Opini

Populer (All Time)

12 Prinsip Kepemimpinan Alkitabiah

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.

Tri Pola Pembangunan Nasional

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Realitas Hukum

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Populer Minggu ini

Membaca Pesan Strategis Prabowo dari KTT Apec Shenzhen 2026

Oleh: Brigjen (Purn) MJP. Hutagaol Jakarta, 20 November 2026 Pidato Presiden...

Kedaulatan Digital Indonesia

Oleh: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol Dunia sedang memasuki babak baru...

Sindrom Orang Sakit Berlagak Sehat

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.

AI, Oligarki Teknologi, dan Demokrasi

Oleh: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol Selama berabad-abad, kekuasaan sebuah bangsa...

Ketika Duka Menjadi Cahaya: Membaca Jumat Agung dalam Kesadaran Bangsa

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Trending Hari Ini

Pemberantasan KKN: Antara Harapan dan Kenyataan

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Merajut Nalar dan Nurani dalam Hukum yang Manusiawi

Konflik antara idealisme dan realisme hukum di Indonesia mengungkap...

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Lima Syarat Menuju Negara Maju

Oleh Faisal Basri | Indonesia memiliki peluang amat besar untuk lebih cepat menjadi negara maju, ancar-ancarnya sekitar tahun 2025-2030. Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju tersebut dibutuhkan lima syarat utama: struktur ekonomi yang tangguh, perekonomian yang memiliki daya saing, sumber daya manusia berkualitas, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Pemerintahan Bersih dan Berintegritas Masih Menjadi Tantangan di Indonesia

Meskipun ada janji-janji besar tentang pemberantasan korupsi dan penguatan...

DAFTAR ARTIKEL

Pemimpin Kereta Api

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Politisi Abdi Negara

Bagaimana bila seorang militer (jenderal) melanjutkan pengabdian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika pada era reformasi ini bergema seruan yang melarang militer berpolitik (politik praktis baik di partai, parlemen juga eksekutif). Sejak Pemilu 2004, institusi militer tidak lagi memiliki wakil (Fraksi TNI/Polri) di lembaga legislatif.

Tokoh Negarawan

Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

Pluralisme dan Kemerdekaan Beragama

Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) –suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.

Korupsi Hati Nurani

OPINI: Korupsi hati nurani ! Teringat kembali pernah menulis di tahun 90 an bagaimana cara memberantas korupsi. Tulisan itu berjudul Memberantas Korupsi dengan Hati Nurani. Benar, apa yang dilukiskan Sjamsoe'oed Sadjad tentang Korupsi Waktu, korupsi apapun bentuk dan wujudnya, tiada lain berawal dari korupsi HATI NURANI.

Bobot Kepemimpinan

Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Pertanyaan ini sering kami terima dari berbagai kalangan. Termasuk pertanyaan klise dari para tokoh: "Apakah saya sudah layak disebut tokoh Indonesia?" Jawaban kami sederhana: Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

Menyikapi Peraturan Bersama Dua Menteri

Bagaimanakah kita menyikapi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No 8 Tahun 2006 (PBM. Pertama-tama, mesti ditegaskan, bahwa peraturan itu adalah peraturan bersama kedua menteri. Bukan peraturan lembaga-lembaga atau majelis-majelis agama, kendati mereka ikut mendiskusikannya.

Menelaah RUU AntiCENSOREDografi

RANCANGAN Undang- Undang Antipornografi dan Pornoaksi sedang dalam proses pembahasan. Berbagai elemen bangsa telah dimintakan pendapat dan masuk- annya. Ada yang menyetujui, bah-kan mendesak agar RUU itu segera diundangkan. Tetapi, tidak kurang pula yang menolaknya. Bahkan di Pulau Bali diorganisir unjuk rasa besar menuntut dibatalkannya pembahasan RUU tersebut.

Pakar Tafsir Pejuang Keluarga

Pembaca yang budiman. Nomor ini bisa dianggap sangat spesifik, karena menampilkan seorang pakar tafsir Al Qur'an tamatan Universitas Al Azhar.

Solusi Kasus BLBI

Analisis: Prof. Dr. Romli Atmasasmita*: KASUS BLBI merebak kembali setelah Presiden SBY mengimbau agar pengemplang dana BLBI segera kembali ke Indonesia dengan catatan tidak akan diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Kasus ini lebih menarik perhatian lagi setelah beberapa pengemplang tersebut mendatangi Istana Kepresidenan dengan maksud baik.

Seniman Manajemen Perikanan

Manajemen, selain sering disebut sebagai ilmu dan skill, adalah juga dianggap sebagai suatu seni tersendiri. Karena itu, merancang manajemen mutu hasil perikanan, pastilah membutuhkan syarat yang lebih luas. Perancangnya pun, selain berilmu, dan terampil secara manajerial, adalah juga seniman yang, karena kemampuannya, sampai-sampai bisa menghasilkan sebuah mahakarya ataumasterpiece yang sangat berguna bagi semua.

Pengabdian Sang Pemimpin

Pembaca! Selamat Hari Natal 2005 dan Selamat Tahun Baru 2006! Setelah mengarungi samudera kehidupan sepanjang tahun 2005, kita memasuki tahun baru 2006 dengan harapan baru pula. Sepanjang perjalanan 2005, kita berada dalam penantian harapan akan terwujudnya janji-janji pemerintah yang akan memimpin perubahan menuju kehidupan yang lebih aman, adil dan sejahtera.

Advertisement

spot_img