Wawancara

WAWANCARA: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, SH, seorang pemimpin berusia muda (37 tahun) punya visi membangun Purwakarta Berkarakter berbasis religi dan kearifan lokal. Dan untuk mewujudkannya, ia menggariskan kebijakan strategis Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta.

Jakarta, Kompas 20/12/2003 : EVA Riyanti Hutapea Chief Executive Officer (CEO ) PT Indofood Sukses Makmur (ISM) mengaku, dalam kehidupannya ada dua hal penting yang melibatkan emosinya. Pertama, ketika Eva memutuskan untuk menikah dengan Bun Bunan Hutapea, dan putusan itu diambil dalam suasana emosi yang bahagia. Kedua adalah saat Eva memutuskan mundur dari puncak jabatan ISM pada Oktober lalu, pada saat itu susana batinnya diliiputi perasaan yang tidak bahagia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.

Adalah kenyataan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini ada dua. Yakni PKB Batutulis (Ketua Umum Matori Abdul Djalil) dan PKB Kuningan (Ketua Umum Alwi Shihab). Kedua PKB ini masih berseteru memperebutkan posisi sebagai PKB yang sah melalui proses peradilan. Tapi di tengah adanya PKB kembar itu, Matori dan Gus Dur (Ketua Dewan Syuro PKB Kuningan) sama-sama mengatakan bahwa PKB hanya ada satu.

Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan...

Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan...

Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Postur Alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih jauh dari ideal. Namun, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, SE menegaskan bahwa TNI tidak pernah takut atau gentar menghadapi siapapun untuk menunaikan tugas pokoknya sebagai garda terdepan dan sekaligus sebagai benteng terakhir bangsa. TNI siap berkorban demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemampuan yang dimiliki TNI cukup mampu untuk menunaikan tugas pokok tersebut. tersebut.

Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).