Berita

Pustaka Tokoh Indonesia menerbitkan buku Biografi Militer Sutiyoso THE FIELD GENERAL, Totalitas Prajurit Para Komando, yang diluncurkan pada Selasa, 15 Januari 2013, pukul 19.30 di Djakarta Theater, Jakarta, dalam sebuah acara yang dihadiri para undangan pejabat negara, jenderal, politisi, cendekiawan dan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan.

Surat Terbuka Buat Kapolri | Kisruh antara Kepolisian RI (Polri) versus Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) telah mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima poin solusi untuk mengatasinya. Kelima poin pidato Presiden di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam tersebut lebih menekankan agar Polri berlapang dada ‘mengalah’.

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meniru kebiasaan Busyro Muqoddas yang pernah dikritiknya sering tampil di televisi bak selebriti. Setelah tampil di tengah kerumunan para aktivis antikorupsi yang membela KPK yang berseteru dengan Polri, Abraham Samad tampil populer dengan menyatakan, akan ada yang mengejutkan dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sport center atau sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menegaskan lima poin sebagai solusi mengatasi perseteruan antara Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlarut-larut. Poin-poin sikap (solusi) Presiden tersebut disampaikan dalam pidato di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam. Sejumlah solusi yang disampaikan Presiden SBY tersebut mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, kendati masih ada saja orang yang mengkritisinya.

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Negara kita saat ini sedang menjadi sorotan dunia. Partisipasi Indonesia sebagai anggota G-20, makin besar untuk ikut aktif dalam memformulasikan masalah yang dihadapi dunia dalam pelbagai dimensi. Demikian Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DBA, Rektor/Guru Besar Ilmu Akuntansi, Universitas Timbul Nusantara, selaku Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi).

Hasil perhitungan cepat (quick count) Pilkada DKI yang dilakukan delapan lembaga survei menunjukkan kemenangan (urutan teratas) pasangan Jokowi-Basuki (nomor urut 3) dengan perolehan suara di kisaran 40,49 - 43,114 persen. Posisi kedua adalah Foke-Nara (nomor urut 1) 33,54 - 34,58 persen.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra untuk kelima kalinya mengalahkan pemerintah dalam gugatan hukum di pengadilan. Kali ini (20 Juni 2012), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 6/2011 tentang Keimigrasian yang diajukan pakar hukum tata negara itu.

Adanya larangan penutupan gereja di sejumlah tempat di Indonesia akibat masih adanya perbedaan persepsi.

Fenomenal! Itulah satu kata yang representatif menggambarkan kehebatan dan kedahsyatan perpaduan duet Joko Widodo (Jakowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Basuki, Ahok) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilukada Gubernur DKI Jakarta 2012. Mereka ikon perubahan dahsyat Jakarta. Sebab, keduanya telah terbukti sebagai pemimpin muda visioner dan ‘merdeka’ (berani, bersih, jujur, ikhlas, transparan dan profesional, memiliki integritas kepemimpin berstandar tinggi serta mampu bekerja di lapangan dengan speed tinggi.

Pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.