Berita

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

Oleh: Pdt. Estomihi Hutagalung (Ringkasan Disertasi) Berteologi Kontekstual Gereja Methodist...

Pengawasan Rahasia Intelijen 03 Siapa yang mengawasi intelijen, dalam hal...

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dalam Kuliah Umum Nasional...

Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan dua proyek ambisius: Danantara Indonesia...

Dalam khutbah Idul Adha 6 Juni 2025, Syaykh Al-Zaytun...

Pengurus Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) DKI Jakarta menuntut ditegakkannya keadilan dan menghentikan fitnah kepada Al-Zaytun dan para pengasuhnya.

Jakarta, TI 14/7/2011 | Sekitar 50.000 massa yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) melakukan aksi damai di Jakarta, Kamis (14/7/2011) menuntut penghentian Pendzaliman Terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dan juga Ustaz Abdul Halim. Mereka membawa spanduk berisikan pesan, antara lain: "Berikan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Keadilan dan Jangan Terus Difitnah karena Mereka Sedang Mengemban Amanah Bangsa dan Negara, Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa".

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Politik adalah seni kemungkinan (the art of possibilities). Dalam berpolitik (seni kemungkinan) itu ada visi dan misi yang diperjuangkan melalui seni diplomasi, negosiasi, koalisi dan kampanye yakni seni untuk meyakinkan, memengaruhi, mengubah pilihan dan dukungan. Catatan Kilas: Ch. Robin Simanullang

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).