Berita

Populer (All Time)

Presiden Habibie Lepaskan Timor Timur

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

Revolusi Pendidikan untuk Indonesia Abadi

Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

Sesakit Apapun, Tetap Kawal Jokowi

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Surat Kepada Presiden

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

Al-Zaytun, Islam Milenium Ketiga

Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

Populer Minggu ini

Konsep Misi Balik Gereja Batak

Tantangan Gereja Batak Masa Depan (3) Konsep Reverse Mission (Misi...

Peran Ruas dan Pembaruan Pendidikan Calon Utusan

Tantangan Gereja Batak Masa Depan (4)   Secara sosio-kultural dan historis...

Manusia Marbisuk: Potret Manusia Utuh dan Supranalar

Sintesis Epistemologi Kearifan Lokal Batak dan Filsafat Universal Manusia yang...

Baptisan Batak Pertama

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Impian Roadmap Kongsi Misi Batak Global dan Silabus Teologi

Tantangan Gereja Batak Masa Depan (Penutup) Bagian penutup ini adalah...

Trending Hari Ini

Kapolri Bisa Dipidana

Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Prof. Agus Pakpahan: Membangun Pangan dan Pertanian dengan Berguru pada Alam

Dalam kuliah umum pada perayaan ulang tahun ke-25 Al-Zaytun,...

Reorientasi BIN dan Penguatan Otoritas Sipil

Awal Reformasi bergema kehendak kuat untuk memulai pemerintahan demokrasi...

Jakarta Menyala

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih Pramono...

The Government Must Ensure the Level of Cyber Security Related to Personal Data in Government Agencies

Jakarta - Member of the House of Representatives Commission...

DAFTAR ARTIKEL

LSI: Foke Teratas, Jokowi Kedua

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dicurigai beberapa pihak sebagai pesanan salah satu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI itu menempatkan popularitas pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) sangat jauh di atas pasangan lain.

Wamenkumham Main Tampar Sipir

Arogansi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LLM yang menampar pegawai penjara (sipir) ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Permasyarakatan Riau, Selasa 3 April 2012 lalu, disikapi keluarga besar sipir dengan menyampaikan surat pernyataan keprihatinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Isi Kontrak Koalisi Parpol dengan SBY

Enam partai politik (parpol) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Mereka mengikatkan diri dengan kesepakatan kontrak dan tata etika yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 dan diperbarui pada 23 Mei 2011.

PKS itu Berkeringat

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

Data Ketua DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Data Ketua MPR-RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Tarian Golkar dalam Gendang Demokrat

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]

Politicking Harga BBM dan BLT

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Harga BBM diturunkan tiga kali! Pertama kali sepanjang sejarah. Harga BBM diturunkan! Terimakasih Pak SBY" (Een, petani). Agar beban rakyat jadi lebih ringan. Begitu bunyi iklan tentang jasa besar Presiden SBY yang ditayangkan di televisi-televisi oleh Partai Demokrat dalam kampanye Pemilu 2009.

Lemah, Koordinasi Pusat-Daerah

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Ancaman Mendagri Gamawan Fauzi bisa memecat kepala daerah yang ikut berdemo menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM, menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan koordinasi Kemendagri (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah.

Omongan Pejabat Negara

Dalam waktu dekat akan ada beberapa kepala daerah yang dipecat karena ikut demo bersama warganya menolak kenaikan harga BBM. Pemecatan ini bisa terjadi jika omongan Mendagri Gamawan Fauzi bisa dipegang alias tidak asbun.

Data Ketua Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Solusi Jakarta di Masyarakat itu Sendiri

Kandidat gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih menjadi gubernur akan banyak bekerja di lapangan. Menurutnya, solusi persoalan Jakarta ada di masyarakat dan jika perlu diputuskan langsung di lapangan. Hal itu dikemukakan Joko Widodo dalam bincang-bincang dengan warga di salah satu pemukiman di pinggiran Kali Ciliwung, Bukit Duri Tanjakan, Jakarta, Jum'at (23/03/2012).

Advertisement

spot_img