilhami oleh Sumpah Patih Gajahmada, Pak Harto mewujudkan sistem tersebut untuk lebih mempersatukan Nusantara.

Fakta yang terbantahkan bahwa persatuan nasional menjadi semakin kokoh selama pemerintahan Presiden Soeharto. Permasalahan-permasalahan nasional yang dapat mengganggu persatuan bisa segera dikomunikasikan. Ini berkat adanya satelit Palapa yang mempercepat dan memperlancar komunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia.

Selain itu sistem tersebut telah merangsang dan mendorong kemajuan sangat pesat di bidang teknologi, industri dan bisnis telekomunikasi. Satelit Palapa memberi kemudahan bagi berbagai kegiatan di bidang radio, televisi, suratkabar, internet, faximile dan intelijen negara. Bayangkan kegiatan-kegiatan yang memerlukan waktu yang cepat ini bisa terhambat, bilamana sistem komunikasi tersebut tidak diletakkan secara dini oleh Pak Harto.

Alvin Toffler, tokoh futuris memuji apa yang telah dilakukan oleh Pak Harto. “Belum lama ini, Presiden Soeharto dari Indonesia menekan ujung pedang tradisional pada tombol elektronik dan dengan itu memulai suatu sistem komunikasi dengan maksud menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia satu sama lain sama seperti rel kereta api yang menghubungkan dua pantai Amerika satu abad yang lalu. Dengan melakukan itu, Presiden Soeharto merupakan simbol adanya pilihan baru suguhan Gelombang Ketiga kepada negara-negara yang mengejar perubahan.”

Toffler memberi komentar lebih lanjut, “semakin besar jumlah para pemikir jangka panjang, analis sosial, sarjana dan ilmuwan yang yakin bahwa justru transformasi seperti itulah yang kini sedang berjalan. Perubahan seperti itu yang membawa kita menuju suatu sintesis baru yang radikal.”
Komentar Pak Harto: “Memang kita sedang mengejar ketinggalan kita dari negara-negara yang ada di depan kita.”
Sekarang, hampir semua tempat terjangkau telepon jarak jauh dan siaran televisi. Hubungan dengan telepon genggam atau pesan singkat via HP bisa dilakukan dan dinikmati oleh siapa saja.

Pemilihan Umum
Dalam pandangan Pak Harto, pemilihan umum merupakan barometer kemampuan bangsa di dalam menyalurkan aspirasi rakyat secara demokratis dan realistis. Bagaimana pun, Pemilu bukanlah alat untuk merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak menyebabkan rakyat menderita.

Tujuannya, menciptakan stabilitas politik, demokrasi yang sehat, sehingga harus dilaksanakan dengan tertib, jujur, dan dengan penuh kesadaran.

Pak Harto yang dikukuhkan MPRS sebagai Presiden RI Kedua, Maret 1968, menyelenggarakan Pemilu tahun 1971, Pemilu kedua setelah absen selama 15 tahun. Di dalam Pemilu tersebut, Golkar yang menghimpun 200 organisasi karya, memperoleh 227 kursi, NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi. Sedangkan Parkindo, Partai Katolik dan Partai Murba mendapat sisa dari seluruh 360 kursi yang diperebutkan sembilan Parpol dan Golkar. ABRI mendapat alokasi 100 kursi di luar Pemilu, sehingga keseluruhan kursi DPR menjadi 460.

Sebelum memasuki Pemilu 1977, pemerintahan Pak Harto melakukan pembenahan partai-partai politik lewat UU Parpol. Sembilan partai pada Pemilu 1971, menyusut menjadi hanya tiga kekuatan politik—PPP, PDI dan Golkar. PPP merupakan fusi dari partai-partai Islam, sedangkan PDI fusi dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam. Pemilu 1977 diikuti oleh PPP, PDI dan Golkar.

Maka sejak itu, sampai Pemilu 1997, hanya tiga kekuatan politik tersebut yang berhak mengikuti Pemilu. Dalam Pemilu lima tahunan, Golkar selalu unggul sebagai peraih kursi terbanyak, dan ABRI tetap mendapat jatah 100 kursi, kecuali di dalam DPR hasil Pemilu 1997, tinggal 75 kursi.

Setelah Pak Harto meletakkan jabatan 21 Mei 1998, pemerintahan Presiden B.J. Habibie menyelenggarakan Pemilu tahun 1999. Indonesia kembali menganut demokrasi multi partai. Partai-partai politik tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Demikian juga pada Pemilu legislatif tahun 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun ada perubahan penting di dalam sistem politik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat dua kali masa jabatan. Dan perubahan paling spektakuler, Presiden dan Wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan pada era pemerintahan Pak Harto, Pak Habibie dan Gus Dur, MPR-lah yang berhak mengangkat dan memberhentikan keduanya. Sahbudin Hamzah, Majalah Tokoh Indonesia No.24

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here